Siswa Peserta UTBK Ajukan Petisi Gratiskan Rapid Test Covid-19

Ilustrasi ujian tulis berbasis komputer (dok. change org)

Jakarta, Villagerspost.com – Gelombang pertama Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) akan segera dimulai pada Senin (12/9) depan. Diadakan di tengah pandemi, beberapa universitas penyelenggara UTBK pun mewajibkan peserta untuk rapid test Covid-19 secara mandiri.

Sebagian peserta mengaku merasa kesulitan mengakses rapid test karena harganya dianggap mahal. Salah satu peserta ujian masuk PTN lantas memulai petisi di laman Change.org pemerintah dapat menanggung biaya rapid test tersebut.

“Untuk bayar biaya pendaftarannya aja sebetulnya banyak yang kesulitan. Ini malah harus ditambah biaya rapid test. Kami bukannya menolak melakukan tes rapid, namun tidak semua keluarga mampu membayar tambahan biaya 150-250 ribu rupiah tersebut,” tulis Yeni Dwi, seorang siswa kelas 12 yang memulai petisi.

Petisi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Kemdikbud, Prof. Ir. Nizar, M.Sc., DIC., Ph.D. tersebut kini telah didukung lebih dari 13.000 orang. Kebanyakan pendukung petisi memiliki alasan yang sama, yaitu merasa keberatan karena diharuskan membayar biaya tambahan untuk tes rapid secara mandiri.

“Sebenarnya bisa saja tes menggunakan GeNose yang lebih murah,” cerita Yeni Dwi.

“Tapi GeNose adanya di stasiun, dan kalau mau tes harus membeli tiket kereta jarak jauh terlebih dahulu. Selain itu, gak semua orang tinggal di dekat stasiun kereta,” tambahnya.

Para pendukung petisi sebenarnya tidak menolak diadakannya tes ini. Vinka Aneliana, misalnya, menyatakan bahwa karena tidak semua orang mampu. “Sudah sewajarnya tes Covid-19 ini digratiskan demi kesehatan,” tegasnya.

Selain itu, pendukung petisi lain, Cristopel Hutabarat menganggap, dengan menggratiskan rapid test ini, pemerintah dapat membantu melancarkan tujuan dan mimpi para calon mahasiswa. “Ini bukan hanya bicara tentang biaya, tapi ini menyangkut kehidupan dan masa depan mereka kelak,” tulisnya.

“Pendidikan tinggi adalah hak semua orang. Jangan sampai, hanya karena kita gak mampu membayar rapid test Covid-19, hak kami untuk mendapatkan pendidikan tinggi harus raib,” tutup Yeni di petisi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *