Tantangan Terbesar Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

Menghapuskan kemiskinan pada 2030, salah satu tujuan terbesar pembangunan berkelanjutan (dok. oxfam)
Menghapuskan kemiskinan pada 2030, salah satu tujuan terbesar pembangunan berkelanjutan (dok. oxfam)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, prinsip “no one left behind” dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals–SDGs) merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah ribuan pulau yang tersebar dan dibatasi lautan.

“Karenanya, SDGs ini adalah agenda pembangunan global yang ambisius,” kata Bambang, dalam sambutannya pada forum temuan nasional masyarakat sipil Indonesia untuk SDGs, di hotel Aryaduta, Kamis (27/10).

Acara temu nasional itu dihelat International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Oxfam Indonesia, Ohana, dan Transparency International Indonesia (TII). Tujuannya adalah untuk pertukaran informasi dan gagasan untuk memahami bersama tantangan dan peluang pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Karena itu, dalam kesempatan itu, Bambang menyampaikan penghargaannya kepada INFID dan seluruh peserta yang terlibat. “Semoga proses pelaksanaan SDGs serta tujuan dan target SDGs bisa tercapai pada 2030,” tegas Bambang.

Dalam acara yang mengambil tema “no one left behind” atau tidak meninggalkan seorang pun itu, para peserta menyadari pekerjaan rumah telah menanti sebagai konsekuensi adanya Perpres tentang SDGs, baik untuk pemerintah maupun Civil Society Organization (CSO). Tak hanya itu Forum ini diharapkan agar masyarakat sipil dapat menyampaikan informasi dan aspirasi kepada pengambil kebijakan mengenai proses dan substansi SDGs serta merumuskan prakondisi-prakondisi teknis dan sosial (kelembagaan, pendataan, dan enabling environment) agar semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana aksi SDGs 2016-2020.

Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan, saat ini ia tengah melakukan penajaman prioritas, terutama dalam hal meningkatkan akses dan mutu dari pelatihan kerja. “Kita mewacanakan pelatihan kerja ke semua pihak, jadi tidak hanya pendidikan formal,” ujarnya.

Hanif mengatakan, jumlah pengangguran perguruan tinggi saat ini meningkat karena lulusannya hanya berorientasi menjadi akademisi. “Kita mendorong pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah agar ada terobosan yang dapat meningkatkan kerja layak bagi mereka yang tidak memiliki ketrampilan dan modal, melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menyebutkan, SDGs adalah kita. “SDGs bukanlah sekadar kepentingan yang datang dari luar, namun SDGs merupakan kepentingan Indonesia sehingga penting bagi seluruh stakeholder terkait untuk terlibat dalam penyusunan dan penetapan prioritas dan peta jalan SDGs di Indonesia,” ujarnya.

Beberapa rumusan dihasilkan dari acara ini diantaranya adalah: Pertama, perubahan paradigma pembangunan dengan pendekatan Hak Asasi Manusia dan memastikan peran Negara dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi semua, tanpa terkecuali dan mewujudnya inklusi social.

Kedua, memastikan kebijakan dan tindakan khusus bagi kelompok rentan seperti kelompok disabilitas, kelopmok adat,perempuan, anak, remaja, kelompok miskin perkotaan, buruh migran dan pembantu rumah tangga yang rentan mengalami diskriminasi, kekerasan dan penindasan.

Ketiga, adanya kurikulum yang berperspektif SDGs. Keempat, perlindungan lingkungan wilayah pesisir 3T (terdepan, terpencil, terluar). Kelima, menjamin kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat

Keenam, menerapkan manajemen pembangunan berbasis risiko (Risk Based Management). Ketujuh, menjamin ketersediaan data yang terpilah , aksesibel, inklusif dan menerapkan pendataan yang partisipatif. Kedelapan, negara harus menjamin ketersediaan dana untuk implementasi SDGs, meningkatkan kapasitas mobilisasi sumberdaya dalam negeri (pajak dan nonpajak) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri

Kesembilan, mengembangkan kemitraan setara di dalam negeri dan di tingkat internasional untuk mendukung implementasi dan pencapaian SDGs. Kesepuluh, perlindungan masyarakat atas hak, akses dan kontrol sumber daya alam, termasuk tanah.

“Oxfam terutama melalui kolaborasinya dengan INFID, Koalisi Perempuan Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs, berkomitmen menyukseskan pencapaian SDGs di Indonesia bersama pemerintah,” kata Direktur Program Keadilan Ekonomi Oxfam di Indonesia Dini Widiastuti menanggapi rumusan tersebut.

Peneliti dari Universitas Gadjah Mada Arie Sujito berpendapat, tiap-tiap kementerian telah memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung agenda-agenda dan pencapaian SDGs yang tersusun dalam program-program pembangunan lintas K/L. Ia menambahkan, tahun kedua pemerintahan Jokowi lebih memperkuat peningkatan sumber daya manusia sebagai respons atas tantangan bonus demografi yang berpengaruh positif terhadap pencapaian SDGs.

“Karenanya, kerjasama dan kemitraan strategis antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil sangat diperlukan baik dalam dukungan maupun kontrol untuk memenuhi target-target pencapaian goal SDGs,” ujarnya. (*)

Ikuti informasi terkait masalah pembangunan berkelanjutan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.