Setujui PLTU Batang, Ganjar Pranowo Dituding Fasilitasi Perampasan Lahan Pertanian Warga

KONFIGURASI PERAHU TOLAK PLTU
Aksi Nelayan Batang Tolak PLTU Batang (dok. greenpeace)

 
Jakarta, Villagerspost.com – Mimpi buruk warga Desa Karengeneng, Ujungnegoro dan Ponowerang bahwa mereka bakal kehilangan lahan pertanian yang subur yang selama ini menjadi sandara hidup, perlahan-lahan menjadi kenyataan. Upaya mereka mempertahankan lahan tersebut dari upaya penggusuran untuk dijadikan lahan berdirinya PLTU Batubara di Kabupaten Batang tampaknya akan semakin sulit.

Pasalnya, pada Selasa, 30 Juli lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi mengeluarkan surat persetujuan penetapan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang. Surat ini mengakibatkan masyarakat yang masih mempertahankan lahan pertaniannya dari megaproyek energi batubara ini akan dipaksa menyerahkan lahan tersebut kepada pihak PT Bhimasena Power Indonesia melalui PT PLN (Persero).

Surat yang ditandatangani oleh Gubernur Ganjar ini semakin memojokkan masyarakat Desa Karengeneng, Ujungnegoro dan Ponowerang dalam mempertahankan lahan pertanian mereka dari rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap bertenaga batubara (PLTU) Jawa Tengah 2×1.000 MW di Kabupaten Batang. Sudah lebih dari empat tahun mereka berjuang mempertahankan lahan dan menolak pembangunan PLTU tersebut.

Warga telah menyampaikan suara mereka ke hampir semua instansi terkait antara lain Kementerian Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komnas HAM, termasuk pihak J-Power dan Itochu sebagai pemenang tender pembangunan ini.

Mereka juga telah mendatangi Japan Bank for International Cooperation (JBIC), sebagai pemberi dana pembangunan proyek Rp30 triliun ini. Berbagai aksi penolakan pun juga telah dilakukan, namun alih-alih mendengar suara warga Batang, Pemerintahan Jokowi-JK sepertinya lebih mengutamakan kepentingan korporasi dan investor proyek senilai Rp50 triliun ini.

“Sisa lahan yang dipertahankan masyarakat akan dirampas melalui surat keputusan Gubernur nomor: 590/35 Tahun 2015 tentang persetujuan penetapan pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 M2. Artinya, Negara akan melegalisasi perampasan tanah ini untuk pembangunan proyek energi kotor ini,” kata Desriko, Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (2/7).

Desriko menyayangkan sikap Gubernur Jawa Tengah yang memaksakan pembangunannya padahal proyek ini dapat mengancam kedaulatan pangan di kabupaten Batang karena menjadikan lahan persawahan produktif masyarakat menjadi lokasi proyek PLTU. Selain itu, nelayan tradisional di sepanjang pantai dan perairan Ujungnegoro-Roban akan terkena dampak dari beroperasinya PLTU ini, apdahal  perairan Batang merupakan salah satu perairan paling kaya ikan di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah.

Jika proyek ini tetap dipaksakan, Presiden Joko Widodo akan gagal memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia petani dan nelayan di daerah itu. Pembangunan PLTU Batang di kawasan perairan produktif dan kawasan tangkap ikan juga bertolak belakang dengan Nawacita dalam mewujudkan kedaulatan pangan, mewujudkan kemandirian ekonomi serta melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara sebagaimana yang dimuat dalam 9 (sembilan) program Nawacita visi pembangunan Jokowi.

Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan, PLTU Batubara Batang akan mengambil sekitar 226,4 hektar lahan produktif persawahan milik masyarakat. Dia menilai, Presiden Joko Widodo dan Gubernur Ganjar Pranowo seharusnya belajar dari pengalaman yang terjadi pada lokasi PLTU Batubara lain di Jawa, dimana petani dan nelayan menjadi korban pertama dari proyek energi kotor batubara ini.

“Masyarakat lokal tidak seharusnya dikorbankan untuk pembangunan. Pemerintah seharusnya meninggalkan ketergantungan terhadap energi kotor batubara, dan beralih ke sumber-sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Presiden Joko Widodo juga harus memastikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan, bukan justru menyengsarakan dan membahayakan masyarakat,” tegas Arif. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *