Susi Pudjiastuti: Kesejahteraan Petambak Garam Tanggung Jawab KKP

Petambak garam (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Jakarta, Villagerspost.com – Kelangkaan stok garam konsumsi nasional yang belakangan terjadi membuat pemerintah termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera mengambil tindakan. KKP bersama kementerian dan lembaga lain segera melakukan rapat koordinasi guna menanggulangi permasalahan yang terjadi. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan tersedianya garam konsumsi bagi masyarakat dengan tetap menjaga kesejahteraan petambak garam nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kesejahteraan petambak garam merupakan tanggung jawab KKP. “Setiap tahun KKP mengeluarkan anggaran untuk geomembran misalnya, agar garam lebih putih dan bersih. Kami ingin menjaga produksi dan harga untuk petambak garam lebih bagus,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (1/8).

Terkait impr garam, Susi mengatakan, sejak dulu sudah dilakukan. “Impor garam sudah dari dulu, dan saya lihat untuk menjaga harga garam petambak agar tidak jatuh pada saat panen, KKP harus dilibatkan untuk memberikan rekomendasi kapan boleh impor,” kata Susi.

Sejak awal menjadi MKP (Menteri Kelautan dan Perikanan), ujar Susi, dirinya sudah bicara bahwa impor garam harus diatur, namun saat itu, MKP memang belum memiliki kewenangan. Dengan adanya Undang-undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam, maka KKP punya kewenangan untuk mengawasi impor garam. “Berdasarkan UU ini, KKP memberikan rekomendasi volume, jenis, dan kapan impor garam boleh dilakukan,” terang Susi.

Soal kartel garam, menurut Susi, bisa saja memang eksis. “Dulu terjadi kebocoran garam impor yang dilakukan oleh industri importir garam, mereka impor lebih dari kapasitas produksi mereka. Akhirnya mereka menjadi trader, separuh lebih bocor ke pasar konsumsi. Sekarang dengan pengaturan ini mereka tidak suka,” kata Susi.

Menurutnya, dari dulu impor garam industri rata-rata per tahun 2 juta ton namun bocor ke pasar garam konsumsi. Garam ini masuk pada saat petambak panen dan harga petambak jadi jatuh.

Terkait PT Garam, Susi menginginkan agar hanya garam konsumsi yang boleh impor hanya PT Garam. Importir industri tidak suka karena sekarang yang boleh impor garam konsumsi hanya PT Garam. Pemerintah tugaskan PT Garam untuk membeli, menyerap, produksi, dan menyangga harga garam petambak. “Saya akan minta PT Garam bisa sangga harga petani di atas biaya produksi. Insya Allah dengan kita atur impornya mudah-mudahan untuk kali ini bisa baik,” jelas Susi.

Dia juga menilai, banyak kasus yang melibatkan PT Garam saat ini, ada campur tangan pihak lain. “Sepertinya dengan ikutnya KKP mengatur dan mengawasi, banyak yang terganggu,” kata Susi.

Pada saat impor pertama PT Garam, kena masalah hukum karena yang diimpor kode HS-nya garam industri. Yang mengatur impor adalah Kementerian Perdagangan. Jadi stop. Garam industri itu tidak ada bea masuk sama sekali. Garam konsumsi kena bea masuk 10%. “Harusnya sama-sama garam ya kalau nol, nol semua. Awalnya kita umumkan rekomendasi 75.000 ton impor garam, karena petambak kita akan panen awal September. Ehhh malah sudah ada yang omong akan impor 2,1 juta ton,” terang Susi.

Terkait keterlibatan swasta, menurut Susi, kalau ada perusahaan industri diberi izin untuk kepentingan industrinya tapi dijual ke konsumen, hal itu wajib dilaporkan. “Kita monitor dan awasi bersama. Mudah-mudahan untuk tahun panen ini harga hasil panen petani tidak jatuh. Kita perlu dukung pengawasan importir. Saya percaya kalau dari dulu produksi petambak garam harganya tersangga, kemudian impor hanya untuk industri yang memang betul-betul harus memakai garam tertentu, tata niaga atau perdagangannya diawasi, petambak didukung dan impornya diatur untuk memberikan ruang industri garam domestik tumbuh, pasti akan baik,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *