Temui Jokowi, Pengusaha Beras Lapor Stok Aman dan Keluhkan HET Beras

Jakarta, Villagerspost.com – Para pengusaha beras dari Pasar Induk Cipinang, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/1). Dalam kesempatan itu, para pengusaha beras melaporkan banyak hal, termasuk stok beras yang mereka klaim aman, dan keluhan soal harga eceran tertinggi (HET) beras.

Presiden Jokowi sendiri dalam pertemuan itu sudah menegaskan ingin mendengarkan laporan para pelaku perberasan ini. “Saya tidak ingin bicara banyak, tetapi saya ingin mendengarkan situasi dan kondisi mengenai perberasan, baik di pasar maupun daerah, dan ke depannya akan seperti apa,” kata Jokowi.

Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo sebelum pertemuan mengatakan harga beras dan stok sudah aman. “Harga pangan terutama beras sudah stabil, dan suplai aman,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Pengusaha Beras dari DPD Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Billy Haryanto mengatakan, masalah perberasan saat ini sudah aman, termasuk harga dan stok di Pasar Induk Cipinang. “Saya jamin, makanya Presiden mau ke Cipinang saya larang, ngapain kan nyapek-nyapekin,” kata Billy.

Soal melarang Jokowi ke Cipinang, Billy mengaku khawatir, kunjungan Presiden ke Pasar Induk Cipinang justru disalahartikan sebagai kampanye. “Ya kami laporkan apa adanya. Maunya sih harga turun sedikit lagi. Karena kalau mahal-mahal nggak bagus, tapi murah-murah juga ngga bagus petani yang kena,” katanya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, para pengusaha juga mengadu kepada Jokowi terkait kondisi perdagangan beras di lapangan, termasuk usulan agar pemerintah melakukan evaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras secara berkala beberapa bulan sekali. Sutarto memandang, sinkronisasi antara HET dan HPP perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan terutama dari sisi petani.

Misalnya, saat HPP gabah di level Rp5.500 per kg maka angka HET ideal seharusnya di atas Rp10 ribu per kg. “Perhitungan HET berdasarkan HPP ini perlu dievaluasi berkala agar petani terus diuntungkan tanpa merugikan dan menyusahkan masyarakat selaku konsumen,” ujarnya.

Persoalan HET beras sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa HET beras medium di pulau Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 9.450 per kg.

Sementara itu, HET beras medium di Sumatra (terkecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan tercatat Rp 9.950 per kg. Adapun, HET beras medium tertinggi terdapat di Papua dan Maluku sebesar Rp 10.250 per kg.

Presiden, ujar Sutarto, merespons positif laporan para pengusaha bahwa tidak ada gejolak harga di lapangan. “Itu yang kami sampaikan. Kami harapkan, sekaligus kombinasi dengan bagaimana kita bangun corporate farming. Penggilingan padi bisa berperan pemilah kerja sama dan sinergi antara petani, pengusaha penggilingan, dan juga pemerintah dalam hal ini Bulog,” paparnya.

Pedagang juga meminta Presiden memperbanyak alat pengering gabah untuk mengantisipasi anjloknya produksi di musim hujan. Khusus hal ini, Sutarto menyebutkan bahwa Presiden memberikan respons positif melalui program revitalisasi penggilingan beras sebelum akhir tahun 2019. Pemerintah, katanya, berencana memperbanyak alat pengering beras di daerah-daerah dengan curah hujan tinggi dan kantong-kantong beras dengan produksi tinggi.

Editor: M. Agung Riyadi