Susi Diminta Hipmi Siapkan Roadmap Hilirisasi Rumput Laut

Petani rumput laut di Nusa Lembongan Bali, memilah hasil panen (dok. villagerspost.com)
Petani rumput laut di Nusa Lembongan Bali, memilah hasil panen (dok. villagerspost.com)

Jakarta, Villagerspost.com – Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang bakal melarang ekspor rumput laut tanpa melalui peningkatan nilai tambah, diapresiasi Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi). Namun, terkait rencana kebijakan itu, BPP Hipmi juga meminta agar Susi membuat roadmap hilirisasi dan industrilisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan larangan ekspor rumput laut  secara penuh.

“Kebijakan ini bagus. Tapi kita usul Ibu Susi membuat roadmap hilirisasi dan industrilisasinya seperti apa. Ini diterapkan secara integratif dan menyeluruh baru kemudian larangan dilakukan secara total,” ujar Ketua Bidang Maritim dan Agro Industri BPP Hipmi Munafri Arifudin dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (7/12).

Hipmi mengapresiasi berbagai kebijakan yang telah ditempuh oleh Menteri KKP. Kebijakan tersebut salah satunya dinilai mampu membuat stok ikan di dalam negeri melimpah dan siap dipanen. “Hipmi mendukung kebijakan melarang ekspor ikan dalam lima tahun ke depan,” kata Munafri.

Meski demikian, Hipmi mengusulkan agar Susi membuat roadmap industri ini. Munafri mengatakan, belajar dari kesalahan minimnya hilirisasi minerba pada 2014, hilirisasi dan industrilisasi olahan rumput laut mesti dipersiapkan sebaik-baiknya. Dia mengatakan, hilirisasi minerba merupakan kebijakan pemerintah yang sangat baik.

Tujuannya, untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah bahan mentah mineral yang selama ini dinikmati industri olahan negara-negara asing. “Kelemahannya, roadmap penerapan Undang-Undang Minerbanya tidak ada. Tiba-tiba semua disetop. Padahal, smelter belum siap. Ini yang membuat perekonomian dan pengangguran tiba-tiba menurun dan meningkat,” ujar Munafri.

Sebab itu, Munafri meminta, Susi Pudjiastuti agar membuat roadmap industrilisasi rumput laut. Dengan demikian, larangan ini kemudian dapat diterapkan secara bertahap. “Jadi, begitu industri, pabrik atau manufakturnya siap semua, baru setop secara total. Kalau ini kita dukung,” pungkas Munafri.

Munafri memperkirakan, mempersiapkan industri ini butuh waktu minimal lima tahun. Sebab itu, guna memastikan agar industri ini tidak meredup sekejap, Hipmi menolak penghentian ekspor dalam waktu dekat. Sebagaimana diketahui Menteri KKP menargetkan pada 2020 tidak ada lagi ekspor rumput laut tanpa melalui peningkatan nilai tambah.

Pemerintah berharap agar bahan mentah tersebut diolah sedemikian rupa di dalam negeri agar lebih bernilai tambah. Sebagaimana diketahui, produksi rumput laut nasional terus meningkat tajam. Pada tahun 2014 produksi rumput laut mencapai 10,2 juta ton atau meningkat lebih dari tiga kali lipat dari produksi rumput laut pada tahun 2010 yang  berkisar 3,9 juta ton, peningkatan rata-rata pertahun mencapai 27,71 persen. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *