Susi: Kebijakan Ekspor Benih Lobster Bentuk Kufur Nikmat

Benih lobster (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Jakarta, Villagerspost.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menilai, keputusan pemerintah untuk membolehkan kembali ekspor benih lobster akan merugikan nelayan ke depannya. Dengan dilegalkannya ekspor benih lobster, nelayan hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp7-15ribu rupiah saja. Susi khawatir, harga benih lobster akan sama denga bawang putih dan beras dimana petani menjual murah, tetapi kemudian kita harus mengimpor.

Susi menegaskan, jika pemerintah mau tetap melarang ekspor benur lobster, justru bisa membuat rakyat sejahtera. Sebab, harga lobster dewasa bisa sangat mahal dibandingkan menjual benur lobster. “Kenapa kita harus ambil bibitnya, udah gitu pakai kuota ekspor lagi. Kemudian dulu waktu saya larang, harganya 30 ribu, 40 ribu, bahkan sampai 60 ribu bibit lobsternya dari nelayan,” ujar Susi, dalam acara webinar ‘Telaah Kebijakan Ekspor Benih Lobster’ yang diadakan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), Kamis (23/7).

Susi pun mengajak semua pihak untuk memakai akal sehatnya terutama terkait kelestarian ekosistem laut. Menurutnya, pihak yang tak menjaga hasil lautnya sendiri terutama yang terkategori plasma nutfah seperti benih bening lobster atau benur lobster adalah orang yang kufur terhadap nikmat Tuhan. “Kita bicara akal sehat. Kalau plasma nutfah yang kita baru bisa produksi sendiri tidak jaga, saya percaya itu yang dinamakan kufur sama nikmat tuhan,” tegas Susi.

Menurut Susi, Indonesia bisa menjadi negara besar kalau sumber daya lautnya dijaga dan dikelola dengan benar. “Sebetulnya Indonesia akan menjadi negara besar kalau lautnya bisa dikelola,” tambahnya.

Susi meyakini, sumber daya laut begitu bernilai melebihi sumber daya lain seperti tambang dan minyak. Sebab tidak akan pernah ada habisnya selama dijaga dengan baik.

“Bukan seperti tambang, bukan minyak, yang kalau diambil lama-lama habis, selesai dan itu perlu modal besar, tapi kalau nature resources renewable seperti ikan, udang di laut ini adalah kita tidak perlu orang asing, tidak perlu kapal asing, tidak perlu apa dari asing, rakyat bisa,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Imam Aziz mengatakan, perlu riset dan fasilitas negara yang cukup supaya benih lobster bisa dikembangkan dan dibudidayakan. Selain itu, supaya tercapai bobot dan kualitas yang ideal. “Ini, saya kira tidak bisa dilepaskan atau dibiarkan begitu saja. Sebab, benih yang dilepaskan di laut itu juga belum tentu bisa hidup sempurna. Bibit-bibit seukuran lidi ini tentu sangat lemah hidupnya,” ujar Aziz.

Dia menggarisbawahi adanya kebijakan yang berlawanan dari menteri kelautan dan perikanan periode sebelumnya dan saat ini. Ada dua peraturan menteri yang saling bertolak belakang. Pertama, Permen No 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan ekspor lobster, kepiting, dan rajungan. Kedua, Permen KKP yang baru yang meloloskan penangkapan benih lobster sekaligus ekspor ke mancanegara.

“Jadi, ini dua peraturan yang sangat bertolak belakang. Yang satu, betul-betul menutup peluang ekspor lobster, terutama benihnya, dengan alasan ekologi. Sementara yang kedua memperbolehkan dengan alasan ekonomi,” paparnya.

Dalam permen sebelumnya, boleh dilakukan ekspor jika sudah mencapai ukuran 200 gram per ekor. Sementara aturan baru membolehkan, benih lobster yang baru sebesar lidi diekspor dengan harga 100 ribu per ekor. Imam Aziz mengatakan, dua sudut pandang itu mestinya dicarikan titik temu melalui perspektif yang bisa menyelamatkan baik secara ekologi maupun ekonomi.

“Dari sisi ekologi penting sekali diperhatikan. Sebab, ini merupakan biota laut yang langka dan cukup sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, perlu ada upaya preservasi untuk menjaga keberlanjutannya. Ini saya kira tercermin sekali dalam Permen 2016,” jelasnya.

Sementara, ada kritikan dari nelayan juga, misalnya di NTB. “Kalau kita tidak bisa jual bibitnya, sementara kita juga tidak bisa membudidayakannya. Menurut para peneliti, benih yang dilepaskan di laut itu tingkat kehidupannya sangat kecil. Tentu saja ini tidak bisa melakukan by pass dengan cara misalnya, ya sudahlah karena tidak bisa membesarkannya, lalu diambil yang kecil-kecil itu untuk diekspor bibitnya, toh juga mendapatkan uang. Dan nelayannya juga sedikit sejahtera,” pungkas Imam.

Dalam forum tersebut, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan TB Ardi Januar menegaskan, kebijakan membolehkan ekspor benih bening lobster bertujuan untuk membawa manfaat ekonomi bagi nelayan, pembudidaya, pelaku usaha dan negara. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2020 ini, semua pihak mendapat keuntungan.

“Nelayan yang menangkap benih mendapat nilai ekonomi, para pembudidaya menerima juga nilai ekonomi, para pengusaha yang melakukan ekspor juga mendapat untung, dan negara juga mendapat pemasukan. Jadi Everybody happy. Semua mendapat manfaat dari Permen ini, yang tidak didapat di Peraturan Menteri No. 56 Tahun 2016,” ujar Tb Ardi.

Ardi menjelaskan, keputusan mengeluarkan Permen KP Nomor 12 melalui proses panjang dengan melibatkan para ahli di bidang kelautan perikanan dan juga ahli ekonomi. Keterlibatan para ahli perintah langsung Menteri Edhy agar baleid yang ambil benar-benar matang.

Alasan lain KKP mengeluarkan Permen 12 tahun 2020 adalah keluh-kesah ribuan nelayan penangkap lobster yang kehilangan mata pencarian sejak terbitnya Permen KP 56/2016. Permen tersebut juga melarang pengambilan benih untuk dibudidaya sehingga mematikan usaha budidaya lobster masyarakat.

“Yang jelas bahwa di Permen 56 nelayan tidak mendapat nilai ekonomi, pembudidaya tidak mendapat nilai ekonomi, negara tidak mendapat pemasukan. Sementara benih tetap diambil oleh penyelundup,” tegasnya.

Ardi menceritakan, saat pengambilan benih lobster dilarang, ironinya penyeludupan terus berjalan. Akibatnya tidak hanya nelayan dan pembudidaya yang terpuruk ekonominya, negara juga rugi. Berdasarkan data PPATK, kerugian negara imbas penyelundupan benih lobster mencapai Rp900 miliar.

Di samping itu, pelarangan penangkapan benih lobster mengakibatkan persoalan sosial di tengah masyarakat. Sejumlah nelayan penangkap benih ditangkap aparat, yang berujung pada pembakaran kantor polisi di Pandeglang dan Sukabumi.

Edhy, kata Ardi, tak cuma mementingkan manfaat ekonomi dalam menerbitkan kebijakan. Keberlanjutan lobster dan kelestarian lingkungan juga masuk perhitungan. Itulah sebabnya, penangkapan benih harus menggunakan alat statis yang tidak merusak ekosistem laut dan pembudidaya diwajibkan melepasliarkan hasil panen 2 persen ke alam, khususnya di wilayah konservasi.

Dia juga memastikan, Permen KP Nomor 12 tahun 2020 sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dimana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Mari kita awasi sama-sama, ini Permen sudah berjalan. Kita lihat 2-3 tahun ke depan, kalau lobster itu betul-betul punah seperti yang dikhawatirkan, sejarah akan menghukum Edhy Prabowo. Tapi kalau dalam kurun waktu yang sama lapangan kerja tercipta, pendapatan nelayan bertambah, pemasukan negara bertambah, ya harus diakui bahwa Permen 12 ini adalah solusi, bahwa Edhy Prabowo meninggalkan legacy yang bermanfaat,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.