Tutup Akses Sawah Petani, Pemkab Batang Dikecam

Aktivis Greenpeace membentangkan poster protes terhadap Adaro terkait pembangunan PLTU Batang (dok. greenpeace)
Aktivis Greenpeace membentangkan poster protes terhadap Adaro terkait pembangunan PLTU Batang (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Konflik antara para petani dan nelayan Batang penolak proyek PLTU Batang dengan Pemerintah Kabupaten Batang masih terus berlanjut. Kondisi semakin memanas karena pada Rabu (24/3) Wakil Bupati Batang didampingi oleh pimpinan PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) secara resmi melakukan penutupan seluruh akses jalan masyarakat menuju lahan pertanian yang masuk dalam areal PLTU Batang.

Sebelumnya, pihak Pemkab Batang dan Bhimasena hanya menutup sebagian akses petani untuk menuju lahan sawah mereka yang masih sangat subur itu. Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 12,5 hektare tanah-tanah masyarakat yang belum dibebaskan.

Mereka bertahan karena yakin proyek PLTU Batang tidak ramah lingkungan dan akan merusak lahan sawah dan juga wilayah perikanan Batang yang subur dan merupakan kawasan konservasi perikanan.

(Baca juga: Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia)

Langkah Pemkab Batang dan PT Bhimasena ini dikecam keras pihak Greenpeace Indonesia yang selama ini aktif mendampingi para petani dan nelayan serta masyarakat lain yang menentang proyek PLTU Batang, untuk melakukan advokasi. “Pemerintah Batang lebih mementingkan korporasi dibanding kesejahteraan rakyatnya dengan turut andil dalam melakukan perampasan terhadap tanah-tanah warga,” kata Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Sabtu (26/3).

Greenpeace, kata Desriko, sangat menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Wakil Bupati Batang yang turut serta melakukan pemasangan pagar guna menutup seluruh akses masyarakat terhadap lahan pertaniannya. “Kami menilai kegiatan ini merupakan bentuk nyata pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi masyarakat pemilik, penggarap tanah pertanian dan kelompok rentan, yang seharusnya dilindungi oleh negara,” tegasnya.

Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk didalamnya hak atas hidup aman dan tenteram, dimana rencana proyek PLTU Batang telah mengakibatkan kecemasan dan rasa tidak aman warga yang kuatir bahwa tanah dan penghidupannya tergusur. “Hak-hak lain yang juga ikut terampas antara lain hak atas pekerjaan, hak atas  kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik  dan sehat, hak atas  kepemilikan dan tanah, yang merupakan bagian dari Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,” kata Desriko.

Keterlibatan Pemerintah Batang dalam aksi pemagaran ini menjadi bukti bahwa telah terjadi bukti Pemerintah Batang lebih memihak kepentingan pihak perusahaan dari pada rakyatnya sendiri hingga mengabaikan hak-hak masyarakat terhadap tanah miliknya. “Jelas ini merupakan tindakan perampasan, dan pelanggaran HAM. Kami akan menindaklanjuti kasus pemagaran lahan atau penutupan akses ini kepada Komnas HAM dan lembaga-lembaga negara lainnya,” pungkas Desriko.

Ikuti informasi terkait PLTU Batang >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *