Tata Ruang Laut Indonesia: Melindungi atau Menggusur Ruang Hidup Nelayan?

Aksi masyarakat sipil menolak berbagai proyek reklamasi pantai di beberapa kawasan di Indonesia (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Agenda Poros Maritim terus digaungkan pemerintah dalam berbagai program mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, penambahan daerah konservasi, penyusunan dan pemberlakukan zonasi laut hingga revisi maupun keluarnya undang-undang. Sayangnya, agenda ini tidak pernah menjadi agenda yang terbuka bagi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Terkait penetapan tata ruang laut misalnya, temuan awal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan adanya proses yang tidak terbuka dalam penetapan kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). “Pada banyak kasus, penyusunan rencana zonasi oleh pemerintah menunjukkan proses yang tidak terbuka dan partisipasi yang rendah dari nelayan dan masyarakat pesisir tanpa konsultasi hingga ke tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa termasuk pulau-pulau kecil,” kata Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (2/9).

Tertutupnya proses-proses penentuan kebijakan tata ruang laut ini terungkap dari penelitian yang dilakukan KNTI. Penelitian ini dilakukan sejak November 2017, dengan target lokasi penelitian lapangan di 5 Provinsi yaitu: Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Penelitian terhadap tata ruang laut ini dilakukan bersama dengan organisasi penelitian Trans-national Institute (TNI). Rencana hasil final akan diluncurkan bersamaan dengan respon terhadap Our Ocean Conference (OOC 2018) pada Oktober 2018.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode riset aksi partisipatif, dengan melibatkan partisipasi secara langsung dari komunitas/masyarakat nelayan untuk menjelaskan situasi dan kondisi mereka untuk kemudian menentukan pilihan kontrol terhadap kebijakan tata ruang tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran kritis dari komunitas nelayan melalui diskusi dan berbagi pandangan terhadap fenomena tata ruang laut.

Harapannya pemerintah dapat merespons masukan-masukan KNTI sebagai perbaikan proses perumusan dan substansi perlindungan nelayan atas hak tenurial sebagai akses dan kontrolnya terhadap sumber daya perikanan dan laut. Temuan sementara KNTI menunjukkan, proses konsultasi publik dalam penetapan kebijakan pemerintah terkait tata ruang laut hanya terjadi di daerah tertentu.

Bahkan ditemukan fakta bahwa konsultasi hanya dilakukan di ibukota provinsi tanpa melibatkan rakyat nelayan di pelosok pesisir dan pulau kecil baik laki-laki maupun perempuan. “Peraturan daerah RZWP3K ditemukan tumpang tindih dengan rencana tata ruang wilayah, sementara mekanisme dan skema penyelesaian konflik antar aktor tidak jelas,” jelas Marthin.

Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan rekomendasi penyusunan peraturan daerah atas pengaturan wilayahnya yang berpotensi terjadi tarik menarik kepentingan. “Adanya konflik sektoral dalam pengelolaan pertanahan di pesisir dan pulau kecil antar kementerian dan lembaga pemerintah,” ujarnya.

Ketua Departemen Riset dan Advokasi DPP KNTI Henrikus Pratama mengatakan, ketertutupan juga terjadi ketika pemerintah mendorong model pengelolaan wilayah perikanan tangkap dengan membentuk hak pemanfaatan wilayah perikanan (territorial use rights of fishing/TURF) sebagai model pengaturan wilayah perikanan tangkap. Namun kebijakan dilakukan tanpa ada kejelasan mekanisme pengaturan.

“Hasilnya, disadari konsep pengaturan pemanfaatan laut melalui tata ruang laut tidak terlepas dari model ekonomi biru (blue economy) yang di dorong oleh Bank Dunia,” terang Henrikus.

Ekonomi biru diklaim sebagai cara pandang ekonomi yang bertujuan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya laut secara efisien untuk pertumbuhan ekonomi. “Pada faktanya, ekonomi biru sebagai model pertumbuhan ekonomi kelautan dan pesisir tidak ubahnya sebagai bentuk liberalisasi ekonomi di sektor maritim,” tegas Henrikus.

Komponen ekonomi biru terdiri berbagai lintas pemanfaatan laut seperti perikanan, pariwisata, dan perhubungan laut tetapi juga mendorong kegiatan ekstraktif lain seperti energi laut, budidaya perairan, pertambangan bawah laut, dan bioteknologi kelautan termasuk eksplorasi produk pengobatan alami. Di saat bersamaan, membuka pintu bagi sektor swasta dalam pemanfaatan laut (Bank Dunia, 2017).

Dalam praktiknya, kata Henrikus, pengaturan tata ruang malah mendorong terjadinya peminggiran rakyat nelayan yang berkompetisi dalam pemanfaatan laut serta klaim mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi biru justru didorong untuk memudahkan komodifikasi terhadap sumber daya laut.

“Konsep ekonomi yang didorong oleh Bank Dunia yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara termasuk pemerintah Indonesia,” kata Henrikus.

KNTI tergabung dalam Gerak Lawan akan melakukan kampanye membongkar konsep ekonomi biru dalam pertemuan tahunan Bank Dunia sebagai salah satu lembaga keuangan internasional yang mendorong privatisasi sumber daya kelautan. Penelitian tata ruang laut ini akan menjadi topik pembicaraan dalam agenda Gerak Lawan merespon agenda pertemuan tahunan Bank Dunia di Bali 10-12 Oktober 2018.

Ketua Departemen Pendidikan dan Jaringan DPP KNTI Nurhidayah mengatakan, di arah yang sama, pemerintah Indonesia dengan sangat aktif mengkampanyekan Our Ocean Conference 2018 (OOC 2018), ditengah situasi penataan ruang laut yang minim partisipasi dan kebijakan kelautan Indonesia tidak menentu. Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah kelima dari OOC 2018 di Bali pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2018 mendatang.

“Walaupun temuan sementara penyebab partisipasi yang rendah dari penataan ruang laut karena minim anggaran, pemerintah Indonesia malah mengumumkan komitmen proyek terkait ekonomi biru dan berbagai infrastruktur kelautan,” ujar Nurhidayah.

Pemerintah juga mengumumkan komitmen untuk mengembangkan 200 desa nelayan dan 416 pelabuhan perikanan ditengah proses partisipasi publik yang rendah dalam pembangunan infrastruktur kelautan. Semua bentuk kerjasama dan komitmen tersebut dilakukan tanpa melibatkan elemen masyarakat sipil.

“Padahal secara umum sektor maritim dan perikanan di Indonesia banyak digerakkan oleh aktivitas perikanan skala kecil,” tegas Nurhidayah. Dalam hal ini, aktivitas perikanan skala kecil dilakukan langsung oleh nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dimana secara umum 80-90 % termasuk kategori perikanan nelayan skala-kecil.

Perikanan skala kecil Indonesia yang diperkirakan meliputi 8 juta pekerja yang tersebar dalam kegiatan pra-produksi, saat-produksi, pasca produksi dalam pengolahan serta pemasaran. Mereka menjadi pemasok utama pangan protein perikanan hingga mencapai 70% dari total produksi perikanan nasional termasuk sebagai pemasok bahan baku untuk kebutuhan industri dalam negeri. Bahkan, beberapa produksi juga diekspor ke negara-negara seperti: Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Hong Kong, Cina dan negara-negara tetangga lainnya.

Berbagai latar belakang diatas perlu memberikan pandangan kritis terhadap agenda Bank Dunia dan OOC 2018. Kedua agenda tersebut seharusnya mempertimbangkan perikanan sekala kecil sebagai subsektor penting kelautan nasional dan global. “Salah satu pendekatan penting adalah dalam hak asasi manusia dengan bingkai keadilan sosial dan keadilan gender,” ujar Nurhidayah.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *