Sidang Rakyat untuk Kedaulatan Pangan: Menolak Sistem Pangan Korporasi

Peringatan Hari Pangan Sedunia 2016, mengingatkan kembali pemerintah akan makna kedaulatan pangan (dok. aliansi desa sejahtera)

Jakarta, Villagerspost.com – Komite Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sistem Pangan yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil dari berbagai sektor di Indonesia, menggelar sidang rakyat yang bertajuk Sidang Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, pada 11-12 September 2021 lalu. Dalam forum itu, mereka mengeluarkan pernyataan untuk menolak menolak sistem pangan yang selama ini dikuasai oleh korporasi.

Anwar Sastro Ma’ruf dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) menyatakan, sistem pangan harus ditransformasikan ke arah kedaulatan pangan. “Sistem pangan yang saat ini dikendalikan oleh korporasi mengizinkan adanya perampasan-perampasan ruang hidup rakyat, khususnya para produsen pangan skala kecil seperti petani, nelayan dan masyarakat adat,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

“Oleh karena itu, sidang rakyat ini sangat penting diselenggarakan sebagai wadah aspirasi rakyat untuk terus mendorong kedaulatan pangan,” tegas Sastro yang juga bertindak sebagai pimpinan sidang dalam sidang rakyat ini.

Selain dilatarbelakangi hal tersebut, menurut Gunawan dari IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), sidang ini juga diselenggarakan dalam rangka menolak UNFSS (United Nations Food System Summit) yang akan diselenggarakan pada 23 September 2021 di New York, AS.

“Sidang ini juga memposisikan diri sebagai pertemuan tandingan terhadap UNFSS karena pertemuan yang diselenggarakan atas Kerjasama PBB dan Forum Ekonomi Dunia (WEF) tersebut hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan korporasi untuk terus mengendalikan sistem pangan global yang telah terbukti sangat rapuh ketika dihadapkan oleh pandemi,” kata Gunawan

Gusti Nur Shabia dari FIAN Indonesia menambahkan, sidang rakyat ini berlangsung selama 2 hari dan mengangkat berbagai tema dalam pembahasannya. Sidang ini terdiri dari sidang pembuka yang diselenggarakan pada tanggal 11 dengan mengundang berbagai tokoh seperti Zainal Arifin Fuad (Serikat Petani Indonesia), Gunawan (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Tan Shot Yen (Pemerhati Gizi) dan Masnuah (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia).

Kemudian pada tanggal 12 diselenggarakan empat sidang komisi yang mengangkat masing-masing tema ketidakadilan agraria dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, ancaman kontrol korporasi atas benih dan produksi pangan lokal, homogenisasi selera dan globalisasi pangan serta ekonomi politik pangan.

Rachmi Hertanti dari Indonesia for Global Justice (IGJ) mengatakan, hasil-hasil dari sidang rakyat ini akan disusun ke dalam sebuah manifesto sebagai pernyataan sikap bersama dari komite masyarakat sipil. Dia menjelaskan, dari sidang rakyat yang telah diselenggarakan, akan disusun sebuah manifesto yang disebut manifesto kedaulatan pangan.

“Saat ini kita sedang merancang manifesto tersebut yang mudah-mudahan akan segera selesai dalam beberapa hari ke depan yang kemudian dapat kita publikasikan,” kata Rachmi

Rachmi menambahkan, selain sidang rakyat, menurut, komite juga akan menyelenggarakan berbagai aksi untuk memperkuat kampanyenya. “Setelah sidang rakyat dan penyampaian manifesto nanti, kita juga akan mengadakan berbagai aksi, khususnya dalam melawan UNFSS yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September nanti di New York,” pungkas Rachmi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *