Setahun Jokowi-JK: Illegal Fishing Diberantas, Produksi Ikan Meningkat

Kapal asing asal Vietnam ditenggelamkan pihak KKP (dok.kkp.go.id)
Kapal asing asal Vietnam ditenggelamkan pihak KKP (dok.kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Setahun berjalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim telah meraih banyak kemajuan di bidang pengelolaan kekayaan laut dan sumber daya perikanan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait pemberantasan illegal fishing dan destructive fishing yang sudah memberi dampak positif bagi nelayan Indonesia.

Hal ini, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, setidaknya terlihat dari meningkatnya volume produksi perikanan trisemester pertama 2015 dibanding setahun sebelumnya, sebesar 14,43%. Tercatat pula pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan naik menjadi 8,64%.

Susi mengatakan, kedaulatan nelayan lokal dan peningkatan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas cita-cita kementeriannya. “Illegal Fishing dan praktik tak berkelanjutan, membuat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa pelaut hanya mampu menduduki posisi kelima negara pengekspor hasil laut di ASEAN,” kata Susi seperti dikutip kkp.go.id, Selasa (20/10).

Terkait pemberantasan illegal fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan penenggelaman dua belas kapal pelaku illegal fishing. Empat kapal diantaranya merupakan kapal yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkcracht) atau masih dalam proses hukum oleh TNI Angkatan Laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dengan alasan penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kapal asing pelaku illegal fishing yang tertangkap tangan sudah sepatutnya langsung ditenggelamkan tanpa perlu melalui proses hukum. “Kapal-kapal tersebut tentunya telah melanggar kedaulatan NKRI, dengan seenaknya bebas masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah,” ujar Susi.

Selain untuk mempercepat mata rantai, hal itu dilakukan untuk memberikan efek gentar kepada para pelaku. Tak hanya melanggar batas wilayah, setiap kapal ilegal yang tertangkap juga melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap terlarang, seperti pukat harimau (trawl).

Menurut Susi, penenggelaman kapal illegal fishing secara langsung sangat dimungkinkan, sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan. Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa menurut Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap penggunaan pasal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetuhuan.

Selanjutnya Susi menambahkan, delapan kapal yang ditenggelamkan lainnya merupakan kapal-kapal yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang diproses hukum oleh KKP. Kegiatan penenggelaman dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2015.

Pada tanggal 19 Oktober 2015, KKP menenggelamkan empat kapal berbendera Vietnam di Pontianak, Kalimantan Barat, dan TNI Angkatan Laut menenggelamkan sebanyak empat kapal berbendera Filipina (belum inkcracht) di Tarakan, Kalimantan Timur. Sementara itu, tanggal 20 Oktober 2015 ditenggelamkan tiga kapal (2 Vietnam, 1 Thailand) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan satu kapal berbendera Thailand di Perairan Langsa, Aceh.

Penenggelaman dilakukan dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah sehingga kondisi kapal tetap terjaga, dan dapat berfungsi menjadi rumpon di lokasi penenggelaman. Sebelumnya kapal ditarik ke perairan laut lepas untuk selanjutnya diledakkan. Diharapkan kapal-kapal yang ditenggelamkan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perairan tersebut, sehingga berkontribusi terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menurut Susi, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI-AL dan Polri, akan berhenti menindak pelaku illegal fishing yang sudah merugikan negara. Saat ini KKP memaksimalkan 27 unit kapal patroli yang sudah dimiliki. Keberadaan kapal-kapal ini dibagi ke daerah barat, tengah, dan timur Indonesia.

“Untuk mendukung pemberantasan Illegal Fishing, pemerintah akan menambah 8 kapal patroli yang siap dioperasikan pada Desember 2015,” kata Susi.

Empat unit kapal akan mempunyai Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) dengan desain Merite System Service (MSS). (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *