Terbitkan UU Cipta Kerja, Negara Gagal Melindungi Buruh

Aksi buruh menentang revisi undang-undang ketenagakerjaan yang dinilai berpihak kepada pengusaha (dok. Koalisi Gerakan Buruh untuk Rakyat)

Jakarta, Villagerspost.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) menegaskan, negara telah gagal melindungi buruh, khususnya dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Mereka menilai, beleid ini membuat buruh semakin rentan.

Ketua Umum KPR Herman Abdulrohman menyatakan, UU ini sangat bertentangan dengan konstitusi dan mulus disahkan hanya untuk mendorong peningkatan ekonomi terutama persaingan rantai nilai global.

Bahkan, Pemerintah telah mengeluarkan PP/Perpres turunan untuk Omnibus law UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020. “Di dalam aturan turunan UU Cipta Kerja, banyak yang bertabrakan dengan konstitusi terutama dalam Masa Covid-19 yang membuat banyak perusahaan melakukan PHK massal dengan alasan ‘Force Majeure’,” kata Herman, dalam pernyataannya menyambut Hari Buruh Internasional, Sabtu (1/5).

Menyambut Hari Buruh, KPR menggelar aksi di 15 Provinsi dan 54 Kabupaten kota untuk melanjutkan perjuangan menolak UU Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.

Herman melanjutkan, kemudahan PHK itu sangat nyata diberikan dalam PP 35 Tahun 2021. Padahal, dalam Putusan MK No. 19 tahun 2011, PHK dengan dalih keadaan memaksa tersebut harus berupa mengalami tutup permanen.

“Keadaan seperti ini paling tidak membuat 345 Anggota kami mengalami kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, UU ini tidak patut untuk terus dipertahankan dan harus dihapuskan dalam tatanan hukum di Indonesia,” tegas Herman

Dia menilai, aturan tersebut hanya akan membuka celah para elit politik dan kroninya memonopoli akses ekonomi di Indonesia. “Sementara hak dasar buruh dikurangi dan PHK massal dimana-mana,” tegas Herman.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti menegaskan, aturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta kerja pada akhirnya hanya menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri. Bahkan, gagal menjawab persoalan bonus demografi.

“Pengaturan ketenagakerjaan di bawah UU Cipta Kerja semakin membuat aturan yang lebih fleksibel lagi. Artinya, ini akan meningkatkan jumlah pekerja informal yang pada akhirnya membuat skema jaminan menjadi tidak efektif,” terang Rachmi.

Lebih lanjut Rachmi menjelaskan, fleksibilitas ketenagakerjaan hanya akan menempatkan Indonesia sebagai pelayan investasi asing yang menyediakan buruh murah, kemudahan perpajakan dan ekstraksi sumber daya alam dalam kegiatan regional value chains.

“Tidak ada aturan yang melindungi buruh hari ini. UU Cipta Kerja hanya memberikan celah bagi pengusaha untuk berlindung dan menghindar dari kewajibannya, terutama tanggung jawabnya kepada pekerja,” paparnya.

Terlebih, potensi dampak yang dimunculkan oleh transformasi industri ke arah industri 4.0 semakin membuat pekerja semakin rentan. Hal ini karena tidak adanya regulasi ketenagakerjaan yang secara tegas mengatur aspek perlindungan pekerja dalam kegiatan ekonomi digital hari ini.

Rachmi menegaskan, UU Cipta tentu saja gagal menjawab hal ini. “Pekerja semakin dihadapkan pada status yang tidak jelas ketika masuk dalam kegiatan ekonomi digital,” ujarnya.

“Hubungan kerja yang disematkan dengan kata kemitraan membuat statusnya menjadi sangat rentan, tanpa adanya jaminan perlindungan yang dipenuhi oleh perusahaan aplikasi,” tambah Rachmi.

Bahkan, Rachmi menambahkan, negara telah gagal menjawab persoalan bonus demografi ini, ketika sekali lagi solusi yang diarahkan pemerintah mendorong pekerja yang ter-PHK untuk masuk dalam kegiatan e-commerce.

“Pemerintah pun gagal menjawab ketika ruang e-commerce ini sekali lagi telah didominasi oleh kekuatan pelaku bisnis besar dan dikepung oleh produk impor ketimbang produk lokalnya. Belum ada regulasi yang tegas mengatur soal ini,” terangnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *