Soal Impor Garam, Pemerintah Dinilai tak Punya Politik Kedaulatan Pangan | Villagerspost.com

Soal Impor Garam, Pemerintah Dinilai tak Punya Politik Kedaulatan Pangan

Petambak garam tradisional. KIARA menilai Kemendag abaikan garam rakyat demi garam impor (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah Republik Indonesia akan kembali mengimpor garam industri sebanyak 3,7 juta ton. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai, kebijakan ini patut dipertanyakan secara kritis oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, pemerintah baru saja mengambil kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton.

Sekjen KIARA Susan Herawati mengatakan, kebijakan impor beras dan kemudian garam yang diambil di awal tahun 2018 ini menunjukkan, pemerintah telah kehilangan akal dalam membangun kedaulatan pangan yang senantiasa digaungkan saat kampanye presiden tahun 2014 lalu. “Sejak tahun 1990, kebijakan Pemerintah Indonesia tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap garam impor. Sampai kapan bangsa ini akan terus impor? Sampai kapan bangsa ini akan berdaulat?” kata Susan, di Jakarta, Sabtu (20/1).

Susan menilai, impor garam yang terus dilakukan mencerminkan ketidakbecusan pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan. “Padahal, jika pemerintah memiliki political will yang kuat, sudah sejak lama Indonesia menjadi negara produsen garam dengan kualitas tinggi dan tidak tergantung terhadap garam negara lain,” tegas Susan.

Menurut Susan, jika selama ini persoalan utama garam industri di Indonesia kadar Natrium Chlorida (NaCl) belum bisa mencapai sampai angka 97,4 persen, maka pemerintah harus menggandeng ilmuwan, lembaga riset, dan juga perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat menyelesaikan persoalan ini.

“Indonesia punya banyak ilmuwan, lembaga riset dan universitas yang dapat membantu menyelesaikan persoalan kualitas garam. Namun, selama ini ketiga potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Akhirnya, pemerintah selalu mengambil jalan pintas, yaitu impor garam,” ujar Susan Herawati.

Persoalan kualitas garam Industri di Indonesia, tambah Susan, bukan persoalan tak adanya teknologi melainkan persoalan politik: politik kedaulatan pangan yang absen dalam kebijakan pemerintah. Selama politik pangan pemerintah adalah politik impor, maka mustahil dapat berdaulat dan swasembada garam pada tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut, Susan meminta pemerintah Indonesia untuk segera melibatkan ilmuwan, lembaga riset, dan universitas yang kredibel dalam rangka memproduksi garam nasional yang mampu mencapai kadar NaCl lebih dari angka 97,4 persen. “Selain itu, kami meminta pemerintah untuk segera memperbaiki tata nigari garam dari hulu sampai hilir supaya ketergantungan terhadap impor segera dapat ditinggalkan,” tandasnya. (*)

 

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *