Surat Terbuka Petambak Dipasena untuk Presiden Joko Widodo

Lampung Timur, Villagerspost.com – Keinginan pemerintah untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemerintah daerah untuk lebih kreatif mencari pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pada pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Kamis (18/1), mendapat banyak tanggapan dari berbagai kalangan.

Salah satu tanggapan yang menarik berasal dari seorang petambak udang di Lampung yang bernama Arie Suharso. Meskipun terlihat tidak memahami sepenuhnya akan agenda pemerintah tersebut, petambak udang di Kecamatan Rawajitu Timur ini menyebarkan surat terbuka untuk presiden melalui akun media sosialnya.

Dalam surat terbukanya untuk Presiden Joko Widodo, Arie Suharso beranggapan, langkah pemerintah mendorong BUMN, BUMD dan Pemda dalam masalah perbaikan infrastruktur akan memperlambat realisasi perbaikan jalan di kampung halamannya. Dan meskipun cukup menggelikan dalam surat terbukanya ia juga menyampaikan usulan langkah-langkah strategis guna mempercepat pengumpulan anggaran untuk perbaikan jalan di daerahnya.

Berikut isi surat terbuka yang ditujukannya pada presiden :

Mungkin begini yang namanya “SURAT TERBUKA”

Bapak Presiden Joko Widodo yang kami hormati..

Kalau posting di media sosial macam ini bisa disebut sebagai surat terbuka, maka tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dengan surat terbuka ini kami mohon izin kepada Bapak Presiden untuk merangkai sedikit kata karena bimbangnya kami menangkap makna kalimat yang Bapak Presiden sampaikan dan kami terima lewat media.

“Jokowi menginginkan pembangunan infrastruktur baik pusat ataupun tidak hanya tergantung pada kas negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebab APBN lebih untuk kepentingan rakyat.” (www.kompas.com 19 Januari 2018).

Akhir-akhir ini memang kami sebagai rakyat di ujung utara Lampung mungkin juga se-Indonesia sering dibuat agak bingung dengan istilah-istilah baru yang digunakan di media kita. Kiranya bapak pun bisa memaklumi karena pelosok kali tempat kami ini. Ada saja itu istilah baru mulai dari zaman “Now”, persekusi, sampai yang terakhir ini ‘mahar’ (macam nak melamar gadis saja).

Berkenaan dengan apa yang Bapak Presiden sampaikan dan dikutip oleh media nasional di atas, yang ingin kami sampaikan juga laporkan adalah terkait dengan istilah ‘infrastruktur’ yang tidak boleh hanya bergantung pada APBN/kas negara. Kalimat ini rasa-rasanya bikin kami makin bingung dan bimbang dengan kejelasan kondisi jalan di daerah kami.

Dalam foto yang saya lampirkan bersama surat terbuka ini kita melihat betapa banyak kepentingan rakyat yang menjadi semakin sulit karena jalan yang harus kami lalui kondisinya rusak parah selama bertahun-tahun bahkan sejak pertama ada. Sebagai Informasi jalan yang ada dalam foto di atas adalah Jalan Poros Rawajitu, yang alhamdulillah sudah berstatus sebagai jalan nasional.

Dan sebagai rakyat kecil kami beranggapan jalan kami ini adalah bagian dari infrastruktur milik negeri kita yang sepengetahuan kami biaya perbaikannya dianggarkan sepenuhnya dari APBN. Jadi jikalau hari ini kita mulai harus berpikir bahwa anggaran untuk perbaikan jalan kami ini tidak boleh lagi sepenuhnya dibebankan ke APBN, maka izinkanlah kami untuk mengetahui dari mana semestinya anggaran untuk perbaikan jalan kami ini?

Bukan bermaksud tidak percaya pada sistem anggaran belanja negara kita, maupun alokasi dana untuk rakyat lainnya, tak lebih maksud kami hanya ingin mendoakan agar lembaga, instansi , badan atau apa pun lah itu namanya yang diberi beban untuk mencari pendanaan guna perbaikan jalan kami ini bisa segera mendapatkan anggaran dananya.

Dan jikalau pun kami yang bodoh ini diperkenankan juga diizinkan untuk memberi masukan dan usulan, terkait bagaimana caranya agar cepat kumpul anggaran pendukung APBN guna perbaikan jalan kami ini, maka kami usulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Buatkanlah satu badan dan satu sistem yang amanah terkait dengan penerimaan pajak dan pemasukan negara lainnya yang khusus untuk wilayah di sepanjang jalan kami ini.
2. Buatkanlah aturan main supaya semua kewajiban kami, rakyat lainnya, dan semua perusahaan serta badan usaha di sepanjang jalan kami ini mau pun yang sekadar melintasinya, seperti pajak, retribusi, dan lainnya dananya ditampung dalam satu wadah yang langsung dialokasikan untuk perbaikan jalan kami ini.
3. Kalau lah sudah baik jalan ini dan infrastruktur lainnya di daerah kami, bolehlah semua kembali seperti sediakala.

Akhir kata, mohon maaf kalau lah ini seakan tidak sejalan dengan kehendak Bapak Presiden yang menginginkan BUMN atau BUMD yang turun tangan bantu perbaikan jalan kami. Bukanlah kami tidak percaya tapi kami khawatir akan jangka waktunya yang mungkin akan terlalu lama. Di dalam foto yang kami lampirkan bersama surat terbuka ini pun Bapak bisa melihat bahwa salah satu BUMN terbaik kita pun jadi korban dari rusaknya jalan ini dan sama sekali tidak berbuat apa-apa.

Ironisnya lagi dalam foto itu justru armada milik BUMN kita bukan hanya sekadar jadi korban tapi juga berbagi masalah ke kami yang harus sabar dalam kemacetan karena mobil milik BUMN kita ini terjebak di kubangan dan menutupi badan jalan.

Demikian surat terbuka dari kami masyarakat di ujung jalan nasional poros Rawajitu, kami sadar bahwa jalan kami yang panjangnya kurang dari 80 km ini bukan satu-satu jalan yang harus dipikirkan. Kami pun mengerti walau disepanjang jalan ini ada ribuan rakyat dan bermacam komoditas unggulan yang mampu kami produksi jalan kami ini bukanlah satu-satunya persoalan di negeri ini, namun kami pun berharap Bapak Presiden dapat memaklumi kegundahan kami.

Bahwa jalan kami ini telah ganti status berkali-kali dan terakhir sebagai JALAN NASIONAL yang kami pikir anggaran untuk perbaikannya sepenuhnya disandarkan pada APBN, semoga Bapak Presiden senantiasa diberi kekuatan dalam memimpin kami dan bangsa ini.

Rawajitu Timur, 20 Januari 2018

Arie Suharso
Petambak Udang Bumi Dipasena