Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di 2019

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, penegakan hukum di bidang lingkungan hidup cukup efektif untuk shock therapy, namun untuk membangun budaya kepatuhan, perlu didukung oleh peningkatan awareness, pembinaan, dan penerapan instrumen lainnya. Hal itu dikatakan Roy–panggilan akrab Rasio– dalam acara Dialog Refleksi Kinerja untuk Persiapan Kerja 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, Senin (31/12).

Menghadapi tantangan ke depan, kata Roy, di bawah kepemimpinan Menteri LHK, Siti Nurbaya, pihaknya akan memperkuat beberapa hal. Pertama adalah mengembangkan sistem big data untuk menggali informasi lebih dalam.

Selain itu, penguatan juga dilakukan dengan membuat sistem surveilance bekerjasama dengan berbagai pihak. “Hal lain yang ingin diperkuat adalah membentuk jejaring ahli dalam bekerja dan memperkuat sistem forensik,” ujarnya.

Terkait penegakan hukum, kata Roy, untuk menumbuhkan budaya kepatuhan, perlu juga dikembangkan penerapan kerja kolaboratif melalui penyidikan berlapis menjadi alternatif untuk penguatan efek jera. Roy menambahkan, sains dan teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih efektif.

“Terakhir, komitmen dari eksekutif, legislatif, serta yudikatif yang kuat, berperan penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan,” ujarnya.

Dia memaparkan, dalam rentang tahun 2015 hingga akhir 2018, hasil pekerjaan penegakan hukum lingkungan hidup yang kentara antara lain adalah keberhasilan membawa 567 kasus kejahatan lingkungan ke pengadilan. Selain itu, sebanyak 18 kasus perdata terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan juha telah diajukan ke pengadilan.

“Kita juga menggugat perusahaan atau pihak-pihak yang melakukan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ke pengadilan,” jelas Roy.

Menurut Roy dari 18 kasus tersebut, 10 diantara telah mendapatkan putusan dari pengadilan atau inkracht. Total nilai ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum adalah senilai Rp18,3.

Dalam hal operasi pencegahan pengamanan hutan, Roy menyebutkan sebanyak total 881 operasi yang dilakukan untuk pengamanan dan pemulihan hutan maupun hasil hutan. Dari total tersebut, terbagi menjadi 337 operasi perambahan hutan, 241 operasi tumbuhan satwa liar, dan 303 operasi pembalakan liar.

“Sejak tahun 2015 pula, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK ini juga telah menangani sebanyak 2.677 pengaduan terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *