Tekan Inflasi, Presiden Minta Daerah Kendalikan Harga Bahan Pokok

Bupati Asahan mengecek harga-harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional (asahankab.go.id)
Bupati Asahan mengecek harga-harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional (asahankab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo meminta kepada Kepala Daerah untuk mengendalikan harga bahan pokok untuk dapat mengendalikan laju inflasi. Jokowi mengatakan saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional sudah lumayan tinggi. Namun angka itu tak akan berarti apa-apa jika inflasi juga tinggi.

Selain itu, kepala daerah juga diminta mencermati angka pengangguran, angka kemiskinan dan rasio gini atau tingkat kesenjangan sosial. Jika kelima hal itu tidak diperhatikan, kata Presiden, maka kerja keras yang dilakukan selama ini akan sia-sia.

“Yang pertama adalah, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah, tingkat pengangguran. Yang ketiga adalah, angka kemiskinan. Yang keempat adalah, inflasi. Yang kelima adalah, gini rasio atau masalah kesenjangan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2015, yang diselenggarakan di Hotel Grand Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (25/11) malam.

Menurut Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal III ini berada pada posisi 4,73%, tingkat pengangguran berkisar di angka 6 persen, angka kemiskinan 11%, sedangkan inflasi sampai Oktober ini di angka 2,16%. Gini rasio juga pada angka yang perlu perhatian khusus yaitu 0,41.

Presiden memperkirakan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2015 ini akan berada pada kisaran angka 4,7 sampai 4,9 persen. Sedangkan inflasi tahun ini diperkirakan ada pada posisi di bawah 4 persen.

“Artinya apa? Masih ada keuntungan beda antara inflasinya dan pertumbuhan ekonominya. Percuma kita punya pertumbuhan ekonomi 5 misalnya, tetapi inflasinya 8, berarti malah ada -3 di situ,” terang Presiden.

Karena itulah Jokowi meminta para Gubernur agar berhati-hati dengan inflasi itu. Caranya adalah dengan mengendalikan harga bahan pokok.

Presiden Jokowi menegaskan, daerah sangat mempengaruhi perekonomian nasional. “Begitu daerah ada pertumbuhan ekonomi yang baik, nasional pasti juga ada pertumbuhan ekonomi yang baik. Begitu daerah bisa mengendalikan inflasi, nasional juga inflasinya juga akan baik, karena di daerah ada TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah),” ujarnya.

Terkait hal itu, Jokowi mengaku kaget karena angka-angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sangat tinggi sekali yaitu mencapai 7 persen. Sementara Kalimantan berada pada posisi yang cukup tapi masih jauh dibandingkan angka pertumbuhan yang lalu.

“Karena harga komoditas sekarang semuanya turun, karet turun, batubara turun, kelapa sawit turun, CPO turun, semuanya turun,” kata Presiden Jokowi.

Meski angka pertumbuhan ekonomi di Sulsel tinggi, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan nasiona, Jokowi tetap meminta Gubernur Sulsel dan juga kepala daerah lain menjaga angka inflasi.

“Tolong dilihat inflasinya. Kendalikan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan harga-harga bahan pokok. Stabilitas itu bisa dilihat dari inflasi,” pinta Presiden Jokowi.

Jokowi mengaku tak ingin lagi ada keluhan rakyat soal kenaikan harga dan harga barang yang semakin mahal. Meski begitu dia mengaku yakin angka inflasi akan ada di bawah kisaran 4 persen. “Inflasinya separuhnya dari tahun yang lalu,” kata Presiden.

Angka pastinya, menurut Jokowi akan di kisaran 3,6% – 3,8%. “Mungkin bisa lebih karena ini masih satu bulan di Desember, biasanya inflasinya agak tinggi, tapi Insya Allah di bawah empat. Artinya apa? Pengendalian harga-harga di daerah kabupaten,kota,provinsi, nasional bisa dikendalikan dengan baik,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi berharap seluruh Gubernur,Bupati,Walikota terus tahun depan tekan lagi angka inflasi agar bisa di bawah 3. “Tahun depannya agar bisa di bawah 2. Terus akan kita lakukan itu terus. Karena rata-rata kalau di Eropa, di negara-negara maju biasanya masih di bawah 2,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.