Sawit Watch: Perpres Sistem Sertifikasi ISPO Masih Banyak Kelemahan | Villagerspost.com

Sawit Watch: Perpres Sistem Sertifikasi ISPO Masih Banyak Kelemahan

Ilustrasi perkebunan sawit di kawasan perbukitan (dok. sawit watch)

Bogor, Villagerspost.com – Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan, langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia masih jauh dari harapan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit nasional. Dia menilai, masih banyak kelemahan dalam Perpres tersebut.

Sawit Watch menilai, lewat Perpres ini, buruh perkebunan sawit telah diakui dan menjadi pertimbangan dalam Perpres ini. Namun sayangnya Kementerian Ketenagakerjaan tidak ditempatkan menjadi pihak yang penting dalam Perpres ini, hal tersebut tercermin pada kealpaan Kementerian Ketenagakerjaan dalam jajaran Dewan Pengarah ISPO.

“Pemerintah harusnya lebih serius menempatkan posisi perkebunan sawit sebagai pihak yang strategis dalam Perpres ini, karena hampir 10 juta jiwa penduduk yang berprofesi sebagai buruh sawit dan menggantungkan hidupnya pada sektor ini,” tegas Inda, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (25/3).

Hal lainnya yang menjadi sorotan adalah terkait persoalan transparansi yang tidak begitu dielaborasi dalam Perpres ini. “Artinya unsur-unsur keterbukaan informasi kepada publik terhadap proses-proses sertifikasi yang berjalan serta hasil sertifikasinya masih sangat terbatas. Sehingga peran publik dan kelompok masyarakat sipil dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif atau tidaknya akan sangat minim,” tambah Inda.

Dalam Perpres ini tertuang ajakan para pihak untuk turut serta dalam penyelenggaraan sertifikasi dengan memberikan masukan, penyampaian penyimpangan atau penyalahgunaan serta update informasi terkini. Namun tidak dijelaskan secara detail bagaimana proses dan peran keterlibatan masyarakat atau publik didalamnya.

Selain itu, peluang keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam unsur keanggotan Komite ISPO juga patut menjadi perhatian. “Kami berharap siapapun yang akan masuk dalam jajaran komite ini haruslah yang sangat faham kondisi lapang, mengedepankan hak-hak masyarakat kecil seperti petani dan buruh sawit,” kata Inda.

Sertifikasi ISPO menurut, Sawit Watch, bukanlah sebuah inovasi dalam upaya perbaikan tata kelola perkebunan sawit yang total luasannya kini telah mencapai 22,2 juta hektare di Indonesia serta jumlah konflik di perkebunan sawit yang telah mencapai 822 kasus (Sawit Watch, 2019). Inda mengatakan, basis utama dari sistem sertifikasi ISPO adalah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang harus dijalankan oleh perusahaan sawit.

“Jika implementasi kebijakan dan penegakan hukum ini telah berjalan dengan baik, maka pelaksanaan ISPO menjadi kurang relevan. Hal ini diakui juga dalam Perpres ini,” terang Inda.

Namun jika pemerintah menilai bahwa sertifikasi ISPO merupakan hal yang penting, maka pemerintah perlu menetapkan target pencapaian sertifikasi ISPO dengan memberikan batasan waktu atau deadline bagi perusahaan sawit dalam memperoleh sertifikasi ISPO. “Hal ini juga disertai dengan sanksi yang lebih tegas misalnya dengan pencabutan ijin atau konsekuensi yang lebih berat lainnya, jangan hanya sebatas sanksi administrasi seperti yang tertera dalam Perpres ini,” pungkas Inda.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo, pada 13 Maret 2020 lalu telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang berhubungan erat dengan industri perkebunan sawit yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Melalui kebijakan ini pemerintah mencoba untuk menyempurnakan penyelenggaraan sistem sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Perpres ini diterbitkan karena perundangan-undangan yang mengatur ISPO dinilai kini sudah tidak relevan dengan perkembangan internasional, sehingga perlu diatur kembali. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang diatur dalam kebijakan ini diantaranya berkenaan dengan sertifikasi ISPO, kelembagaan, keberterimaan daya saing pasar dan peran serta, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *