Tuntutan Pasar, Petani Kopi Indonesia Hadapi Tiga Masalah

Kopi Indonesia menjadi salah satu kopi terbaik di dunia. (dok. ngopibareng.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR Hamid Noor Yasin mengungkapkan, para petani kopi di Indonesia saat ini menghadapi tiga masalah besar yang sangat krusial. Ketiga masalah itu adalah kualitas produk kopi, permodalan, dan pemenuhan pasar. “Di tengah meningkatnya konsumsi kopi secara global, persoalan komoditas kopi ini harusnya jadi titik perhatian pemerintah. Ketiga masalah besar tersebut harus terpecahkan agar petani kopi sejahtera,” kata Hamid, dalam siaran persnya, Jumat (13/3).

Keluhan soal kualitas kopi Indonesia dimunculkan oleh para eksportir asing, seiring meningkatnya konsumsi kopi dunia. Mereka menuntut Indonesia melakukan sertifikasi produk kopi. Sebaliknya, para petani kopi lokal keberatan dengan penilaian tersebut, karena cenderung menilai rendah kualitas kopi mereka. “Ini lantaran para pelaku usaha kecil dan menengah belum memiliki teknologi pengolahan yang memadai,” ujarnya.

Hamid mengatakan, teknologi pengolahan dan kemasan pada industri skala kecil dan menengah masih sangat sederhana. Masalah pengetahuan penanganan pascapanen juga jadi kendala yang serius. Petani masih relatif menangani pascapanen secara tradisional. “Akibatnya mutu kopi sebagai bahan baku industri pengolahan kopi relatif rendah, atau paling tidak sulit diharapkan konsistensi kualitasnya,” jelas Hamid.

Saat ini, perkebunan kopi di Indonesia masih didominasi oleh perkebunan rakyat. Data 2006 menyebutkan cakupannya mencapai 96 persen atau seluas 1,21 juta hektare dari total 1,26 juta hektare lahan kopi yang ada. Sementara data mutakhir dari Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) mengungkapkan, produksi kopi di Indonesia merupakan kopi rakyat (smallholders coffee), sedangkan selebihnya adalah kopi perkebunan besar (estates coffee).

Komposisi kopi robusta kurang lebih 83 persen dari total produksi kopi Indonesia dan sisanya 17 persen berupa kopi arabika. Perbandingan produksi kopi robusta dengan arabika tersebut diharapkan persentasenya dapat ditingkatkan, yaitu untuk kopi arabika menjadi 30 persen dan robusta 70 persen.

Sementara isu kedua terkait permodalan, Hamid menjelaskan, produksi kopi untuk setiap satu ton, biaya yang dikeluarkan petani untuk operasional sampai masa panen mencapai sekitar Rp6-7 juta dengan luas lahan berbeda-beda antara 1 hingga 2 hektare. “Ada juga petani yang hanya punya 0,5 hektare,” ujarnya.

Dalam setahun masa panen kopi hanya sekali. Petani akan menghadapi tantangan untuk mengatur pengeluaran yang didapat dari panen kopi tersebut. Biasanya jika tidak sedang masa panen, petani kopi beralih ke usaha lain seperti menanam pisang hingga menjadi pedagang.

“Terkadang persoalan modal muncul akibat konsistensi petani dalam menghasilkan kopi. Dengan bantuan KUR, diharapkan mampu menggenjot produksi kopi nasional, asalkan sesuai prosedur dan peruntukan tanpa ada penyelewengan,” kata politikus PKS tersebut. .

Sedangkan isu pasar dijelaskan Hamid, para petani kopi saat ini kadang kewalahan memenuhi permintaan pasar. Berapa pun hasil panen kopi, ada peristiwa rebutan untuk membeli produk hasil panen kopi berkualitas. Harganya bersaing, siapa yang berani menawar lebih tinggi di situ petani akan melepas produknya.

“Di sini terlihat bahwa penyediaan stok kopi berkualitas untuk memenuhi pasar menjadi persoalan sekaligus tantangan bagi petani untuk meningkatkan produksinya,” tegasnya.

Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat penting untuk membantu mengembangkan komoditas kopi, baik secara jumlah maupun kualitas. Saat ini, negara penanam kopi ada 75 negara. Tiap negara memiliki varietas kopi yang berbeda dalam rasa dan aroma.

“Negara-negara penanam kopi sedang gencar melakukan penanaman kopi dengan tujuan komersial untuk memenuhi permintaan di pasar dunia,” ujar Hamid.

Kredit Usaha Rakyat

Sementara itu, terkait rencana pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk para petani kopi, Hamid mengatakan, perlu diawasi secara ketat. Mekanisme penyalurannya harus diperjelas, agar para petani kopi di daerah dapat dengan mudah mengakses bantuan KUR tersebut. Moral hazard harus ditekan.

Hamid menyampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyalurkan KUR untuk tahun 2020 ini sebesar Rp3,96 triliun bagi petani kopi dengan bunga 6 persen tanpa agunan. Penyaluran KUR ini didasari meningkatnya konsumsi kopi di dalam maupun luar negeri yang ditandai dengan merebaknya kedai-kedai kopi.

“Secara angka masih sangat normatif dan berbagai alasan bisa dibuat sebagai argumen. Namun, yang saya tekankan bagaimana mekanisme penyalurannya. Sejauh mana moral hazard dapat ditekan, baik pada tingkat petugas pembuat rekomendasi, petugas penyaluran, hingga petani atau kelompok tani penerima,” ungkapnya.

Menurut Hamid, program pertanian banyak gagal karena dilatari pelaksanaan rekomendasi yang tidak tepat sasaran. Selain itu, penyalahgunaan bantuan yang dilakukan petugas penyalur dan petani juga masih banyak terjadi.

Maksud rekomendasi tidak tepat sasaran, lajut Hamid, yaitu banyak petani yang tidak memiliki kedekatan dengan akses bantuan KUR. Akhirnya, mereka pun betul-betul tak tersentuh KUR, walau potensi pengembangan kopinya sangat besar.

Persoalan krusial lainnya dalam penyaluran KUR adalah kebiasaan mengejar target sasaran dengan terburu-buru. Pada gilirannya, penyaluran dilakukan serampangan asal memenuhi target penyaluran KUR ini.

“Yang paling miris adalah terjadinya korup anggaran penyaluran, tapi ini jarang terjadi namun sangat memalukan,” ujarnya. Penyalahgunaan penyaluran bantuan KUR juga kerap terjadi yang justru dilakukan para petani sendiri.

Alokasi bantuan yang mestinya untuk pengembangan budidaya kopi, malah digunakan untuk keperluan lain. Di sinilah Kementan harus mengawasinya dengan ketat. Fakta lain penyimpangan KUR, kata Hamid, ketika dana KUR hanya dinikmati oleh ketua kelompok tani saja. “Sementara anggotanya tak menikmati,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *