Siasati Aturan WTO Soal Produk Susu, Kementan Banjir Kritik dari Peternak

Peternakan sapi perah skala peternakan rakyat (dok. dkppjabarprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Langkah Amerika Serikat mengajukan retaliasi di forum Word Trade Organization (WTO) lantaran menilai Indonesia tak patuh pada perjanjian WTO terkait larangan proteksi terhadap produk pertanian dan peternakan, khususnya produk susu membuat Kementerian Pertanian terpaksa merevisi aturannya. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu, diubah menjadi Permentan No. 30/2018 dan Permentan 33/2018.

Intinya, aturan perubahan itu menghapus kewajiban kemitraan antara pelaku usaha dengan peternak dan koperasi terkait penyediaan susu. Permentan tersebut juga menghapus penetapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kemitraan dengan peternak dan koperasi dalam hal penyediaan dan peredaran susu. Lewat perubahan ini, Kementan berharap, WTO tak lagi menganggap Indonesia menerapkan non tarrif barrier dan proteksi terhadap produk susu nasionalnya, yang menjadi salah satu bahan protes AS.

Tetapi apa daya, langkah menyiasati aturan WTO terkait produk susu oleh Kementan ini justru menuai kritik dari para peternak. Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia Agus Warsito mengatakan pihaknya akan membicarakan perubahan ini dengan pihak Kementan. Dia meminta aturan yang dinilai bakal merugikan peternak sapi perah ini diganti. Bahkan Agus sampai membawa-bawa isu ganti presiden.

“Mau konsolidasi sama Kementan biar dievaluasi lagi. Tapi kalau nggak ada langkah kongkret pemerintah ya solusinya 2019 ganti presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf mengatakan, aturan ini bertentangan dengan kebijakan di kementerian terkait lainnya. Dia menegaskan, penyediaan dan peredaran susu dalam negeri, khususnya terkait kemitraan menyangkut berbagai kementerian.

“Pembangunan sapi perah ini tidak bisa hanya satu kementerian. Kementerian Perindustrian itu berhubungan industri pengolahan susu, Kementerian Perdagangan itu terkait importasi, kemudian Kementerian Koperasi mengurus koperasi. Jadi ini bukan tupoksi Kemtan untuk mengatur, tetapi harus kementerian lintas sektor,” ujar Rochadi.

Menurut Rochadi, supaya susu segar yang diproduksi oleh peternak dapat diserap oleh industri, maka susu harus dijadikan sebagai komoditas prioritas pemerintah. Bahkan, susu segar harus diwajibkan sebagai konsumsi bagi anak usia sekolah.

Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana juga meminta pemerintah hati-hati dalam menuruti kemauan WTO. “Kalau sifatnya diwajibkan itu dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ketabuan di free market. Jadi mungkin pemerintah berhati-hati untuk menghilangkan ketentuan tersebut,” ujar Teguh.

Menurut Teguh, IPS pun sangat membutuhkan susu segar dalam negeri. Pasalnya, bila tak menggunakan susu segar akan merubah rasa dan bau susu yang diproduksi. Sementara, produksi susu segar dalam negeri pun masih memenuhi kurang dari 20% kebutuhan nasional.

Menanggapi protes ini, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan, meski ada perubahan regulasi, pihaknya tetap mendorong untuk kemitraan antara peternak dan industri persusuan nasional yang sama.

“Bagaimanapun keberadaan Permentan 26 tahun 2017 walaupun sudah direvisi, telah menyadarkan atau menggugah semua pihak bahwa keberpihakan pada peternak pada prinsipnya sangat diperlukan. Tujuannya agar peternak yang kecil dan besar, serta para pelaku yang di hilir dan yang di hulu tumbuh bersama untuk keseimbangan ekonomi,” kata Ketut dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (15/8).

Ketut menjelaskan perubahan Permentan Nomor 26 Tahun 2017 menjadi Permentan Nomor 30 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2018 tentang penyediaan dan pembelian susu merupakan konsekuensi dari keputusan DBS WTO. Karena itu, beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan hortikultura dan peternakan harus direvisi.

“Kementan sangat mengapresiasi semakin tingginya komitmen para pelaku yang besar dan pelaku hilir, untuk selalu membangun kemitraan dg peternak dan pelaku di hulu,” jelas dia.

Apalagi kondisi saat ini, dikatakan Ketut, dinamika global yang terus menggerus nilai rupiah. Dampaknya, pasokan bahan baku (susu) impor dirasakan semakin mahal.

Substusi bahan baku susu dalam negeri, menjadi sangat dibutuhkan agar produk olahan susunya tetap mampu bersaing, baik dipasar domestik maupun pasar ASEAN atau bahkan Asia.

“Jika kita berani menjadi anggota WTO, risikonya adalah kita harus mampu mensinergikan aturan aturan atau regulasi kita terhadap aturan yang ada di WTO. Setelah kita sinergikan, bukan berarti kita harus habis akal,” ucapnya.

“Kita harusnya menghimbau terus menerus para Integrator untuk terus memperkuat penyerapan atau pemanfaatan produk dalam negeri. Semangat ini yg harus ditumbuh kembangkan untuk dignity bangsa,” sambung Ketut.

Ketut menegaskan dalam Permentan Nomor 30/2018 prinsip dasarnya adalah memang menghilangkan kemitraan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi. Karenanya, Kementan tetap mendorong pola kemitraan dengan regulasi lain sebagai pengganti.

Perubahan ini dilakukan karena ada keberatan dari AS dan ancaman akan menghilangkan program GSP terhadap komoditas ekspor Indonesia, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan ekspor produk Indonesia ke AS.

“Dengan perubahan permentan tersebut, program kemitraan antara pelaku usaha persusuan nasional dan peternak tetap akan diatur dalam rangka peningkatan populasi dan produksi susu segar dalam negeri. Pelaksanaan kemitraan ini tetap kita dorong untuk dilakukan oleh seluruh pelaku usaha persusuan nasional,” tegasnya.

Perlu diketahui, karena Permentan 26/2017, proposal kemitraan yg masuk hingga 6 Agustus 2018 sebanyak 99 proposal dari 118 perusahaan, terdiri dari IPS 30 dan importir 88 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp751,7 miliar. Adapun bantuan yang diberikan Kementan untuk memajukan peternak yakni Asuransi Ternak Sapi Bersubsisi, Inseminasi Buatan (IB) dalam program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus SIWAB), Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus utk pembiakan sapi, memfasilitasi kapal khusus ternak

“Memfasilitasi kemitraan ini harus segera kita siapkan regulasi pengganti karna paling dirasakan manfaat nya langsung para Peternak dan lintas kementerian dan lembaga terutama Kementerian Koperasi dan UKM,” tandas Ketut.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *