Swasta, BUMN, Masyarakat Wajib Terlibat Upaya Restorasi Gambut

Jakarta, Villagerspost.com – Pihak swasta, BUMN dan warga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut wajib membantu Badan Restorasi Gambut dalam upaya merestorasi lahan gambut yang rusak. Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo, dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Peraturan tentang Lahan Gambut, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/4).

Jokowi mengatakan, pemerintah telah memberikan target restorasi lahan gambut seluas 2 juta hektare di 7 provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua, kepada BRG. Target itu harus dipenuhi hingga tahun 2020 mendatang.

Setelah setahun pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG), pemerintah terus melakukan evaluasi, baik terkait dengan pengaturan, maupun tataran implementasi di lapangan. Jokowi menekankan, untuk mencapai target restorasi tahun 2017 BRG tidak bisa bekerja sendirian. “Perlu dukungan penuh dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Karena itu, Jokowi menekankan, agar seluruh warga yang tinggal di sekitar ekosistem gambut, maupun kalangan swasta, dan BUMN pemegang konsesi, diwajibkan untuk terlibat dalam restorasi gambut. “Mereka harus ikut menjaga kelestarian dan ekosistem lahan gambut dengan prinsip pengelolaan gambut yang lestari, sehingga pemanfaatan lahan gambut untuk tujuan-tujuan ekonomi, tujuan peningkatan kesejahteraan, dan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, terutama menjaga hidrologis dan keutuhan ekologis kubah gambut,” tutur Presiden.

Perlindungan dan pemulihan fungsi ekologis kubah gambut, tegas Jokowi, sangat penting dijadikan prioritas bersama untuk mencegah terulangnya bencana kebakaran di lahan gambut yang sangat sulit untuk dipadamkan. Kebakaran lahan gambut, lanjut Presiden, harus dicegah sedini mungkin, karena jelas akan menimbulkan dampak yang luar biasa.

“Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa perlindungan dan pemulihan fungsi ekologis kubah gambut adalah kepentingan kita bersama, dan harus menjadi kerja kita bersama,” pungkas Jokowi.