UU Perlindungan Nelayan Masih Sekadar di Atas Kertas

Aksi menolak reklamasi Pantai Losari Makassar dok. change.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan dan Perikanan (KIARA) menegaskan, saat ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam masih sekadar UU di atas kertas alias belum benar-benar dijalankan pemerintah. “Salah satu buktinya, sampai saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya fokus pada persoalan asuransi nelayan. Asuransi nelayan hanya satu dari sekian mandat yang terdapat dalam UU tersebut,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (22/8).

Susan menambahkan, ada hal lebih besar yang diamanatkan UU No. 7 Tahun 2016 dan harus segera dijalankan oleh Pemerintah. Misalnya soal menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan Kelembagaan Petambak Garam serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan.

Juga soal menumbuhkembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha dan melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim. Menurut Susan, lima mandat tersebut penting untuk terus diingatkan karena Pemerintah merasa telah melakukan banyak hal. Padahal fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.

“Di lapangan, KIARA banyak menemukan fakta konflik horizontal sesama nelayan. Pemicunya adalah terjadinya perebutan wilayah tangkapan ikan dan adanya ketimpangan penguasaan teknologi antara nelayan di satu wilayah dengan wilayah lain,” katanya.

Susan menyebut Konflik horizontal yang terbaru terjadi di Pelabuhan Pomako, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Nelayan setempat sempat bersitegang dengan nelayan yang berasal dari Pulau Jawa. “Konflik ini terjadi karena dampak minimnya perlindungan negara,” tambahnya.

Seiring berjalannya waktu, konflik pun akhirnya mereda. Setelah dilakukan komunikasi intensif antara kedua belah pihak, diketahui bahwa masyarakat nelayan di Pomako Mimika memiliki kecemburuan terhadap nelayan Jawa yang memiliki kemampuan dan teknologi menangkap ikan yang lebih efektif dan efisien.

Sugeng Triyanto, nelayan asal Kendal sekaligus ketua tim negosiator menyatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan tokoh masyarakat nelayan di Pomako. Dari hasil diskusi tersebut diketahui bahwa selama ini masyarakat setempat tidak pernah menerima bantuan baik berupa kapal dan atau alat tangkap, maupun pendidikan dan alih teknologi.

“Program-program pemerintah pusat seperti kartu nelayan, bantuan kapal, bantuan alat tangkap, pendidikan dan alih teknologi tidak pernah dirasakan masyarakat nelayan di sini,” ujar Sugeng Triyanto.

Sugeng menegaskan, ke depan, pemerintah pusat harus turun tangan ke wilayah Pomako, kabupaten Mimika untuk memastikan bahwa program-program pemerintah sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *