Susi Minta Jepang Bebaskan Tarif Impor Produk Perikanan Indonesia Tanpa Syarat

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Jepang untuk meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan keinginannya agar Jepang membebaskan bea masuk atau tarif impor terhadap produk perikanan Indonesia, tanpa syarat.

“Tolong approve (setujui) pembebasan tarif impor perikanan kita, ini bukan untuk pelaku bisnis Indonesia saja, tapi juga perusahaan Jepang. Harapannya dari tujuh persen bisa menjadi nol persen,” kata Susi, di hadapan sejumlah pengusaha perikanan Jepang yang hadir di Kantor pusat KKP, Jakarta, Selasa (29/1).

Perusahaan-perusahaan Jepang yang hadir dalam forum tersebut, yakni FTI Japan Co., Ltd, PT Daisei Retail Indonesia, Nichirei Logistics Group Inc, Hanwa Co., Ltd, Harada Corporation, dan Dah Chong Hong (Japan) Ltd. Kemudian, PT Seino Indomobil Logistics, PT Sumitomo Indonesia, Taiho Shoji Co., Ltd, Zensho Holdings Co., Ltd, PT Sinfonia Technology Indonesia, Okamoto Seihyo, Musashi Industry.

Susi menegaskan, pengenaan bea masuk tersebut memberatkan pemerintah Indonesia saat melakukan ekspor ke Jepang. Susi meminta pembebasan tarif hingga nol persen, sementara tarif yang dikenakan pemerintah Jepang saat ini mencapai 7 persen.

Susi pun mengatakan, Indonesia menginginkan pembebasan tarif dilakukan tanpa syarat. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Jepang di sektor perikanan.

“Kita minta tarif nol tanpa syarat, tidak mau barter tarif itu dengan kebijakan, saya tidak ingin membarter pembebasan tarif dengan kebijakan sustainability yang tengah kita lakukan, intinya kita mau ngembangin lebih banyak potensi bisnis Indonesia dan Jepang,” jelasnya.

Dalam sektor perikanan, kata Susi. Indonesia berada jauh lebih unggul dibandingkan negara yang lain. Sebab, wilayah perairan Indonesia sangat luas, sehingga hasil tangkapan ikan para nelayan pun jauh lebih besar. “Saya yakin kami punya tuna lebih banyak daripada yang lain,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait kerjasama kelautan dan perikanan dengan Jepang, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, pemerintah Indonesia menyambut baik pemerintah Jepang yang berencana untuk bermitra dengan para pebisnis di Indonesia. Khususnya kerjasama dalam pembangunan pabrik produksi, sistem penyimpanan ikan, distribusi, pengolahan serta perdaganan ikan.

Rifky mengharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan potensi bisnis yang ada di Indonesia dalam sektor perikanan. “Semoga Jepang bisa menambahkan dan mengembangkan potensi-potensi bisnis yang bisa dikembangkan bersama, semoga hubungan bisnis antara Indonesia dengan Jepang bisa lebih ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Dengan adanya rencana kerja sama tersebut, kata Rifky, pihaknya akan melakukan pengembangan, salah satunya dari sisi logistik. Pulau yang akan menjadi fokus utama adalah pulau Sulawesi yang dalam hal infrastruktur masih kurang memadai.

“Kita ingin mengembangkan lagi direct logistik dari Indonesia sebelah Timur, mungkin pulau Sulawesi dulu bisa di Makassar dan Belitung,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi