Sawit Watch: Kebijakan RAN KSB Belum Menyentuh Akar Persoalan Industri Sawit

Jajaran perkebunan sawit di kawasan hutan (dok. sawit watch)

Jakarta, Villagerspost.com – Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware menilai, kebijakan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019–2024 (RAN KSB), yang dikeluarkan Presiden Jokowi, belum menyentuh akar persoalan industri sawit. Dia menegaskan, berdasarkan hasil analisis Sawit Watch, masih banyak akar persoalan di industri sawit yang belum disentuh melalui kebijakan ini, seperti persoalan petani sawit dan konflik agraria di perkebunan sawit

“Padahal untuk mewujudkan suatu perkebunan sawit yang berkelanjutan atau lestari haruslah dapat menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di dalamnya,” jelas Inda, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (3/12).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan sebuah kebijakan berkenaan dengan pengelolaan industri minyak sawit yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut berupa Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB. Inpres ini berisi tentang lima mandat utama yang diinstruksikan kepada dua belas penerima mandat untuk dapat dijalankan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Inpres tersebut ditujukan kepada: Menko Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Luar Negeri. Kemudian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Informasi Geospasial, para Gubernur, serta para Bupati/Walikota.

Kepada para pejabat tersebut, Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan RAN KSB Tahun 2019-2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, yang terdiri atas:

  1. Melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
  2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
  3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  4. Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
  5. Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit

Para menteri, gubernur, dan bupati/walikota diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAN KSB Tahun 2019-2024 kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Terkait terbitnya Inpres ini, Sawit Watch, kata Inda, juga menyoroti berkenaan dengan definisi konflik agraria yang tertuang dalam inpres. “Kami melihat, Inpres ini mendefinisikan konflik agraria hanya sebatas pada persoalan tanah semata, padahal konflik di dalam perkebunan sawit memiliki berbagai macam tipologi, seperti misalnya konflik kemitraan serta konflik buruh dengan perusahaan sawit. Harusnya penyelesaian konflik tersebut juga harus terjawab melalui inpres ini,” terang Inda.

Inda menambahkan, Sawit Watch juga menemukan adanya indikasi untuk mengarahkan kepada proses pemutihan terhadap kawasan hutan yang sudah menjadi perkebunan sawit karena perkebunan sawit di kawasan hutan yang dikuasai oleh perusahaan sebesar 65%, tidak disentuh oleh Inpres ini.”Bila tidak ada perubahan dalam implementasi, dikhawatirkan seperti Inpres Moratorium dan Evaluasi Sawit yang tidak signifkan hasilnya. Semoga tidak demikian,” tegasnya.

“Selain itu praktik pola satu manajemen yang diimplementasikan saat ini masih banyak menimbulkan permasalahan bagi petani,” tambah Inda.

Zidane, spesialis perburuhan Sawit Watch yang juga Koordinator Koalisi Buruh Sawit (KBS) menyampaikan Inpres yang dikeluarkan pemerintah sama sekali tidak menyentuh isu perburuhan. “Persoalan mendasar buruh seperti hubungan kerja, kebebasan berserikat, pengupahan, jaminan kesehatan sama sekali tidak disebutkan dalam inpres perkebunan sawit berkelanjutan ini,” ujar Zidane.

“Koalisi Buruh Sawit sudah menyampaikan lembar fakta kondisi buruh perkebunan sawit, seharusnya lembar fakta tersebut menjadi salah satu acuan dalam melihat persoalan di perkebunan sawit,” kata Zidane.

“Kami melihat pemerintah gagal dalam melihat siapa saja stakeholder dalam industri sawit. Buruh perkebunan sawit merupakan salah satu aktor penting penggerak industri ini. Kondisi buruk buruh perkebunan sawit di Indonesia seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan upaya perbaikan tertuang dalam inpres ini,” pungkas Zidane.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *