UU Perlindungan Nelayan Tanpa Pengakuan Perempuan Nelayan | Villagerspost.com

UU Perlindungan Nelayan Tanpa Pengakuan Perempuan Nelayan

Aksi perempuan nelayan menentang proyek reklamasi (dok. solidaritas perempuan)

Aksi perempuan nelayan menentang proyek reklamasi (dok. solidaritas perempuan)

Jakarta, Villagerspost.com – Kaum perempuan mengutarakan kekecewaan mereka terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan UU UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam tanpa adanya pengakuan terhadap perempuan nelayan. Solidaritas Perempuan menilai, pengesahan UU tersebut mencederai upaya perjuangan perempuan di tengah gegap gempita peringatan perjuangan perempuan sedunia.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Puspa Dewy mengatakan, UU Perlindungan Nelayan masih mengingkari peran perempuan yang sangat signifikan di sektor perikanan. “DPR juga tidak mempertimbangkan masukan Solidaritas Perempuan dan sejumlah masyarakat sipil lainnya untuk memastikan pengakuan dan memperkuat perlindungan perempuan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (15/3).

(Baca Juga: Pemerintah Diminta Segera Implementasi UU Perlindungan Nelayan)

Puspa menilai, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam telah disahkan dengan menghilangkan jaminan hak-hak perempuan nelayan, yang pernah ada di draf sebelumnya. “Ini adalah bentuk pelanggaran negara terhadap hak perempuan,” tegasnya.

Padahal pada draft tertanggal 27 Agustus 2015 yang diterima oleh Solidaritas Perempuan, masih terdapat sejumlah pasal yang menyebutkan perempuan sebagai entitas yang juga berhak untuk dilindungi dan diberdayakan. Namun dalam draf yang disahkan, perempuan hanya disebutkan dalam Pasal 45 sebagai bagian dari rumah tangga nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang harus diperhatikan keterlibatannya dalam kegiatan pemberdayaan.

Pendefinisian “setiap orang” tanpa eksplisit menyebutkan “laki-laki dan perempuan” sebagai subjek hukum dalam UU ini, berpotensi tidak memperhitungkan situasi dan kepentingan perempuan untuk masuk di dalamnya. “Hal ini karena sistem budaya patriarkhi yang masih melihat perempuan kelompok kelas nomor dua dan dianggap bisa diwakili atau identitasnya dilekatkan pada suami,ayah, atau saudara laki-lakinya,” ujar Puspa.

Dengan demikian, pada praktiknya “setiap orang” akan diterjemahkan sebagai laki-laki an sich. Terlebih karakteristik laut yang diidentikkan dengan maskulinitas, seringkali dianggap sebagai ranah yang tidak mungkin menjadi wilayah kelola perempuan. “Negara semakin jelas mengukuhkan sistem partiarkhi yang tidak melihat perempuan sebagai pemangku kepentingan yang berperan sangat penting dalam pengelolaan pesisir,” ujar Puspa Dewy.

Solidaritas Perempuan menegaskan, peran perempuan di sektor perikanan sangat signifikan mulai dari pra-panen, produksi, panen, pasca panen dan bahkan hingga pangan tersedia untuk keluarga. Selain sebagian dari perempuan juga melaut untuk menangkap ikan, umumnya perempuan pesisir berperan dalam tugas-tugas subsisten pra dan paska panen.

Usaha pemindangan, pengeringan ikan, pencari kerang, perdagangan ikan segar/kerang dan pembuatan petis adalah aktivitas yang dilakukan perempuan pesisir.

“Perempuan juga bekerja di usaha kecil pembuatan kerupuk ikan yang menggunakan bahan baku ikan laut,” urai Puspa.

Pentingnya peran perempuan, juga mendorong FAO dalam 14th session of FAO Sub-Committee on Fish Trade meminta kepada negara-negara anggotanya untuk melakukan beberapa hal. Pertama, mengkaji peran perempuan nelayan di sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Kedua, mendata jumlah dan sebaran perempuan nelayan. Ketiga, merumuskan aturan khusus untuk mengakui dan melindungi perempuan nelayan.

Rekomendasi FAO kepada negara-negara anggota tersebut membuktikan bahwa perlu ada tindakan ataupun pengaturan khusus untuk menjamin pengakuan dan perlindungan perempuan di dalam sektor perikanan. “Tidak disebutkannya perempuan secara eksplisit dalam UU ini akan menjadikan perempuan terkecualikan dari berbagai strategi perlindungan dan pemberdayaan yang ditujukan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Pun peluang yang ada di Pasal 45 hanya akan menjadikan perempuan tergantung pada suami/ayah/saudara lelakinya saja,” kata Puspa Dewy.

Tak hanya itu, strategi perlindungan yang ada dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam hanya menitikberatkan pada perlindungan terhadap kapasitas nelayan untuk berproduksi semata. Pemerintah dan DPR menutup mata atas ancaman nyata yang saat ini dihadapi nelayan untuk “dialih-profesikan” menjadi buruh, pemulung, dan lainnya maupun ancaman perampasan tempat tinggal dan wilayah kelola akibat tergusur oleh proyek yang mengatasnamakan pembangunan seperti reklamasi.

Pengesahan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam telah melanggar CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. “UU ini telah secara nyata mendiskriminasikan dan meminggirkan akses, kontrol dan hak perempuan nelayan/pesisir dalam mengelola dan memanfaatkan sumber kehidupannya,” pungkas Puspa Dewy. (*)

Ikuti informasi terkait RUU Perlindungan Nelayan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *