Susi Pudjiastuti Diminta Tuntaskan Kasus-Kasus Perikanan

Kegiatan transshipment ikan tuna di Samudera Hindia (Dok. Greenpeace)
Kegiatan transshipment ikan tuna di Samudera Hindia (Dok. Greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Langkah berani Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencabut izin lima perusahaan perikanan besar diantaranya PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang terungkap melakukan praktik perbudakan mendapat apresiasi. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim menyatakan, langkah pencabutan izin kelima perusahaan bermasalah termasuk PT PBR menjadi langkah positif upaya penegakan hukum atas kejahatan perikanan yang terjadi di yurisdiksi Indonesia

Hanya saja, menurut Halim, langkah mencabut izin kelima perusahaan itu saja tidak cukup. “Langkah penertiban ini harus diikuti dengan pengecekan terhadap perusahaan perikanan lainnya,” ujarnya kepada Villagerspost.com, Selasa (23/6).

Halim mengatakan, kasus seperti Benjina merupakan fenomena gunung es dalam bisnis perikanan tangkap yang terjadi akibat lowongnya aturan tentang relasi antara perusahaan dengan pekerja di sektor penangkapan ikan (ABK). Kelowongan yang dimaksud adalah tiadanya standar minimum pekerjaan dalam penangkapan ikan.

“Khususnya yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan ABK. Setidaknya merujuk pada Konvensi Nomor 188 dan Rekomendasi Nomor 199 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan,” urai Halim.

Dia menilai, ada tiga langkah yang harus dilakukan Susi untuk membenahi sektor perikanan tangkap ini. Pertama, melakukan ratifikasi terhadap konvensi 188 dan rekomendasi 199 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan.

Kedua, melakukan perubahan atas kebijakan dalam negeri di bidang perikanan, seperti UU Perikanan dan UU Bagi Hasil Perikanan, agar melindungi hak-hak pekerja (ABK) perikanan. “Misalnya menjadikan pekerjaan di laut sebagai salah satu syarat memperoleh izin usaha perikanan,” tegasnya.

Ketiga, menyiapkan mekanisme pengawasan atas pelaksanaan atas dua hal sebelumnya. “Poin ketiga ini menjadi penting disegerakan oleh KKP bekerjasama dengan DPR-RI,” pungkas Halim.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/6) kemarin menyatakan, pihak KKP telah mencabut beberapa izin perusahaan perikanan tangkap, termasuk grup besar, diantaranya DB Group dan DK Group serta perusahaan seperti PT Maritim Timur Jaya (MTJ) di Tual Maluku, PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam (Papua), PT Indojurong Fishing Industry di Penambulai (Maluku), PT Pusaka Benjina Resources (Maluku), dan PT Mabiru Industry (Maluku).

Khusus PT PBR, Susi mengatakan, KKP telah mencabut keseluruhan izn operasi baik Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI ), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI), maupun Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Sementara PT Dwikarya, PT Mabiru dan PT Maritim Timur Jaya, kata Susi, sedang dalam proses pencabutan seluruh izinnya.

“Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang kita cabut karena illegal fishing tadi. Ada perbudakan juga, perpajakan. Kalau perpajakan, kita sudah hand over-kan ke Departemen Keuangan untuk ditindaklanjuti,” kata Susi kepada wartawan seusai diterima Presiden Jokowi seperti dikutip setkab.go.id.

Selain mencabut izin perusahaan-perusahaan yang terkait illegal fishing, menurut Susi, pihaknya juga menyita kurang lebih 20.000 ton ikan hasil tangkapan secara ilegal.

Sebelumnya dalam konferensi pers di kantornya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku mendapat banyak laporan dari nelayan, diantaranya melalui pesan pendek (SMS), terkait banyaknya warga negara asing yang melaut di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Selatan. Menurut Menteri Susi, sekitarĀ  450 anak buah kapal (ABK) asing berada di 82 kapal jenis pamboat yang beroperasi di Tahuna.

“Ada SMS yang masuk, warga nelayan Kabupaten Kepulauan Sangihe datang mengeluh karena Filipina datang ngambil ikan,” ungkap Susi.

Diantara pelaku pamboat itu, kata Susi, ada 23 orang agen dari warga Tahuna. Sebanyak 8 pamboat dilaporkan sudah ditangkap, dan sedang dalam proses di pangkalan TNI AL (Lanal) Tahuna.

Susi menuturkan, sebanyak 8 pamboat yang diproses tersebut berbendera Indonesia namun berawak ABK asing. Perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat. “Empat pamboat sempat diproses TNI AL, tapi Kejaksaan tidak memproses, dengan alasan ABK tidak punya identitas,” lanjut Susi. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *