Tahun Depan Nelayan Dapat Asuransi Jiwa

nelayan melaut di tengah ombak tinggi. Tahun depan pemerintah luncurkan asuransi nelayan (dok. kkp.go.id)
nelayan melaut di tengah ombak tinggi. Tahun depan pemerintah luncurkan asuransi nelayan (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Nelayan di Indonesia bakal mendapatkan asuransi nelayan pada tahun depan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan program tersebut demi memberikan perlindungan keselamatan jiwa karena nelayan merupakan profesi berisiko tinggi. Dengan adanya program tersebut, nantinya, nelayan yang meninggal dunia dalam menjalankan pekerjaannya akan mendapatkan santunan sebesar Rp100 juta-Rp200 juta.

“Di tahun 2016, akan mendapat asuransi jiwa. Nelayan yang memiliki KTP dan kartu nelayan, akan mendapatkan santunan. Jika nelayan meninggal, maka klaimnya bisa mencapai Rp100 juta-Rp200 juta, paling sedikit Rp60 juta. Ini hasil perundingan sementara kita dengan pihak asuransi,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, seperti dikutip kkp.go.id, Senin (16/11).

Dalam rangka pemberian asuransi nelayan itu, Susi juga meminta agar organisasi-organisasi nelayan diperkuat. Hal ini, menurut Susi, akan meningkatkan daya tawar nelayan jika ada permasalahan atau kendala nantinya. “Dengan diperkuat organisasi tersebut ini dapat digunakan untuk membela kepentingan nelayan. Penyegaran harus dilakukan secara periodik dengan menyelenggaraan musyawarah nasional untuk tingkat nasional,” kata Susi.

Menurut Susi, sektor kelautan dan perikanan merupakan satu-satunya sektor yang mampu memberikan pertumbuhan hingga mencapai mencapai 8,4%. Pertumbuhan ini hampir dua kali lipat dibandingkan sektor yang lainnya. Apalagi dengan panjang pantai sebesar 97000 km, negara Indonesia memiliki pantai terpanjang kedua setelah Kanada.

Dengan luas laut 5,8 juta km2, tentu bukan sesuatu yang ambisius untuk menjadikan laut masa depan bangsa. “Misinya menjadikan laut masa depan bangsa. Terdengar ambisius tapi sebetulnya wajar. Dengan potensi sebesar ini, saya yakin akan dilirik pengusaha dan sektor keuangan. Untuk itu koperasi harus juga diperkuat untuk memperkuat nelayan yang berusaha di sektor perikanan dan kelautan,” ujarnya.

Perluas Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan

Selain asuransi nelayan, KKP juga menjalin kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Industri Perbankan serta Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk memperluas program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline). Tujuannya adalah agar nelayan dapat memiliki akses lebih ke keuangan atau perbankan sehingga dapat meningkatkan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan program Jaring berkembang sesuai dengan yang direncanakan selama ini, dapat dilihat dari bertambahnya pelaku usaha keuangan atau perbankan yang bergabung dengan program ini sejak diluncurkan bulan Mei lalu.

Hal ini, lanjut Muliaman, menandakan bahwa pihak-pihak terkait dalam Program Jaring telah berhasil mendorong pemahaman pelaku jasa keuangan terhadap bisnis di sektor kelautan dan perikanan sehingga kredit perbankan dan pembiayaan ke sektor ini terus mengalami peningkatan.

“Jumlah bank yang mengikuti Program Jaring sejak diluncurkan Mei lalu telah bertambah lima, menjadi 13 bank. Ini pertanda positif terhadap berjalannya Program Jaring ke depan sesuai dengan cita-cita pemerintah,” kata Muliaman seperti dikutip kkp.go.id, Senin (16/11).

Berdasarkan data OJK, realisasi penyaluran kredit baru (gross ) ke sektor kelautan dan perikanan oleh bank mitra sampai dengan akhir September 2015 telah mencapai Rp4,41 triliun atau 82,09 persen dari target agregat sebesar Rp5,37 triliun. Beberapa bank telah mencapai dan melebihi target penyaluran kredit gross, diantaranya BRI, BTPN, dan BPD Sulselbar.

Sementara, pembiayaan untuk sektor kelautan dan perikanan dari Konsorsium Perusahaan Pembiayaan mencapai Rp252 miliar sampai dengan Oktober 2015. Dari awal tahun hingga November 2015 Jamkrindo sebagai penjamin KUR dan UMKM sektor kelautan dan perikanan telah merealisasikan penjaminan untuk kredit dengan total plafon Rp81,96 miliar secara nasional.

“Hingga 30 September 2015, total kredit kelautan dan perikanan mencapai Rp20,19 triliun. Tumbuh year-to-date, sejak 1 Januari 2015 sebesar 12,40% atau tumbuh 22,94% dibanding 30 September 2014 (year on year). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pembiayaan di sektor maritim yang tumbuh 9,48% di tahun 2015 (year to date). Sementara, pertumbuhan kredit kelautan dan perikanan juga telah melebihi laju kredit seluruh industri yang tumbuh 11,09% hingga 30 September 2015,” papar Muliaman.

Pada tahap awal Program Jaring, terdapat delapan bank mitra yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Bukopin Tbk dan PT BPD Sulselbar. Sedangkan lima bank yang menyusul menjadi bank mitra program tersebut adalah PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga, PT Bank Sinarmas Tbk dan PT BPD Jawa Timur Tbk. Selain dari perbankan, mitra Program Jaring adalah industri keuangan non bank melalui konsorsium perusahaan pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *