Terbitkan Izin Reklamasi Baru, Ahok Kembali Digugat Nelayan

Aksi nelayan menolak reklamasi pantai utara Jakarta (dok. bantuanhukum.or.id)
Aksi nelayan menolak reklamasi pantai utara Jakarta (dok. bantuanhukum.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Nelayan tradisional Teluk Jakarta bersama dengan organisasi lingkungan hidup kembali menggugat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sang gubernur digugat karena memberikan izin reklamasi terhadap Pulau F, Pulau I dan Pulau K. Tiga izin reklamasi tersebut diterbitkan secara diam-diam tanpa diketahui publik masing-masing Pulau F dan Pulau I pada terbit pada 22 Oktober dan Pulau K terbit pada 17 November 2015.

Sebagai informasi, saat ini sengketa izin reklamasi Pulau G masih berlangsung. Hari ini, Kamis(21/1), para penggugat yang terdiri dari beberapa lembaga seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Walhi telah mengajukan bukti-bukti tertulis terkait dengan dampak reklamasi yang mengancam keselamatan warga, hak pekerja nelayan dan perlindungan lingkungan.

Iwan, anggota dari Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke mengatakan, pemberian izin reklamasi tanpa ada partisipasi publik menunjukkan keinginan Gubernur Ahok untuk memaksakan reklamasi di Teluk Jakarta. “Padahal sangat jelas terjadi pelanggaran prosedur dan kewenangan yang berujian pada kerugian masyarakat pesisir, nelayan, dan lingkungan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (21/1).

Iwan menyayangkan terbitnya tiga izin tersebut. “Ini menunjukkan tidak adanya keterbukaan informasi kepada nelayan atas terbitnya tiga izin reklamasi baru tersebut. Padahal reklamasi yang terbit tersebut berada di wilayah tangkap nelayan tradisional yang telah di manfaatkan secara turun-temurun,” kata Iwan.

Rekan Iwan, M. Taher dari DPW KNTI Jakarta, mengatakan Gubernur Ahok berpotensi melanggar hak asasi nelayan tradisional. “Belum selesai dengan sengketa Izin Reklamasi Pulau G, Gubernur kemudian menerbitkan izin baru secara diam-diam. Ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan dan perlindungan pemerintah provinsi DKI Jakarta kepada nelayan tradisional,” tegas Taher.

Pengurus DPP KNTI Martin Hadiwinata mengatakan, reklamasi sendiri telah melanggar prinsip kehati-hatian. Dia menyebutkan adanya kematian ikan massal (baru-baru) ini karena kondisi Teluk Jakarta yang telah kritis. “Efek buruk reklamasi telah diperkirakan oleh banyak ahli dan dirasakan masyarakat lokal, maka seharusnya para pembuat kebijakan berpihak kepada perlindungan lingkungan hidup dan nelayan,” ujar Marthin.

Handika dari LBH Jakarta melihat dalam menerbitkan tiga izin tersebut, Ahok telah salah dalam prosedurnya. “Dasar pengelolaan penataan ruang pesisir adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) yang hingga hari ini masih dalam pembahasan di legislatif. Seharusnya jika tidak ada dasarnya, Gubernur Ahok tidak dapat menerbitkan izin reklamasi sampai adanya dasar hukum penataan ruang di pesisir,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Muhnur dari Walhi, Ahok tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin-izin reklamasi di Teluk Jakarta. “Jakarta telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang berperan penting secara nasional sehingga pengelolaannya berada di tangan pemerintah pusat. Karenanya izin reklamasi tersebut tidak di lakukan karena kewenangannya berada di pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujarnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *