Temu Akbar Masyarakat Pesisir: Hentikan Kriminalisasi Terhadap Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Sesi diskusi dalam acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir, di Jakarta 16-18 Oktober (villagerspost.com/m. agung riyadi)

Jakarta, Villagerspost.com – Nelayan Indonesia pada masa kini bukan hanya menghadapi masalah perubahan iklim yang ekstrim, tetapi yang lebih besar lagi yaitu menghadapi para investor tambang yang menggerus kehidupan mereka di pesisir dan menghancurkan sumber kehidupan mereka. Bahkan sejumlah kasus masyarakat pesisir dan nelayan dikriminalisasi karena menentang kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan mereka karena aktivitas tambang yang merusak pesisir.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati, pada diskusi Panel dalam acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir dengan tema “Masyarakat Pesisir Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera”, di Goethe Haus, Menteng, Jakarta, Selasa (16/10). Acara Temu Akbar itu sendiri masih akan berlangsung hingga Kamis, (18/10) mendatang.

Acara tersebut dihadiri sekitar 150 nelayan dari Aceh hingga Papua, juga menghadirkan lima narasumber lainnya yaitu Agus Darmawan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Laut Kementerian Perikanan dan Pesisir (KPP), Ivanovich Agusta dari Kapusdatin Kemendesa PDTT, Nafian Faiz dari Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) Lampng Timur, dan Alisa Wahid dari Wahid Institute.

Dalam diskusi di hari pertama kegiatan ini, beberapa nelayan juga mengungkapkan sulitnya ruang gerak mereka di laut setelah digempur sejumlah perusahaan tambang yang masuk di wilayah pesisir tempat hidup mereka. Fitriyati (28), salah satu ibu warga pesisir dari Tumpang Pitu (pesisir selatan Banyuwangi), Jawa Timur, mengungkapkan kondisi desanya yang kini terampas ruang hidupnya.

“Perusahaan pertambangan emas itu menyebabkan kami kini sulit mencari ikan, dan lingkungan kami pun sudah sangat tercemar. Kami harus mendengar ledakan-ledakan yang menghancurkan tebing dan kadang longsor yang membuat laut kami seperti kopi susu. Ketika kami ingin membela kehidupan kami, kami dikriminalisasi dan dituduh PKI,” jelasnya.

Fitriani sendiri baru saja beberapa bulan dibebaskan dari tahanan karena aktivitasnya bersama sejumlah warga yang menolak keberadaan tambang di pesisir desanya. “Saya hanya memikirkan anak-anak kami. Kami ingin mereka hidup dan berkembang di lingkungan yang baik dan sehat. Kami ingin negara hadir dan berada bersama rakyatnya bukan pada perusahaan-perusahaan yang telah merampas ruang hidup kami,” jelasnya dalam forum yang kemudian disambut dukungan teriakan semangat oleh para nelayan yang hadir.

Kriminalisasi juga terjadi pada masyarakat pesisir dan nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dalam kasus tersebut nelayan tidak mendapatkan perlindungan atas tanah dan sumber daya lingkungan dan hak tenurial mereka seperti dihilangkan. Sebagai masyarakat pesisir kehidupan mereka sesungguhnya tidak hanya mencakup tentang laut dan perikanan tapi juga hak penguasaan tanah bagi nelayan.

Sementara itu, diwawancarai usai sesi diskusi, Magdalena Mada, perempuan nelayan asal Desa Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur mengatakan, perempuan nelayan di wilayahnya banyak yang masih mengalami diskriminasi, khususnya secara ekonomi. “Kami banyak yang selain bekerja mengolah ikan, juga bekerja di perusahaan perikanan yang ada di sana. Kami mendapat perlakuan tidak adil dengan upah rendah hanya sebesar Rp20 ribu per hari,” ujarnya kepada Villagerspost.com.

Magdalena Mada,nelayan perempuan asal Sikka, NTT, mengungkapkan diskriminasi terhadap perempuan nelayan di wilayahnya (villagerspost.com/m. agung riyadi)

Magdalena mengungkapkan, terkadang para perempuan itu harus bekerja nyaris 24 jam ketika ikan tuna tangkapan sedang melimpah. “Tetapi bayaran kami tetap tidak ditambah, tidak ada uang lembur,” ujarnya.

Selain masalah diskriminasi, Magdalena menceritakan, dia dan kelompok nelayan perempuan yang diketuainya juga masih sulit mendapatkan akses permodalan dan juga akses peningkatan kapasitas. “Kami ada melakukan kegiatan pengolahan ikan, tetapi masih dalam taraf mengolah menjadi makanan seperti ikan asap, masakan ikan dan sejenisnya. Kami ingin juga sebenarnya mendapatkan kesempatan meningkatkan kapasitas misalnya diajari bagaimana membuat kerupuk ikan dan olahan ikan lain yang bisa dikemas dan dipasarkan lebih tahan lama,” ujarnya.

Perempuan-perempuan di desanya, kata Magdalena, juga harus bekerja keras, karena suami-suami mereka kebanyakan hanyalah nelayan kecil dengan perahu kecil dan alat tangkap sederhana yang hanya bisa melaut sebatas garis pantai saja. “Kami berharap ada bantuan juga untuk suami-suami kami, ada bantuan kapal yang sedikit lebih besar agar bisa menangkap ikan sedikit lebih jauh agar ikan hasil tangkapannya pun lebih beragam, terutama tuna yang harganya lebih mahal,” katanya.

Dalam skala kecil, kata Magdalena, nelayan di kampungnya juga sedang terlibat masalah sengketa tanah dengan seorang pengusaha keturunan. “Dia tiba-tiba mengusir 5-6 warga yang ahan rumahnya dia klaim sudah dibeli dan sudah disertifikasi. Kami masih melakukan perlawanan karena warga tidak pernah merasa menjual tanahnya. Kami juga mempertanyakan kepada kepala desa dari mana pengusaha ini bisa dapat sertifikat,” ujarnya.

Zonasi yang harus berpihak pada ekologi dan nelayan

Menanggapi berbagai masalah tersebut, Dirjen Pengelolaan Laut Kementerian, Kelautan, dan Perikanan Agus Dermawan menyampaikan, peran pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada nelayan dan memberikan ruang sebesar mungkin agar masyarakat pesisir menjadi tuan rumah di lingkungannya sendiri, salah satunya dengan program Zoonasi. “Dengan program Zonasi, nanti akan jelas pembagiannya, mana yang untuk perikanan, konservasi, pertambangan, dan pariwisata,” ujarnya.

Senada dengan pemerintah pusat, menurut Ivanovich Agusta dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintah daerah juga ikut membantu dalam mensejahterakan masyarakat pesisir. Ivanovich mengatakan desa akan menyediakan layanan dasar seperti dan akses supaya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir.

Susan Herawati, mengingatkan kepada pemerintah agaknya banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat pesisir. Seperti reklamasi, menurutnya reklamasi tidak dibutuhkan oleh nelayan Indonesia. Karena pulau-pulau yang ada di Indonesia sangat kaya ada sekitar 16.056 pulau. Susan melanjutkan mengenai kebijakan zonasi harusnya, dirumuskan bersama masyarakat yang ada di lingkungan pesisir, agar menguntungkan masyarakat bukan perusahaan.

Senada dengan Susan, Nafian Faiz dari Perhimpunan Penambak Plasma Udang Windu (P3UW) Lampung Timur menjabarkan pengalamannya ketika sempat bekerjasama dengan perusahaan tambak. Ia mengatakan perusahaan hanya mengambil untung dari petambaj.

Ia juga mengajurkan kepada para seluruh hadirin, kalau bisa nelayan harus mandiri, tidak perlu ketergantungan kepada pemerintah atau perusahaan. “Dengan mandiri kita bisa berdaulat,” ujarnya

Sementara narasumber lainnya, Alissa Wahid memaparkan bagaimana kebijakan mendiang ayahnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika menjadi presiden dalam memandang kelautan. “Gus Dur sangat menjunjung jiwa kelautan bahkan menegaskan Indonesia harus lebih memperhatikan dunia baharinya lebih dalam,” ujar Alissa.

Temu akbar pesisir ini masih akan berlangsung hingga Kamis, 19 Oktober. Sementara Rabu (17/6), 150 nelayan akan melakukan aksi long march atraktif menuju Kementerian Perdagangan dan Istana Merdeka. Mereka akan menyoroti kebijakan garam.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *