Tiga Kebijakan Penggunaan Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 | Villagerspost.com

Tiga Kebijakan Penggunaan Dana Desa Selama Pandemi Covid-19

Sosialisasi penyaluran dana desa (dok. bappenas)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertingggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan tiga kebijakan terkait penggunaan dana desa selama masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dijelaskan oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar saat mengikuti rapat virtual dengan Komisi V DPR, Selasa (21/4).

Abdul Halim Iskandar mengatakan, kebijakan pertama adalah untuk upaya pencegahan. “Kami mengeluarkan surat edaran agar desa-desa membentuk relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya),” jelas Halim.

Kebijakan kedua adalah mengadakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pekerja yang terlibat dalam program tersebut tidak akan terlalu menekankan kemampuan atau skill pekerja. Halim menjelaskan, program PKTD akan menyasar pekerja yang berasal dari keluarga miskin, penganggur, dan setengah menganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya.

Kemudian, upah bagi para pekerja akan diberikan harian dan dalam pelaksanaan PKTD harus tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti jaga jarak (physical distancing) dan yang lainnya. “Komponen upah pada PKTD harus lebih tinggi dari komponen bahan karena kalau komponen bahan lebih tinggi artinya keterlibatan masyarakat masih rendah,” ujarnya.

Kebijakan ketiga adalah, dana desa difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Sasaran adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) dan non-penerima Kartu Prakerja,” ujar Abdul Halim.

Warga desa yang masuk dalam kriteria di atas juga akan disaring lagi yakni kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, belum terdata, dan punya anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Adapun, besaran BLT yakni Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan atau total Rp1,8 juta per keluarga penerima bantuan.

Mekanisme pendataan keluarga penerima bansos tersebut melalui Relawan Desa Lawan Covid-19 dan basis pendataan RT dan RW. Kemudian, pendataan dari musyawarah desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima Bansos Tunai Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa. Terakhir, pengesahan data penerima Bansos Tunai Dana Desa oleh Bupati, Walikota, atau Camat dilakukan selambat-lambatnya setelah lima hari kerja.

Abdul Halim juga menjelaskan, protokol kesehatan pun diberlakukan dengan kantor Kementerian yang dipimpinnya. Terbukti hingga saat ini hanya ada seorang pegawai kementeriannya yang terpapar virus Corona. Pegawai itu kini telah dinyatakan sembuh.

“Kemendes 3.000 karyawan, tenaga yang ada di Kementerian dan hanya satu yang terdampak Covid-19 dan Alhamdulillah sudah sembuh. Ini karena doa kita semua dan tidak nambah lagi, dan mudah-mudahan Indonesia segera keluar dari Covid-19,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *