Setahun Jokowi Melaut: Nawacita Setengah Tiang

Kapal MV Hai Fa (dok. setkab go.id)
Kapal MV Hai Fa (dok. setkab go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Setahun sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan. Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi menegaskan akan membawa kembali Indonesia ke jati dirinya sebagai bangsa bahari. “Saatnya Bangsa Indonesia kembali kepada jati diri utamanya, yakni sebagai bangsa bahari yang menjadikan samudera, laut, selat dan teluk sebagai halaman utama rumah Indonesia. Tidak lagi memunggungi laut,” demikian kata Jokowi ketika itu.

Sejak masa kampanye, ia juga menyampaikan sembilan cita-cita pemerintahannya atau lazim dikenal dengan sebutan Nawacita. Dalam rentang 12 bulan, ke-9 cita-cita ini diuji oleh masyarakat pesisir lintas profesi, yakni nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, perempuan nelayan, dan pelestari ekosistem pesisir.

Sudahkah ke-9 janji dalam Nawacita ini ditunaikan? Pertama, kita tengok janji Jokowi-JK untuk menghadirkan kembali negara dalam memberi rasa aman kepada seluruh warga negara. Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Perikanan (KIARA) bulan Juli 2015 mencatat sedikitnya 63 nelayan tradisional mengalami kejadian tidak manusiawi saat melaut.

Kejadian itu mulai dari penangkapan, intimidasi, pemukulan hingga pemaksaan untuk menandatangani surat pernyataan bersalah telah melanggar batas negara.

“Penangkapan ini merupakan pengulangan. Negara tidak pernah sungguh-sungguh memberikan perlindungan, meski sudah ada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Pedoman Umum tentang Penanganan terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Senin (2/11).

Padahal banyak langkah yang bisa dilakukan untuk melindungi masyarakat nelayan yang melaut di tapal batas negara, diantaranya: Pertama, memberikan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan, baik nakhoda maupun ABK, di Malaysia, agar bisa bebas dan kembali berkumpul dengan keluarganya di tanah air.

Kedua, menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Malaysia atas perlakuan tidak manusiawi aparatur hukumnya kepada nelayan tradisional Indonesia di perairan perbatasan kedua belah negara. “Hal ini bertolak belakang dengan semangat perdamaian dan solusi jangka panjang bagi perbedaan dalam penanganan terhadap nelayan sebagaimana diatur di dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Malaysia mengenai Pedoman Umum tentang Penanganan terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia,” tegas Halim.

Ketiga, meningkatkan diplomasi maritim dengan Pemerintah Malaysia agar sungguh-sungguh menjalankan Nota Kesepahaman yang telah disepakati pada tanggal 27 Januari 2012 di Nusa Dua, Bali. Di dalam Nota Kesepahaman ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia diantaranya bersepakat untuk melakukan pencegahan pencegahan seperti penyebaran informasi kepada para nelayan dan stakeholder industri perikanan serta patroli terkoordinasi.

Jika ada pelanggaran, amak tindakan yang akan diambil adalah inspeksi dan permintaan meninggalkan daerah itu. Hal ini harus dilakukan segera terhadap semua kapal nelayan kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia.

Indonesia-Malaysia juga sepakat memberitahukan dan melakukan pemeriksaan dan permintaan untuk meninggalkan daerah itu harus dilaporkan segera kepada Focal Point (Badan Keamanan Laut dan Malaysian Maritime Enforcement Agency). Kemudian kedua negara juga melakukan komunikasi secara langsung dan terbuka di antara para lembaga penegak hukum maritim dengan segera dan secepatnya.

Kemudian, kedua negara juga bersepakat untuk meningkatkan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu di seluruh perairan perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga. Termasuk di dalamnya upaya maksimal Negara dalam melindungi nelayan tradisional yang beroperasi di wilayah perbatasan.

Janji kedua Jokowi dalam Nawacita adlalah pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Apakah ini terwujud? Jawabnya lagi-lagi belum.

Buktinya adalah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Maksud dari Permen KP 2/2015 ini, diakui Halim, cukup baik yaitu untuk menjadi penegasan atas pentingnya memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Permen KP ini juga punya landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pasal 9 Ayat (1) UU 31/2004 menyebutkan: “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia“.

Di dalam undang-undang ini, alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.

Sayangnya pelarangan ini justru menimbulkan permasalahan. Halim mengatakan, Pusat Data dan Informasi KIARA (Februari 2015) mencatat, sejak 5 tahun terakhir atas kepemilikan/penguasaan/penggunaan alat tangkap merusak trawl diwarnai konflik di level horisontal dan penegakan hukum yang belum transparan.

Untuk mengatasi kericuhan kebijakan, KIARA telah menyampaikan 3 rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi itu diantaranya adalah, memastikan masa transisi selama 6-9 bulan (proses pengalihan alat tangkap) tidak diwarnai oleh kriminalisasi terhadap masyarakat nelayan.

Sayangnya, rekomendasi itu tak digubris dan penangkapan terhadap nelayan pun terjadi. Di Tarakan, Kalimantan Timur sebanyak 9 nelayan ditangkap aparat setempat dikarenakan masih menggunakan trawl.

KIARA terkait hal ini merekomendasikan KKP berkoordinasi dengan Satuan Kerja PSDKP KKP, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI AL agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap nelayan. Kemudian KIARA juga merekomendasikan penggunaan APBN-P 2015 untuk memfasilitasi pengalihan alat tangkap bagi nelayan kecil.

Langkah yang bisa dipilih adalah berkoordinasi dengan kepala daerah setingkat kota/kabupaten/provinsi untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan. Pilihan, kata Halim ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Presiden cq Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan perbankan nasional agar menyiapkan skema kredit kelautan dan perikanan yang bisa diakses oleh pelaku perikanan untuk penggantian alat tangkap.

“Dengan ketiga langkah di atas, kelestarian sumber daya perikanan terjaga dan kesejahteraan nelayan tidak terancam oleh hadirnya Permen KP 2/2015,” urai Halim.

Janji ketiga adalah soal membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa. Faktanya, aksesibilitas nelayan semakin terancam dengan proyek pemerintah berorientasi daratan, yakni penambahan daratan baru melalui reklamasi pantai. Reklamasi pantai seluas 50.344 hektare di 10 wilayah yang tersebar di Indonesia, mengancam setidaknya 6.600 nelayan tangkap.

“Reklamasi ini menyulitkan akses dan kontrol nelayan tangkap terhadap wilayah pesisir, dari 0-12 mil,” kata Halim.

Disamping reklamasi, program konservasi laut yang dicanangkan seluas 25 juta hektare pada 2020 pun mengancam aksesibilitas nelayan tangkap. Sampai 2012, realisasi wilayah konservasi laut mencapai 15,7 hektare.

Lebih parah lagi, aktivitas pertambangan di wilayah pesisir, seperti pertambangan pasir besi dan pasir laut, juga memberikan kontribusi negatif terhadap aktivitas nelayan dan masyarakat pesisir profesi lainnya.

Janji keempat adalah menolak negara lemah, melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum. Terkait hal ini, pemerintah juga dinilai belum tegas dalam penindakan kasus perbudakan yangdilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resources (PT PBR).

Padahal kasus ini jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap Alinea I Pembukaan, Pasal 28G Ayat (2), Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Kasus ini juga merupakan pelanggaran atas beberapa UU diantaranta UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 39/2009 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Halim menegaskan, pemerintah harus melakukan penuntutan kepada PT Pusaka Benjina Resources yang harus bertanggung jawab, baik secara pidana maupun perdata terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh praktik perbudakan modern ini. Di samping itu, KIARA juga mendesak pencabutan izin usaha PT PBR di Indonesia.

“Kejahatan yang dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resouces ini merupakan fenomena gunung es yang perlu segera diselesaikan. Praktek perbudakan dengan penggunaan Nakhoda dan ABK Asing merupakan modus pelaku pencurian ikan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan,” kata Halim.

Terlebih Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 29 Ayat (1) UU Perikanan menyatakan: “Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia

Kemudian Pasal 35A Ayat (1) UU Perikanan menegaskan adanya kewajiban mempekerjakan Nakhoda warga negara Indonesia dan 100% anak buak kapal (ABK) dengan kewarganegaraan Indonesia bagi setiap kapal perikanan di wilayah Indonesia.

Praktik perbudakan ini akan berimbas terhadap produk perikanan asal Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN harus mendorong kebijakan negaranegara di Asia Tenggara terkait dengan penyelesaian IUU Fishing. ASEAN telah memiliki Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices. Rencana aksi itu diantara berisi agar negara-negara anggotanya mengatur upaya penghapusan perbudakan, termasuk IUU Fishing, di tingkat nasional.

Praktik perbudakan yang dilakukan PT PBR merupakan dampak buruk dari abainya negara terhadap praktik hubungan kerja antara Nakhoda dan ABK dengan pemilik kapal, termasuk pengusaha perikanan. “Permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah dengan mengatur hubungan kerja,” kata Halim.

Ada empat prioritas utama dalam pengaturan ini. Pertama, mewajibkan adanya perjanjian kerja antara ABK dengan pemilik kapal baik dengan pengusaha atau perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan perikanan skala besar (>10 GT), termasuk menjadi bagian dalam perijinan kapal penangkap (SIPI) dan kapal pengangkut (SIKPI).

Kedua, memastikan persyaratan minimum hak-hak pekerja atas kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan berupa persyaratan minimum untuk bekerja di kapal, persyaratan pelayanan kepada ABK, akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perawatan kesehatan dan jaminan sosial.

Ketiga, pengakuan terhadap organisasi serikat pekerja dan organisasi nelayan yang akan terkait erat dengan perundingan kolektif mengenai upah minimum, peraturan dan standar minimum; dan (d) Indonesia perlu untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Lemahnya negara dalam penegakan hukum atas praktik IUU Fishing juga terlihat dalam tuntutan ringan yang diajukan jaksa kepada kapal MV Hai Fa berbendera Panama terduga pencuri ikan di perairan Indonesia. “Ini merupakan gambaran lemahnya aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencurian ikan,” tegas Halim.

Tuntutan tersebut hanya didasarkan pada Pasal 100 jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf m Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kewajiban mematuhi ketentuan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebab lain dikarenakan ego sektoral antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kejaksaan yang mengakibatkan substansi tuntutan tergolong ringan dan mengenyampingkan ketentuan UU Perikanan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku pada tanggal 25 Maret 2015 di beberapa media cetak nasional.

Terhadap pelanggaran tersebut, Jaksa Penuntut Umum “hanya” mengancam nakhoda dan ABK dengan pidana penjara selama satu tahun atau denda maksimal sebesar Rp250 juta. Padahal ikan yang diduga hasil curian mencapai bobot 900,702 ton. Total tersebut terdiri dari 800,658 ton ikan beku dan 100,44 ton udang beku serta 66 ton ikan Hiu Martil dan Hiu Koboi yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap dan diekspor ke luar negeri.

Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp70 Miliar dengan penghitungan sejak 2014 telah 7 kali melakukan penangkapan ikan (KKP, 7 Januari 2015). KIARA berpandangan bahwa telah sangat jelas terjadi pelanggaran Pasal 29 Ayat (1) UU Perikanan yang hanya membolehkan warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam melakukan usaha perikanan di wilayah indonesia.

Hanya kapal berbendera Indonesia yang diperbolehkan untuk menangkap ikan di zona perairan teritorial dan kepulauan. Kapal MV Hai Fa juga melakukan pelanggaran penggunaan nakhoda asing dari china yang bernama Zhu Nian Lee dan tanpa ada ABK asal Indonesia sebagaimana ditegaskan Pasal 35 Ayat (1) UU Perikanan. Kapal ini juga diduga telah melanggar ketentuan sistem pengawasan kapal (vessel monitoring system) dan tidak memiliki Surat Layak Operasi (SLO).

Ditambah lagi dengan adanya pelanggaran Pasal 21 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena adanya penangkapan ikan hiu martil (Scalloped Hammerhead/Sphyrna lewini) dan hiu koboi (oceanic whitetip shark/Carcharhinus longimatus).

Terhadap kejahatan ini, Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya mengancam lebih berat dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu, terjadi pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara sebagaimana diatur di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional PBB yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985.

“Kapal MV Hai Fa memasuki wilayah teritorial Indonesia dan melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan secara ilegal, baik perairan kepulauan maupun perairan teritorial,” tegas Halim.

Janji kelima, adalah soal meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal inipun, kata Halim, masih juga belum terwujud. Maraknya praktik perampasan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil berimbas terhadap melambatnya upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat pesisir lintas profesi (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir) menjadi bukti.

Kemudian janji keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Janji ini juga tak terlaksana akibat adanya pengabaian. Dalam hal ini, Gubernur, Bupati dan Walikota diminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membebaskan pungutan hasil perikanan bagi kapal perikanan dengan ukuran di bawah 10 GT melalui surat edaran tertanggal 7 November 2014.

Permintaan ini pernah disampaikan oleh pejabat pemerintah yang sama di tahun 2009. Namun diabaikan oleh pemerintah daerah sehingga nelayan terkendala kesejahteraannya. Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayar kepada Pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan.

Pungutan perikanan dibebankan dan dibayarkan di awal sebagai syarat permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penankapan Ikan (SIPI). Pungutan Perikanan dihitung dengan rumusan ukuran tonase kapal di kalikan produktivitas kapal dan harga patokan ikan.

Sebagaimana diketahui, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan: “(1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan; dan (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecildan pembudidaya ikan kecil“.

“Ironisnya, nelayan kecil di Indonesia bagian barat, tengah dan timur justru masih dikenai pungutan hasil perikanan,” kata Halim.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Januari 2015) menemukan fakta, ppenempatan pungutan hasil perikanan sebagai pos penerimaan daerah justru menyengsarakan masyarakat nelayan kecil. Karena hasilnya hanya Rp20-30 juta per tahun. Padahal, Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (untuk provinsi), Dana Tugas Perbantuan (untuk kabupaten), dan Dana Dekonsentrasi (untuk provinsi) dengan nominal Rp1-Rp2 miliar.

Dengan perkataan lain, mandat undang-undang harus menjadi prioritas kewajiban pemerintah daerah untuk membebaskan pungutan hasil perikanan terhadap nelayan kecil yaitu Kapal Perikanan berukuran 5 GT ke bawah (versi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan) dan 10 GT ke bawah mengacu pada Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 0600/MEN-KP/XI/2014 tertanggal 7 November 2014.

Fakta berikutnya, nelayan kecil di barat, tengah dan timur Indonesia tidak mendapatkan informasi yang memadai berkenaan dengan pembebasan pungutan hasil perikanan. Akibatnya pungutan perikanan masih dikenakan. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan pemerintah pusat harus bekerja keras untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Janji ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi. Hal ini pun dinilai masih meleset dari kennyataan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian saat ini memang tengah merumuskan peta jalan swasembada garam nasional. Salah satu target yang ingin dicapai adalah Indonesia bebas impor garam di tahun 2015.

Dalam konteks ini, keberpihakan pemerintah memang menjadi kunci tercapainya target swasembada garam dan penutupan kran impor. Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2014) mencatat jumlah impor garam dibandingkan dengan produksi nasional lebih dari 80% sejak tahun 2010.

Besarnya angka impor disebabkan diantaranya oleh pengelolaan garam nasional yang terbagi ke dalam 3 kementerian (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) beda kewenangan dan tanpa koordinasi. Kedua, pemberdayaan garam rakyat tidak dimulai dari hulu (tambak, modal, dan teknologi) hingga hilir (pengolahan, pengemasan, dan pemasaran). Ketiga, lemahnya sinergi pemangku kebijakan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan masyarakat petambak garam skala kecil.

Mendapati angka impor yang tinggi sejak tahun 2010, sudah semestinya pemerintah menjalankan kebijakan satu pintu dan payung hukum. Di India, pengelolaan garam nasional terpusat dikerjakan oleh Pemerintah Pusat dan lembaga independen, yakni Salt Commissioner’s Office (SCO).

Mereka bertugas untuk memastikan bahwa petambak garam mendapatkan asuransi (jiwa dan kesehatan). Pemberian beasiswa sekolah anak mereka tempat beristirahat, air bersih dan kamar mandi yang layak. Memberikan kelengkapan alat keselamatan bekerja, jaminan harga, hingga sepeda dan jalan menuju tambak garam yang bagus.

“Apa yang dilakukan oleh Pemerintah India tidaklah sulit untuk diterapkan di Indonesia,” kata Halim.

Tidak diperlukan lembaga baru, asal ada kesungguhan politik pemerintah dan kesediaan bekerjasama dengan masyarakat petambak garam skala kecil sehingga kran impor bisa ditutup dan petambak garam mendapatkan kesejahteraannya. Parahnya, impor garam juga masih berlangsung di tahun 2015.

Janji kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Cerita besar bangsa bahari yang dinamai Indonesia menyeruak dengan gugusan ribuan pulau yang menyebar dari ujung barat di Sabang hingga Merauke. Dua pertiga wilayahnya adalah laut, terdiri dari 13.466 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2015) dengan luas laut keseluruhan mencapai 5,8 juta km2.

Sejalan dengan itu, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 menyebutkan potensi perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 6,5 juta ton. Meski belum diperbaharui, data tersebut menggambarkan luasnya kekayaan bangsa bahari yang membentang dari Teheran (Iran) ke London (Inggris) ini.

Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lintas profesi, nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir.

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemerintah terlihat tetap ingin meminggirkan masyarakat nelayan tradisional dari hak pengelolaan atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pembatalan secara keseluruhan terhadap kerangka pasal mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) menjadi sia-sia dengan munculnya skema baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian menjelma menjadi skema perizinan.

Selain itu, munculnya Pasal 26A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memberikan karpet merah kepada investor asing untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal ini mempertegas peluang penguasaan dan privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh korporasi nasional maupun asing.

“Terlebih tidak ada perlindungan yang kuat atas hak pengelolaan dan hak akses publik atas sumber daya pesisir yang diberikan perizinan pengusahaan,” ujar Halim.

Lemahnya perlindungan terlihat dari minusnya sanksi hukum atas pelanggaran terhadap hak nelayan untuk mengakses pesisir/lautnya. Mendapati paradigma pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil inilah, ancaman menyempitnya ruang kelola dan penghidupan nelayan dipastikan akan terus berlangsung.

Kasus yang dialami oleh 3 nelayan tradisional, yakni Damo, Misdan dan Rahmat, di kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat, adalah buah privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dikarenakan menangkap ikan dan kepiting di areal tangkap tradisional mereka di kawasan tersebut, mereka dipenjarakan.

Meski menang di Pengadilan Negeri Pandeglang, jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan berkeinginan nelayan dinyatakan bersalah dan dihukum selama 5 tahun penjara dan denda Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Pembelajaran dari Ujung Kulon harus mendapatkan perhatian ekstra dari Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dikarenakan targetnya untuk memperluas kawasan konservasi hingga mencapai 700 hektare.

Proyek pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan faktor pendorong utama meningkatnya ancaman bencana dan pengusiran nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya dan pelestari ekosistem pesisir dari tempat tinggal dan sumber-sumber kehidupannya.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Maret 2015) mendapati fakta bahwa 25 kawasan pesisir di Indonesia yang direklamasi secara kumulatif telah menggusur sedikitnya 14.344 nelayan dan 18.151 kepala keluarga. Ironisnya, sebagian proyek mendapat sokongan anggaran negara, seperti reklamasi lahan di Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat) senilai Rp5 miliar dan lanjutan reklamasi kavling industri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebesar Rp731.850.000.

WALHI (2015) menghitung sedikitnya 20.600 hektare proyek reklamasi sedang berjalan di Indonesia sejak tahun 2000. Tak hanya reklamasi pantai, perampasan wilayah pesisir/wilayah tangkap nelayan juga dialokasikan untuk proyek pertambangan dan energi, seperti pembangunan PLTU berkapasitas 35.000 megawatt di batang dan Cilacap berbahan baku batubara hingga 60-80%.

“Di sinilah konflik horisontal kerap terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Sementara pemerintah dan aparat penegak hukum justru berperan sebagai penjaga malam,” ujar Halim.

Maraknya perampasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi wilayah tangkap, tempat tinggal dan sumber-sumber penghidupan nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir harus dihentikan. Termasuk reklamasi berkedok revitalisasi Teluk Benoa Bali seluas 700 hektare yang dilatari Pasal 101A Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.

Janji kesembilan, memperteguh kebhinekaan. Setahun Jokowi melaut menerbitkan harapan perubahan hadirnya negara untuk melindungi dan menyejahterakan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir. Namun pasca 12 bulan pemerintahannya, Nawacita belum dirasakan kehadirannya di 10.666 desa pesisir.

Presiden Jokowi dan para pembantunya di Kabinet Kerja harus memastikan bahwa tujuan utama pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah menyejahterakan masyarakat pesisir lintas profesi. “Jika tidak ada perbaikan di 4 tahun tersisa, Nawacita Jokowi hanya akan dikenang setengah tiang!” puungkas Halim. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *