Sharing Anggaran Demi Raskin | Villagerspost.com

Sharing Anggaran Demi Raskin

Tumpukan beras di gudang bulog. Pemerintah diminta tak hanya fokus pada penyediaan tetapi juga akses atas pangan (dok. bulog)

Tumpukan beras di gudang bulog. Pemerintah akan perbaiki distribusi dan kualitas raskin (dok. bulog)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang membahas masalah beras untuk keluarga miskin (raskin) meminta agar jajarannya mengambil langkah agar pembagian raskin tepat sasaran dan memenuhi syarat kualitas. Jokowi menekankan raskin harus berkualitas, tak lagi hitam dan berkutu.

“Yang lalu kita lihat memang, saya nggak tahu stoknya mudah-mudahan sudah habis, yang hitam berkutu, berjamur, yang tidak layak dikonsumsi betul-betul sudah nggak ada lagi. Habis dan berganti dengan stok baru yang kita beli, dan kita harapkan kualitas ke depan bisa jauh lebih baik lagi,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip setkab.go.id, Senin (22/6) sore.

Terkait hal ini, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Raskin akan dimaksimalkan pada ketepatan waktunya. Untuk itu, diharapkan masing-masing daerah bisa memaksimalkan ketepatan waktu distribusinya, karena seringkali daerah-daerah dengan kesulitan geografis tertentu bisa mereka tiga bulan sekali baru didistribusikan.

“Karena ongkos angkutnya, maka diharapkan akan ada sharing budgeting dari APBD supaya ketepatan waktu bagi rumah tangga sasaran penerima manfaat itu bisa terjaga,” kata Khofifah.

Dia menilai dalam soal distribusi memang harus ada keterlibatan APBD. Sebab jika tidak, maka biaya transpor harus ditanggung oleh penerima Raskin. Hal ini akan menyebabkan harga tebus yang tadinya Rp1.600 jadi bertambah di tingkat penerima.

“Kalau itu di daerah kepulauan, kayak di Kepulauan Meranti, berasnya ada di Bengkalis, maka mereka cenderung mengambil beras tiga bulan sekali karena ngambil sebulan sekali dengan tiga bulan sekali ongkosnya sama. Maka nanti sampainya ke masyarakat menjadi tiga bulan sekali, maka solusi mereka adalah minta dibangun Gudang Subdivre,” papar Mensos.

Adapun menyangkut kualitas beras, menurut Mensos, pada dasarnya tidak ada spesifikasi pembelian Bulog untuk Raskin. “Artinya, itu beras medium tetapi mekanisme first in first out itu yang harus dikoreksi oleh manajemen dari Gudang Divre dan Subdivre Bulog,” katanya.

Khofifah menyebutkan, biasanya beras itu warnanya berubah kalau sudah lewat setahun. Oleh karena itu kapan beras itu datang masuk ke gudang, itu pula seyogyanya yang dikeluarkan. “Kalau manajemen First In First Out itu bisa dilakukan, maka sesungguhnya kemungkinan beras berjamur, beras beda warna, itu bisa direduksi,” jelas Mensos.

Mensos menduga, ada kemungkinan beras yang kurang layak konsumsi yang beredar hampir sekitar 400.000 ton sebagaimana disampaikan Kepala Bulog. “Ini yang sekarang harus disisir supaya beras yang didistribusikan ke rumah tangga sasaran penerima manfaat memang beras yang layak konsumsi,” katanya.

Sementara mengenai ketepatan sasaran, menurut Mensos, saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi data. Ia mengungkapkan, data terakhir kita memang data 2011, yang sekarang sedang berkembang dari 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat kalau berbasis keluarga menjadi 18,3 juta.

“Hasil verifikasi dan validasi ini kemungkinan akan diintervensi program 2016 sehingga Raskin tetap jalan dengan peningkatan ketepatan waktu. Itu artinya bahwa sinergi dengan daerah harus dimaksimalkan,” terang Khofifah.

Kemudian ketepatan jumlah masing-masing rumah tangga, menurut Mensos, basisnya keluarga 15 kilogram, ketepatan harga tebus senilai Rp1.600 sementara untuk Bulog adalah sampai ke titik distribusi. “Titik distribusi ke titik bagi itu mestinya ada sharing budgeting dari APBD,” ujarnya.

Cadangan Bulog

Mengenai cadangan Raskin di Bulog, Mensos Khofiffah Indar Parawansa menjelaskan, sebesar 92% dari bisnis Bulog sesungguhnya untuk Raskin. Ia menyebutkan pada posisi sampai dengan 19 Juni, laporan ke Kementerian Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Raskin, stok beras aman sampai dengan Bulan Oktober.

Dijelaskan Mensos, total kebutuhan Raskin setahun adalah 2,78 juta ton setara dengan Rp18,9 triliun. “Itu pada posisi aman sampai dengan 4 bulan ke depan,” terang Mensos.

Sementara yang terealisasi sampai dengan tanggal 19 Juni, sebesar 44,88% dari 2,78 juta ton. “Jadi kalau kita aman sampai Oktober, sekarang ini sebetulnya kan pembelian beras dari petani tetap jalan. Bulog akan terus membeli beras petani,” pungkas Mensos.

Sebelumnya, dalam rapat kabinet membahas raskin ini, Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengingatkan, bahwa  penyaluran Raskin ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial bagi masyarakat. Namun, ia mendapatkan beberapa laporan mengenai permasalahan Raskin ini, yang berkaitan dengan pagu alokasi beras yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sasaran yang tercatat di kelurahan.

“Ini saya kira sudah berjalan nggak setahun dua tahun, masih ada masalah di sini yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti data penerima Raskin yang tidak sinkron, yang mengakibatkan mekanisme penyaluran baik di tingkat distribusi, titik bagi, maupun di rumah tangga sasaran. “Itu sekali lagi harus kita perbaiki,” tuturnya.

Kemudian soal keterlambatan penyaluran raskin ini dialami juga oleh daerah tertentu, yang mungkin bisa juga karena kondisi geografis atau kondisi jalan dan kondisi jarak tempuh, tetapi Presiden Jokowi mengingatkan, ini juga harus diperbaiki.

“Juga masih kita jumpai satu, dua, tiga, empat rumah tangga sasaran yang sudah masuk dalam kategori mampu tapi masih juga menerima dalam pembagian Raskin. Ini juga harus mulai diteliti dan dievaluasi ulang,” papar Jokowi.

Terakhir mengenai kualitas beras, Presiden Jokowi menegaskan agar kualitas beras harus betul-betul sebuah kualitas yang baik. “Jangan sampai namanya Raskin, berasnya hitam yang saya lihat dan ada kutu,” pintanya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *