Teruskan Proyek NCICD, Pemerintah Gandeng Korsel dan Belanda

Maket proyek NCICD (dok. ncicd.com)
Maket proyek NCICD (dok. ncicd.com)

 

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah tampaknya sudah berekad untuk meneruskan proyek pembangunan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD). Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Pemerinah Belanda dan Korea Selatan (Korsel) untuk bekerja sama melakukan upaya pencegahan banjir dan mendorong pengembangan perkotaan.

Dengan didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov), Belanda dan Korsel sepakat untuk memulai realisasi master plan proyek NCICD itu. Proyek ini lebih dikenal dengan nama Tanggul Laut Raksasa, yang berlokasi di sebuah teluk di bagian utara Jakarta.

“Pematangan rencana NCICD yang dilakukan dengan Korea dan Belanda merupakan langkah maju,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyaksikan penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan Korea Selatan dan Belanda, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (3/9) seperti dikutip setkab.go.id.

Menurut Basuki, pekerjaan pembangunan Tanggul Laut Jakarta adalah pembangunan tahap A, yang bersifat darurat untuk mengatasi banjir di kawasan pantai utara Jakarta.

Sementara itu Deputi VI Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengatakan, kerja sama kedua negara tersebut dalam mematangkan NCICD memiliki beberapa tujuan. “Belanda menghibahkan 8,5 juta Euro pada proyek NCICD dan para ahli dari Belanda diminta menganalisi data yang diperoleh dari survei dan studi,” kata Luky.

Sedangkan Korea Selatan, menghibahkan US$9,5 juta untuk penyusunan studi dan survei seperti arus bawah laut, data untuk struktur tanah bawah laut yang selama ini masih minim. “Kita memberikan waktu antara 2 tahun yaitu pada 2017 harus sudah ada keputusan mengenai kelanjutan proyek Giant Seawall (tanggul laut raksasa) itu,” ujar Luky.

Sebagai informasi, pada Oktober 2014, melalui kerja sama dengan Pemerintah Belanda, Master Plan NCICD telah diselesaikan dengan tiga tahap pembangunan. Tahapan itu adalah Tahap A dengan memperkuat tanggul yang ada, Tahap B dan Tahap C adalah konstruksi pembangunan tembok laut dan retensi luar kolam. Nantinya, NCICD tidak hanya untuk mengamankan Jakarta dari banjir, tapi juga sebagai sumber air baku untuk masyarakat dengan menjaga kualitas air.

Proyek ini sendiri sebenarnya masih mengundang kontroversi karena banyak ditolak oleh masyarakat khususnya masyarakat nelayan di kawasan pesisir utara Jakarta. Penolakan itu muncul karena proyek ini dinilai akan menggusur para nelayan di utara Jakarta dan juga akan berdampak buruk pada lingkungan Jakarta.

Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Selamet Daroyni mengatakan, selain gagal mengurangi banjir dan krisis air bersih bagi warga Jakarta, proyek tersebut hanya untuk melindungi aktivitas bisnis properti yang dikuasai oleh segelintir kelompok semata.

“Anehnya, meskipun telah terbukti gagal, pemerintah kembali menggulirkan gagasan proyek baru dan semakin jauh dari harapan Jakarta akan terselamatkannya Jakarta dari bencana,” ujarnya kepada Villagerspost.com, beberapa waktu lalu.

Slamet menegaskan, proyek ini lemah dari sudut pandang hukum lingkungan dan terindikasi kuat hanya untuk mengakomodasi kepentingan investor. “Yaitu guna melindungi properti yang telah dibangun dalam lahan reklamasi sekaligus menaikkan nilai investasi,” ujar Slamet.

Kiara menilai, proyek NCICD tak ubahnya akal-akalan investor seperti proyek reklamasi revitalisasi pantura yang dicekal oleh Kementrian LH tahun 2003. Menurut Keputusan MenLH No. 14 Tahun 2003, proyek reklamasi dan revitalisasi teluk Jakarta tidak layak secara lingkungan hidup, ekonomi dan sosial budaya serta teknik.

Desakan menghentikan proyek ini juga datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Walhi DKI Jakarta mendesak pemerintah menghentikan proyek tersebut.

Dewan Daerah WALHI DKI Jakarta Ubaidillah mengatakan pembangunan NCICD bukan merupakan solusi yang ramah lingkungan untuk mengurangi banjir yang kerap kali melanda Jakarta. Dia menilai, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut.

“Banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta,” katanya.

Ubaidillah menegaskan, proyek ini nantinya malah akan menimbulkan masalah lingkungan baru seperti penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, dan ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah. Menurutnya, reklamasi 17 pulau ini hanya akan menguntungkan masyarakat kalangan atas.

Sementara, nelayan, dan masyarakat pesisir akan tersingkir, demikian pula dengan hutan Mangrove ada di dua area, yakni di Muara angke seluas 25 hektare dan 90 hektare di Pantai Indak Kapuk diperkirakan akan habis.

“Saat ini sebelum pembangunan, gelombang air laut kembali ke tengah, namun ketika program ini sudah dibangun, arus air laut tidak bisa ditebak,” ujarnya.

Pemerintah sendiri sebenarnya masih terus membahas proyek ini. Dalam pertemuan tanggal 15 Juni lalu, pihak pemerintah yang diwakili Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pembahasan dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda.

Dalam pertemuan itu hadir itu juga perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kemenkeu, KemenPU-Pera, KKP, Kemen LHK, KemenRistek, Kemenhub, Kemendagri, BPPT, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jabar, Pemprov Banten dan konsultan Belanda. Ada beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan itu, diantaranya:

• Dibutuhkan dasar hukum sebagai penguatan program NCICD. RPJMN buku II dan III hanya mengatur mengenai perlindungan Pantai Utara Jakarta.

• Mengenai land subsidence, rekomendasi dari pemerintah DKI adalah untuk melakukan upaya penghentian pengambilan air tanah dan monitoring terkait penurunan tanah.

• Kajian mengenai hulu-hilir (permintaan Menristek dan MenKKP) sudah selesai dilakukan oleh PUSAIR dan akan dilaporkan dalam sidang Menteri.

• Karena kajian hulu-hilir juga mencakup persoalan penyediaan air baku, cakupan wilayah kajian diperluas sampai ke wilayah Cisadane dan Bekasi.

• Perlu pengintegrasian program-program yang telah ada untuk menyelesaikan persoalan banjir dan banjir rob di wilayah Jakarta. Saat ini telah terdapat program sodetan di bagian hulu. Sedangkan di bagian tengah hingga hilir sudah terdapat Masterplan NDECO 1973 yang tidak tuntas pelaksanaannya, sehingga akan dikaji lebih lanjut.

• Diperlukan pula intergrasi dengan pulau dan pesisir di sepanjang Pantai Utara Jakarta. Perkembangan terkini, program NCICD belum masuk ke dalam RZWP3K DKI Jakarta. Namun, KKP telah melakukan fasilitasi kepada Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun RZWP3K di 17 pulau hasil reklamasi (sudah dipersiapkan Raperdanya).

• Sedangkan untuk pengelolaan KP3K di wilayah NCICD akan dimuat dalam Rencana Zonasi KSN Jabodetabekpunjur yang saat ini sedang dipersiapkan oleh KKP.

• Masih dibutuhkan technical reference (permintaan MenLHK) yang nantinya akan berpengaruh kepada manaemen dan pembiayaan NCICD.

Kemudian juga ada beberapa poin yang muncul dalam pembahasan rapat tingkat menteri mendatang yaitu:

a. Klarifikasi bahwa program NCICD ini tidak hanya terfokus kepada reklamasi yang terkesan pro-swasta tetapi lebih luas kepada penyelesaian permasalahan banjir dan banjir rob di Jakarta sesuai dengan tujuan awal pembentukan NCICD (reklamasi pantai hanya satu dari 9 komponen program NCICD).

b. Pengambilan keputusan apakah NCID akan dilanjutkan atau tidak. Berbagai isu dan permasalahan yang selama ini menjadi pertanyaan akan diselesaikan selanjutnya setalah kepastian program ini berlanjut melalui kajian yang akan dilakukan oleh konsultan dari Belanda dan Korea Selatan (termasuk juga penyelesaian banjir DAS).

c. Technical reference, kajian hulu-hilir, serta rencana zonasi untuk 17 pulau reklamasi.

d. Tugas dan fungsi dari lembaga yang akan dibentuk untuk menangani NCICD, termasuk di dalamnya dasar hukum kelembagaan (melalui Perpres atau Perpu). Perlu diperhatikan keterkaitan tupoksi kelembagaan yang dibentuk dengan tupoksi K/L saat ini.

e. Skema pembiayaan yang jelas, baik pembagaian kewenangan pembiayaan di masing-masing K/L maupun pembiayaan yang melibatkan pihak swasta.

f. Usulan DKI Jakarta untuk memimpin program NCICD karena sebagian besar wilayah NCICD merupakan bagian dari wilayah administratif DKI Jakarta. Namun, NCICD akan tetap menjadi program nasional. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *