Susi Ajak Masyarakat Konsisten Jalankan Reformasi Perikanan

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak semua pihak dan masyarakat umumnya untuk menjalankan reformasi tata kelola perikanan. Susi menegaskan, Upaya Indonesia dalam memerangi illegal fishing di tingkat global sudah selayaknya terintegrasi pada suatu sistem sehingga tidak hanya berlaku pada kepemimpinan politik tertentu saja.

Susi mengatakan, peran Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya perikanan bertanggung jawab dan negara yang melaksanakan penegakan hukum dengan tegas harus diperkuat tanpa pandang bulu dan adil. “Peran Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya perikanan bertanggung jawab dan negara yang melaksanakan penegakan hukum dengan tegas harus diperkuat tanpa pandang bulu dan adil,” kata Susi dalam orasi ilmiah berjudul ‘Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Menegakkan Kedaulatan dan Menjaga Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia’.

Orasi ilmiah itu disampaikan Susi di hadapan rapat senat terbuka penganugerahan doktor honoris causa di Kampus Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Sabtu (3/12). Dalam kesempatan itu, Susi menegaskan, peran dan kontribusi Indonesia dalam memberantas illegal fishing yang telah diakui dunia.

Setelah upaya pemberantasan IUU fishing berhasil menumbuhkan efek jera (deterrent effect), lanjut Susi, peluang pengelolaan perikanan dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan terbuka lebar. “Saat ini, stok ikan semakin banyak dan nelayan Indonesia mulai dapat menikmati kekayaan laut Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri, setelah berpuluh-puluh tahun dieksploitasi oleh kapal ikan asing dan eks-asing,” urai Susi.

Meskipun demikian, Susi menyadari tetap ada tantangan di depan. Ia menilai, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa adalah konsistensi kita dalam melaksanakan reformasi tata kelola perikanan.

“Tantangan terbesar biasanya adalah konsistensi dari elemen pemerintah, akademisi maupun masyarakat. Untuk itu, mari jaga konsistensi kita semua untuk melakukan reformasi tata kelola kelautan dan perikanan,” ujar Susi.

Adapun reformasi tata kelola yang dilakukan saat ini antara lain menyempurnakan metoda perhitungan stok sumber daya ikan, menyediakan data yang terpercaya, akuntabel, dan terintegrasi, serta mengoptimalkan perizinan sebagai perangkat pengawasan kepatuhan pemegang izin. Kemudian, mengembangkan proses perizinan yang transparan, memperbaiki mutu pelayanan perizinan, dan memperkuat fungsi kontrol pelabuhan.

Berikutnya, kata Susi, mengoptimalkan keterlibatan masyarakat/multistakeholders dalam pembangunan perikanan serta mengupayakan perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia terhadap para pekerja di industri perikanan. Ini, termasuk para anak buah kapal (ABK) di kapal perikanan.

Susi juga menilai, saat ini merupakan momentum yang baik bagi lembaga-lembaga perguruan tinggi untuk ikut serta mewujudkan visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Yaitu dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat,” pungkas Susi.

Ikuti informasi terkait reformasi perikanan >> di sini <<