Usir Warga Dengan Tuduhan Asusila Tanpa Pengadilan, Hukum Adat Desa Kanreapia Dipertanyakan

Suasana Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa (dok. istimewa)

Gowa, Villagerspost.com – Kasus pengusiran seorang warga Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao bernama Daeng Abu dengan tuduhan berbuat asusila berdasarkan hukum adat setempat menjadi kontroversi. Pasalnya tetua adat desa, memberlakukan hukuman tersebut tanpa disertai pengadilan adat dan melakukan pembuktian atas tuduhan yang disematkan kepada Daeng Abu.

Kasus ini bermula saat ada warga yang melaporkan Daeng Abu telah berbuat asusila kepada perangkat desa dan kepala adat setempat. Berdasarkan laporan tersebut, para pemangku adat Desa Kanreapia pun menggelar rapat adat yang kemudian memutuskan memberlakukan hukum adat yaitu berupa pengusiran terhadap Daeng Abu dengan dasar tuduhan berbuat asusila.

Dalam rapat tersebut para pemangku adat mengatakan, perbuatan tersebut telah mencemari desa sehingga pelaku secara adat harus diusir untuk menghindari malu. Mendapatkan hukuman pengusiran, pihak keluarga Daeng Abu pun mengajukan keberatan.

Jamaluddin, anak Daeng Abu mengatakan, hukuman adat yang dijatuhkan kepada ayahnya, yaitu berupa pencabutan hak tinggal, tidak adil. Kenyataannya, kata dia, pemangku adat tak pernah menggelar pengadilan adat untuk membuktikan tuduhan yang dialamatkan kepada ayahnya. “Tuduhan itu belum bisa dibuktikan,” katanya kepada Villagerspost.com, Minggu (13/10).

Dia menepis tudingan, pengadilan tak digelar karena pelaku tertangkap tangan. “Bukan tertangkap tangan, ayah saya diadukan oleh seseorang, dituduh berbuat asusila tetapi tidak ada bukti dan tidak ada saksi, pemangku adat hanya mendengarkan pihak pelapor tanpa mendengarkan pihak terlapor,” ujarnya.

Lebih disayangkan lagi, saat mengumumkan keputusan itu, yang dihadiri Kapolsek Tombolo Pao, Iptu H. Jumarang, para pemangku adat menyiarkan hasil putusan secara live via facebook, sehingga keluarga Daeng Abu merasa dipermalukan. Sementara, pihak polsek yang mencoba mendamaikan juga tak bisa berbuat banyak, karena para pemangku adat berkeras keputusan mereka sudah benar.

Namun tak semua warga Kanreapia setuju atas putusan dan cara pengambilan keputusan berdasarkan hukum adat yang diambil pihak pemangku adat tersebut. Seorang warga Kanrepia yang juga seorang akademisi mengatakan, cara-cara penerapan hukum adat yang tidak bijak seperti itu akan menjadi bumerang bagi kearifan lokal desa.

“Ini bumerang yang menjadi persoalan sosial, tidak boleh berlarut-larut, pemerintah daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta DPRD Kabupaten Gowa harus segera memanggil Kepala Desa Kanreapia agar pemberlakuan hukum adat secara sepihak tanpa pembuktian seperti ini bisa dikaji ulang dan diperbaiki,” kata akademisi yang enggan diungkapkan namanya dengan alasan keselamatan itu.

Dia mengatakan, pemberlakuan hukum adat secara semena-mena akan menimbulkan keresahan, karena warga akan merasa mudah terusir dari kampungnya hanya dengan dituduh berbuat asusila tanpa bukti. “Ini membuat warga desa was-was, lantaran mudah diusir dari kampung, tanpa pembuktian, sudah bisa menjatuhkan hukuman bagi warganya,” tambahnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *