Serapan Bulog di NTB Rendah

Jakarta, Villagerspost.com – Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi IV DPR ke NTB menemukan fakta serapan Bulog yang rendah terhadap gabah petani. Hal ini dinilai Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron sebagai sebuah ironi. Pasalnya tahun 2015 lalu NTB justru mengalami surplus gabah mencapai sebesar 27 ribu ton.

Herman mengaku prihatin melihat kinerja Bulog di NTB, dan sebaliknya mengapresiasi kerja keras para petani dan Pemerintah Provinsi NTB yang berhasil mencapai target surplus beras. “Mudah-mudahan Bulog yang juga kami ajak dalam Kunker ini mendengar dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam melakukan penyerapan gabah dan beras petani,” kata Herman, seperti dikutip dpr.go.id, Rabu (23/3).

(Baca juga: Mendorong Bulog Menjadi Badan Ketahanan Pangan)

Herman mengaku prihatin mendengar penjelasan Gubernur bahwa NTB tidak luput dari serbuan beras impor. “Ini mengindikasikan, pasti ada yang salah dan perlu diluruskan di Bulog,” kata Herman.

Gubernur NTB HM Zainul Majdi memang mengkritik keras kinerja Bulog di NTB. Menurutnya saat panen raya Bulog justru lebih suka berinteraksi dengan pedagang bukan dengan petani. “Kami berharap Bulog lebih dekat dengan para petani sehingga bisa menyerap hasil panen raya dengan harga yang layak, kami ingin petani sejahtera karena menikmati hasilnya,” pinta Zainul.

Sebelumnya, Zainul juga sempat naik pitam akibat kebijakan Badan Urusan Logistik (Bulog) NTB yang menahan penyaluran beras miskin (raskin). Pihak Bulog menegaskan akan menahan penyaluran beras raskin sampai beberapa bulan ke depan dengan alasan kekurangan stok dan menunggu izin memasukkan beras dari Provinsi Jawa Timur sebesar tujuh ribu ton.

“Kalau saja Bulog itu merupakan perangkat daerah NTB, sudah saya bersihkan dari dulu, selalu saja membuat masalah ketika mengurus masalah beras,” kata Zainul Majdi.

Sebelumnya, Bulog Wilayah NTB mengaku tidak akan menyalurkan beras raskin dalam beberapa bulan terahir, karena alasan stok kurang dan baru akan dilakukan, kalau Pemda NTB sudah mengeluarkan izin memasukkan beras dari Jawa Timur sebesar tujuh ribu ton.

Menanggapi kebijakan itu, Majdi mengatakan, keberadaan Bulog di daerah selama ini kurang maksimal dalam ikut berkontribusi mensejahterakan petani, termasuk dalam hal penyerapan dan pengelolaan gabah milik petani. Sebagai alat negara yang ditugaskan pemerintah untuk membantu harus dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peran tersebut seharusnya bisa diperankan dengan baik.

Ia menambahkan, dengan kondisi Bulog sekarang, banyak hal yang harus dibenahi, mulai masalah aturan, SDM maupun manajemen pengelolaan organisasi maupun keuangan, sehingga kinerjanya bisa maksimal dan hal pengelolaan beras.

“Sudah saatnya Bulog dibenahi,  modus dan praktik yang selama ini dimainkan harus segera dihentikan, alasan kekurangan stok dan aturan segala, padahal kalau serapan gabah dilakukan dengan baik, tidak ada namanya kekurangan stok, karena produksi gabah masyarakat NTB sudah melebihi target,” ungkapnya.

Perwakilan Direksi Bulog Wahyu Suparyono yang ikut serta dalam kunjungan itu mengakui bahwa NTB surplus beras. Namun dia beralasan, kapasitas gudang Bulog NTB hanya 112 ribu ton sedangkan asumsi panen raya terkadang meleset.

Itulah yang menjadi alasan mengapa serapan Bulog rendah. Soal beras impor, Wahyu berdalih itu untuk kebutuhan di luar NTB. “Jikalaupun kami impor beras lebih demi menjaga manajemen stok nasional untuk distribusi di luar NTB dan Bulog hanya sebagai operator bukan regulator,” dalih Wahyu. (*)

Ikuti informasi terkait Bulog >> di sini <<