Sengketa Lahan Pelabuhan Patimban, DPR Minta Pemerintah Bantu Petani | Villagerspost.com

Sengketa Lahan Pelabuhan Patimban, DPR Minta Pemerintah Bantu Petani

Lokasi pembangunan pelabuhan Patimban, Subang (dok. pemprov jabar)

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi V DPR menegaskan akan membantu memediasi sengketa antara petani warga Desa Patimban dan Kalentamo terkait masalah sengketa tanah dalam proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Subang, Jawa Barat. Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan, DPR mendukung sepenuhnya proyek tersebut, namun pemerintah juga harus menyelesaikan masalah ganti rugi lahan petani dan warga Patimban yang belum terealisasi.

“Saya sempat menegaskan, dan seluruh audiens menyatakan mendukung terhadap pembangunan pelabuhan itu, karena menyangkut hajat hidup mereka juga. Mereka hanya ingin hak mereka terpenuhi itu saja,” ujar Fary seusai rapat dengan Paguyuban Tani Berkah Jaya Desa Kalentambo dan Desa Patimban, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).

Pada kesempatan audiensi itu, para petani melaporkan kronologis dan membuat tuntutan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), atas tidak jelasnya biaya kompensasi pembebasan lahan mereka yang digunakan untuk membangun Pelabuhan Internasional Patimban. Masyarakat juga meminta agar seluruh elemen masyarakat di sana dilibatkan dalam pembangunan dan dijanjikan dalam segala aspek pembangunan.

“Kami menderita pak, mendapat intimidasi dari aparat. Padahal kami hanya ingin menuntut hak kami secara jelas. Kami ingin tahu AMDAL dari pembangunan ini. Jika memang ini akan meningkatkan ekonomi rakyat tentu akan kami dukung, tapi jika tidak maka kami akan mencari keadilan,” ujar seorang juru bicara Paguyuban Tani Berkah Jaya.

Warga menegaskan, mereka juga mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Mereka hanya meminta keadilan agar apa yang menjadi haknya bisa didapatkan.

Fary sendiri kepada warga berjanji akan secepatnya melakukan tinjauan ke Subang untuk melihat langsung bagaimana proyek pelabuhan itu berjalan, serta mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah sengketa. “Kami akan segera meninjau ke Subang, kemudian ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pemda di sana untuk melakukan tinjauan dan mengundang seluruh stakeholder serta tim khusus PSP3 IPB. Setelah itu harus dibuat keputusan. Untuk saat ini kita tidak bisa beri keputusan,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi V DPR Nurhasan Zaidi juga meminta agar pemerintah serius untuk membantu menangani permasalahan petani. Politikus asal PKS itu mengatakan, sebenarnya prosedur yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik, namun eksekutor di lapangan dikatakannya terlalu overacting.

Maka dari itu, ia meminta agar eksekutif melakukan pengawasan lebih terperinci di lapangan. Dia sendiri mengapresiasi kehadiran Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) R. Agus H. Purnomo dalam audiensi warga Desa Kalentambo dan Desa Patimban dengan Komisi V DPR. “Pak Dirjen, kita minta agar pengawasan di bawah ini harus dilakukan secara ketat dan jelas. Supaya rakyat tidak terzalimi. Jadi kadang-kadang aparat di bawah ini suka overacting,” ujar Nurhasan.

“Hal-hal yang menjadi masalah tentunya akan kita selesaikan segera. Maka dari itu saya mengusulkan untuk kita melakukan kunjungan ke sana agar lebih akurat,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi menyatakan, pembangunan pelabuhan internasional tersebut, pasti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan nasional. Dengan jelas ia menyampaikan akan memberikan keberpihakan dan prioritas kepada rakyat agar tidak ada yang tersakiti.

“Saya sebagai Anggota Dewan tentu utamanya kepada rakyat. Pembangunan boleh, pembangunan itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat secara nasional tetapi tanpa mengabaikan kesejahteraan warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *