Susi: Illegal Fishing Kejahatan Transnasional

Kapal HUA Li 8 dan anak buah kapal tersebut ditahan pihak TNI AL (dok. kkp.go id)
Kapal HUA Li 8 dan anak buah kapal tersebut ditahan pihak TNI AL (dok. kkp.go id)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menegaskan pentingnya menjadikan kejahatan perikanan masuk ke dalam daftar kejahatan transnasional terorganisir. “Mengapa kejahatan perikanan harus masuk kejahatan transnasional terorganisir? Ini sangat penting, karena akan memudahkan untuk mengejar dan menghukum para pelakunya,” kata Susi saat bertemu dengan Warga Negara Indonesia dan Diaspora Indonesia di kantor KBRI Wina, Austria, Minggu (22/5).

Dalam kesempatan itu, Susi menegaskan, kehadirannya di Austria adalah untuk untuk mendorong agar kejahatan perikanan dapat dimasukkan ke dalam kejahatan transnasional tergorganisir. Susi memang tengah menghadiri sidang Commission on Crime Prevention and Criminal Justice–CCPCJ. Dia juga menjadi pembicara kunci di High Level Side Event (HLSE) dalam sidang tersebut.

Susi mengatakan, selama ini, pelaku kejahatan perikanan hanya dijerat dengan aturan hukum masing-masing negara dan hukuman yang dijatuhkan selama ini pun sangat rendah. “Mengapa kejahatan perikanan harus masuk kejahatan transnasional terorganisir? Ini sangat penting, karena akan memudahkan untuk mengejar dan menghukum para pelakunya,” kata Susi.

(Baca juga: Susi Gandeng Inggris Berantas Pencurian Ikan)

Dalam merealisasikan upaya ini, Indonesia perlu menggalang kerjasama dengan negara-negara lain. Susi memang terus berupaya melakukan pemberantasan illegal fishing yang sudah sangat merugikan industri perikanan nasional.

Aparat keamanan laut yang terdiri dari aparat KKP dan TNI AL dibantu Polisi Perairan, juga terus meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian ikan. Baru-baru ini, Kapal Pengawas (KP) milik KKP juga berhasil menangkap kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam dengan jumlah total ABK sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.

Penangkapan dilakukan oleh KP Orca 3, KP Hiu 11 dan KP Hiu 14 atas 10 (sepuluh) KIA berbendera Vietnam, yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) perairan Natuna, Jumat (20/5) kemarin.

Terkait penangkapan kapal ikan asing itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Waluyo Abotohir mengungkapkan, kapal ikan Vietnam tersebut ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan yang sedang melakukan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Selanjutnya demi keamanan dan kemudahan dalam pemindahan ABK KIA Vietnam, mereka dipindahkan seluruhnya ke KP Orca 3 yang memiliki kapasitas angkut yang lebih besar dan memiliki kecepatan yang tinggi untuk segera dibawa menuju ke Satuan Kerja PSDKP Natuna. Di sana para awak kapal ikan asing itu akan menjalani proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.
Kemudian KP ORCA 3 kembali ke laut untuk membantu pengawalan terhadap 10 KIA Vietnam hasil tangkapan yang sedang dilakukann oleh KP Hiu 11 dan KP Hiu 14.

Waluyo menambahkan, keempat kapal Vietnam tersebut diduga melanggar Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Penangkapan KIA ilegal merupakan kerja nyata Pemerintah untuk menjaga sumber daya laut dan ikan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia. “Apabila hal ini tidak dilakukan, maka lautan Indonesia akan dipenuhi oleh kapal-kapal pencuri ikan asing yang tentunya akan sangat berdampak terhadap kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan Indonesia,” pungkas Waluyo.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.