Tekan Kesenjangan, Pemerintah Percepat Pembangunan Perbatasan

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menekan kesenjangan sosial-ekonomi antar daerah khususnya daerah perbatasan dengan mempercepat pembangunan di kawasan tersebut. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pembangunan perbatasan harus dimulai dengan meletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris dengan menjalankan kebijakan yang berpihak (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal.

Menurut Marwan, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, desa tertinggal dan terpencil membutuhkan perhatian dan kabijakan khusus dari pemerintah. “Pemerintah akan melakukan intervensi kepada daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka kesenjangan,” paparnya, seperti dikutip kemendesa.go.id, Rabu (18/11).

Marwan menjelaskan, kondisi pembangunan perbatasan secara umum masih sangat jauh dari kesejahteraan. Mulai dari permukaan jalan desa di kawasan perbatasan, rasio elektrifikasi di desa-desa perbatasan, hingga banyaknya desa di perbatasan yang masih belum memiliki akses air bersih.

“Persentase jalan desa dengan jenis permukaan jalan yang terluas yang belum teraspal mencapai 56,71%, rasio elektrifikasi desa-desa di kawasan perbatasan hanya 86,37% jauh dari elektrifikasi nasional. Dari 1730 Desa di wilayah perbatasan, 26% Desa masih belum terjangkau sinyal telepon dan 33% masih memiliki kondisi sinyal yang lemah,” paparnya.

Fakta yang demikian, menurut Marwan, mengharuskan adanya upaya dan strategi yang visioner dan tepat dalam percepatan pembangunan daerah-daerah pinggiran salah satunya di kawasan perbatasan. Oleh karena itu Pembangunan kawasan perbatasan mesti fokus pada isu pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga antar negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah/Desa perbatasan.

“Karena perbatasan negara harus benar-benar kita jadikan beranda dan wilayah terdepan dari NKRI, jangan sampai kita kalah dengan negara tetangga dalam merawat wilayah perbatasan,” imbuhnya.

Terkait kunjungan ke Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Marwan memuji kinerja pemerintah daerah Kabupaten Malinau yang merupakan salah satu kabupaten tertinggal yang telah terentaskan dan merupakan daerah yang berada di kawasan perbatasan.

“Sebagai salah satu daerah yang berada di kawasan perbatasan, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah yang harus diprioritaskan pembangunannya,” ujarnya.