Surat Utang Pemerintah Bakal Jadi Bencana Baru Pasca Pandemi Covid-19

Ilustrasi utang luar negeri (flickr)

Jakarta, Villagerspost.com – Langkah pemerintah menerbitkan sovereign bond senilai US$4,3 miliar, dinilai keliru dan akan menjadi bencana baru setelah bencana pandemi virus Corona SARS-CoV-2 (Covid-19) berlalu. “Indonesia bakal terperosok dalam belitan utang global berbunga tinggi,” kata Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan, dalam pernyataannya, Jumat (10/4).

Surat utang yang dirilis pemerintah di tengah bencana pandemi Covid-19 tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah yang diterbitkan Pemerintah Indonesia. Dengan kurs Rp16 ribu per dollar AS, berarti nilainya mencapai Rp68,6 triliun. “Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai entry Menteri Keuangan Terbaik di dunia mengumumkan ini dengan bangganya. Padahal itu bencana, bukan prestasi,” tegasnya.

Indonesia jadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemi Covid-19 terjadi. Ada tiga jenis surat utang yang diterbitkan Pemerintah. Pertama, Surat Berharga Negara (SBN) Seri RI1030 dengan tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 diterbitkan sebesar US$1,65 miliar dengan yield global/kupon sebesar 3,9 persen.

Kedua, Seri RI1050 dengan tenor 30,5 tahun atau jatuh tempo 15 Oktober 2050. Nominal yang diterbitkan juga sebesar US$1,65 miliar dengan yield/kupon 4,25 persen. Ketiga, Seri RI0470 dengan tenor 50 tahun, jatuh tempo 15 April tahun 2070 sebesar US$1 miliar dengan tingkat yield/kupon 4,5 persen. “Bila melihat besaran yield/kupon yang diberikan, yakni 3,9 persen, 4,25 persen, dan 4,5 persen, Indonesia berarti sudah masuk dalam perangkap manager fund global,” kata Heri.

Dia mengatakan, sejak awal banyak pihak sudah mengingatkan Pemerintah agar tidak memanfaatkan sumber pendanaan dari global bond saat pandemi Covid-19, karena para manager fund global akan mematok yield/kupon yang sangat tinggi. “Ternyata, peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Menteri Keuangan dan akhirnya Indonesia masuk dalam perangkap lilitan global bond berbunga tinggi,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Surat utang Seri RI1030 senilai US$1,65 miliar dengan tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 dipatok yield/kupon sebesar 3,9 persen. Sementara, Obligasi Pemerintah AS dengan tenor 10 tahun hanya dipatok yield/kupon 0,72 persen. “Padahal sama-sama berdenominasi dollar AS dan dengan tenor yang hampir sama, yakni 10 tahun,” jelas Heri.

Lainnya, pada 14 Januari 2020 (awal tahun), Pemerintah menerbitkan tiga seri surat utang negara (SUN) berbentuk valuta asing. Ketiga surat utang ini berdenominasi dollar AS dan euro, dengan total nilai setara Rp43 triliun. Adapun terdapat dua seri global bond berdenominasi dollar AS yakni RI0230 dan RI0250. Sementara satu seri global bond berdenominasi euro yakni RIEUR0227.

“Kalau kita lihat yang berdenominasi dollar AS saja, yakni surat utang RI0230 senilai 1,2 miliar dollar AS dengan tenor 10 tahun dan akan jatuh tempo pada 14 Februari 2030, hanya mematok yield/kupon 2,85 persen,” ujar heri.

Kemudian RI0250 senilai US$800 juta dengan tenor 30 tahun dan yang akan jatuh tempo pada 14 Februari 2050, hanya mematok tingkat yield/kupon 3,5 persen. Ternyata, tingkat yield/kupon SUN berdominasi dollar AS yang diterbitkan Pemerintah pada Januari 2020 lalu jauh lebih rendah dibanding tingkat kupon SUN berdominasi dollar AS yang diumumkan Menkeu.

Heri menelisik, ada selisih 1,05 persen untuk surat utang yang bertenor 10 tahun, dan 0,75 persen untuk surat utang yang bertenor 30 tahun. “Sesungguhnya berutang sangat biasa. Tapi kemudian harus dilihat tujuan dan kapasitas melunasi utang tersebut. Bicara kapasitas, tentu Indonesia masih besar seiring rasio utang terhadap PDB yang masih rendah. Jika bicara tujuan, tujuannya adalah jelas dan bisa dipahami,” kata anggota Baleg DPR itu.

Heri menjelaskan, terkait utang ini juga patut diketahui alokasinya berapa yang benar-benar untuk rakyat, ataukah hanya akan dinikmati untuk membantu segelintir orang. “Ini jadi paradoks. Kelak, selain dicekik oleh yield yang tinggi, Indonesia juga terperangkap utang dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni 50 tahun,” ujarnya. “Dengan menerima kupon sangat tinggi dan tenor hingga 50 tahun, itu artinya Pemerintah menemui jalan buntu dan akhirnya menerima global bond dengan persyaratan yang sangat berat tersebut,” pungkas Heri.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *