Sulit Serap Beras Lokal, Gudang Bulog Padang Dipenuhi Beras Impor

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi IV DPR menemukan stok beras impor di gudang milik Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah stok beras lokal, dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke Padang, Sumatera Barat baru-baru ini. Terjadinya tumpukan beras impor di gudang Bulog ini, menurut Anggota Komisi IV DPR Hermanto, karena Bulog kesulitan menyerap beras lokal.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan, menyerap beras lokal dari petani, Bulog berpatokan pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Namun nilai HPP masih terlalu rendah dari harga di pasar lokal. “Di Sumatera Barat, para petani umumnya memproduksi beras premium yang dijual dengan harga di atas HPP,” katanya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (6/8).

“Dari realitas tersebut, petani rugi bila menjual gabahnya ke Bulog. Sementara itu Bulog tidak bisa beli karena harus berpedoman pada HPP. Karena tidak bisa beli beras lokal, akibatnya anggaran yang telah disediakan tidak terserap,” ungkap Hermanto.

Di sisi lain, Bulog bertugas menjaga stabilitas harga beras agar inflasi dapat dikendalikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka stok beras di Bulog harus cukup. Karena stok beras tidak bisa dicukupi oleh serapan lokal maka Bulog mencukupinya dengan beras impor.

Hermanto berpendapat, pemberlakuan HPP tidak mesti permanen. “Perlu diberi limit waktu dan agak fleksibel, agar Bulog tidak terbelenggu dan petani sejahtera,” ujarnya.

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penerapan HPP adalah harus tetap menjaga stabilitas harga, sensitif terhadap perubahan harga, dalam masa waktu tertentu dapat dievaluasi, tidak merugikan petani dan juga tidak memberatkan konsumen.

“Dengan demikian kedua belah pihak menikmati benefit, sama-sama untung dan anggaran yang cukup besar yang diamanatkan pada Bulog juga dapat terserap secara optimal. Selain itu, Bulog harus membeli beras premium petani di Sumatera Barat dengan harga komersil, karena Bulog memiliki anggaran yang proporsional untuk pembelian komersil,” pungkas Hermanto.

Editor: M. Agung Riyadi