Tolak Kenaikan Iuran, Masyarakat Minta Pemerintah Benahi Pengelolaan BPJS Kesehatan

Petugas kesehatan memberikan obat kepada pasien (dok. oxfamamerica.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Deputi Direktur Advokasi dan Relawan Jamkeswatch Heri Irawan mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi kado buruk di awal pemerintahan baru Jokowi. Menurut Heri, defisit yang terjadi pada DJS (dana jaminan sosial) adalah akibat tidak komitmennya Pemerintah.

“Misal pada awal BPJS dilaksanakan, menurut hitungan Aktuaria angka ideal iuran untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) Rp36.000/orang namun hanya ditetapkan Rp19.000/orang kemudian naik menjadi Rp23.000,” jelas Heri, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Sabtu (2/11).

Heri menambahkan, Presiden Joko Widodo juga tidak komitmen dalam melaksanakan amanah TAP MPR RI No X/MPR/2001, yang mana mengamanatkan untuk anggaran kesehatan 15% dari APBN. Untuk 2019 APBN mencapai Rp2.165,1 triliun, namun anggaran kesehatan hanya ditetapkan Rp123,1 triliun, artinya hanya sekitar 5,69% dari APBN 2019, dan itupun masih dibagi dua yaitu untuk pusat Rp89,8 triliun, daerah Rp33,4 triliun.

“Jika saja pemerintah komitmen tidak ingin membebani rakyat seharusnya anggaran kesehatan 15% dari APBN yaitu sebesar Rp324,76 triliun,” terang Heri.

Menurut Heri, akar masalah defisit ada di pengelolaan BPJS Kesehatan yang amburadul. Misalnya saja tingkat kepesertaan aktif masih rendah, banyak rumah sakit yang berbohong terkait data kelasnya, lebih banyak pengguna layanan ketimbang jumlah peserta, banyak perusahaan mengakali iuran karyawannya, data kepesertaan tidak valid, dan sistem manajemen klaim BPJS Kesehatan masih buruk.

“Menurut kami di Jamkeswatch, pemerintah bisa turunkan defisit dengan cara lain. Misalnya melakukan evaluasi terhadap INA-CBGS (tarif yang dibayarkan BPJS ke rumah sakit) dan Kapitasi (biaya yang dibayarkan BPJS untuk tiap peserta ke klinik/Puskesmas), menarik lebih banyak anggaran dari hasil cukai rokok yang jadi sebab banyak penyakit serius, dorong agar peserta BPJS lebih patuh membayar, dan maksimalkan pungutan dari perusahaan,” kata Heri.

Heri sangat menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang langsung menyetujui kenaikan iuran ini. “Banyaknya penolakan ternyata tidak digubris sama sekali. Apakah Presiden tidak mendengar suara kita lagi? kata Heri.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi baru saja menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 pada Kamis, 24 Oktober 2019. Artinya, iuran BPJS Kesehatan akan naik 2 kali lipat per Januari 2020 mendatang. Meski mendapat penolakan besar melalui petisi daring dan aksi demonstrasi, Presiden Joko Widodo tetap menaikkan iuran BPJS.

Menyambung pernyataan Heri, Mirah Sumirat, ketua Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mengatakan seharusnya untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, Pemerintah terlebih dahulu melakukan pembenahan dan penindakan hukum berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sudah menyelesaikan audit sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

Sebelumnya Heri memulai petisi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di laman Change.org. Petisi change.org/jangannaikkanbpjs tersebut sudah didukung hampir 60 ribu orang.

Berikut beberapa komentar para pendukung yang dimuat di laman petisi:

BPJS, tolak naik, jgn misi kemanusiaan dijadikan ladang Bisnis, klo defisit, benahi sistemnya, benahi SDM nya, audit keuangan nya, review sistem, perbaiki,” kata Jimmi Hartono.

Cerita yg dialami pak Kosim sama dengan saya, bahkan saya dan istri dan kedua anak kami sampai saat ini belum pernah menggunakan layanan BPJS. Walaupun kadang telat tapi kami selalu membayar, eh sekarang malah mau naik. Stop bebankan soal “Salah Urus” ini ke rakyat,” kata Marselus Gabriel Korohama.

Kami butuh sehat tapi kami juga butuh makan. ngomongin defisit bpjs, lalu anggaran yg dari depkes dipake apaan? menurut saya utk saat ini anggaran tersebut baiknya dipake nutup defisit bpjs,” kata Asep Kustolani.

Serikat pekerja juga masif melalui aksi penolakan. Sekitar 150 ribu buruh di Jabodetabek melakukan aksi di depan kantor DPR RI 2 Oktober kemarin. Bahkan buruh yang tergabung di KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) juga melakukan aksi tolak kenaikan BPJS di 10 provinsi.

Aksi lanjutan juga berlangsung pada 30 Oktober kemarin. Buruh yang tergabung dalam KSPI juga turun ke jalan setelah Presiden mengesahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut salah satu tuntutan dalam demo buruh 30 Oktober adalah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Pemerintah harus sadar, iuran BPJS Kesehatan akan ditanggung satu keluarga. Jika dalam satu keluarga terdiri dari lima orang, maka untuk kelas III harus membayar Rp210 ribu per bulan. Bayangkan masyarakat di Kebumen dan Sragen yang UMK-nya hanya Rp1,6 juta. Mereka harus mengeluarkan 10 persen lebih untuk membayar BPJS Kesehatan,” kata Said Iqbal.

Sebenarnya, DPR periode lalu sudah menolak usulan pemerintah menaikkan iuran premi BPJS Kesehatan yang dua kali lipat melalui rapat kerja gabungan. Secara khusus, Komisi IX dan Komisi XI DPR RI menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing serta mendesak Pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.

“Kita harus mengingatkan pak Jokowi untuk menyelesaikan masalah di BPJS dari akar-akarnya dan segera merevisi Perpres 75 tahun 2019,” tutup Heri.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *