Vaksinasi Covid-19: Dari Efikasi Sampai Vaksinasi Mandiri Banyak Disoal Netizen | Villagerspost.com

Vaksinasi Covid-19: Dari Efikasi Sampai Vaksinasi Mandiri Banyak Disoal Netizen

Petisi daring meminta agar vaksin Covid-19 digratiskan untuk rakyat (change.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Tingkat kemanjuran (efikasi) vaksin Covid-19 sampai masalah ketersediaan vaksin, menjadi persoalan yang banyak ditanyakan netizen. Hal itu terungkap dalam diskusi yang diadakan Change.org, secara daring yang bertajuk: “Telisik Sebelum Disuntik: Mengawal Program Vaksinasi Covid-19”, Kamis (18/2) lalu.

Dalam diskusi tersebut hadir narasumber dari Kementerian Kesehatan, Satgas Penanganan Covid-19 RI dan BPOM, serta penanggap dari 14 organisasi masyarakat sipil dan organisasi profesi. Direktur Eksekutif Change.org Indonesia Arief Aziz mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan petisi-petisi di laman lawancovid19-change.org, dengan total dukungan 1,7 juta suara melalui 334 petisi.

“Salah satu aspirasi yang saat ini paling sering dibicarakan yaitu tentang vaksin Covid-19,” tutur Arief.

Masalah-masalah yang paling banyak diangkat terkait pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, lanjut Arief, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efikasi vaksin, dan banyaknya informasi keliru (hoax) yang tersebar terkait vaksin. Kemudian juga soal ketersediaan dan distribusi dosis vaksin ke berbagai daerah di Indonesia, serta rencana pemerintah untuk mengizinkan vaksinasi mandiri.

Terkait dengan ketersediaan dan distribusi vaksin Covid-19, Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kemenkes RI dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., menjelaskan, hingga saat ini pemerintah akan memprioritaskan petugas kesehatan yang menjadi garda terdepan memerangi Covid-19 dan juga kelompok masyarakat lansia yang pendataannya menggunakan data BPJS.

“Saat ini pemerintah menargetkan 181 juta orang sebagai sasaran program vaksinasi gratis dalam 12 bulan. Biofarma juga sudah produksi vaksin setengah jadi menjadi vaksin jadi untuk pelaksanaan tahap kedua. Fokus awal adalah Pulau jawa dan Bali 70%, dan sisanya 30% di luar Jawa Bali,” kata dr. Siti Nadia Tarmizi.

Meski menggembirakan bagi masyarakat, angka tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Pemerintah mengatur strategi dan pelaksanaannya, termasuk tahap pengadaan, distribusi vaksin, dan penyuntikan vaksin. Rencana pemerintah untuk mengizinkan program vaksinasi mandiri juga terus menuai polemik.

Irma Hidayana, Ph.D. yang mewakili Koalisi Vaksin Untuk Semua dalam diskusi di atas secara kritis mempertanyakan efektivitas rencana Pemerintah tersebut. Apalagi mengingat tanggung jawab utama Pemerintah terhadap kelompok prioritas vaksin gratis baru saja dimulai.

Menurut Irma, pemerintah harus hati-hati terhadap pelibatan swasta dalam hal vaksinasi mandiri. Pasalnya, masih ada perdebatan dalam memahami aturan Perpres 14/2021 yang tidak menjelaskan persyaratan dan mekanisme badan usaha yang akan menjadi penyedia vaksin mandiri.

“Dalam penunjukan badan usaha, siapa, bagaimananya belum disebutkan dalam Perpres. Akan sarat jadi peluang penyalahgunaan pengadaan vaksin dan korupsi. Contohnya di Tiongkok, pemerintahnya membolehkan vaksin mandiri. Tapi kemudian muncul vaksin palsu,” kata Irma.

Untuk menolak rencana vaksinasi mandiri ini, Koalisi Vaksin Untuk Semua memulai petisi agar Presiden Joko Widodo membatalkan rencana vaksinasi mandiri. Petisi yang dapat diakses di www.change.org/vaksinmandirigakadil menyebutkan bahwa vaksinasi mandiri juga akan menyebabkan ketimpangan di masyarakat dan justru dapat memperpanjang pandemi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, dr. Siti Nadia langsung mengklarifikasi bahwa program vaksinasi mandiri justru bisa membantu mempercepat target vaksinasi dalam klaster tertentu. “Penerima vaksin mandiri akan diutamakan karyawan perusahaan padat karya. Kalau kondisi ini bisa diselesaikan cepat dan dibantu pelaku usaha, akan menurunkan angka penularan di klaster itu sendiri. Tapi posisi kami sekarang juga sebagai pendengar yang menerima pendapat dan masukan dari masyarakat sebelum membuat kebijakan itu,” paparnya.

Sulfikar Amir, Ph.D., yang tergabung dalam Koalisi Vaksin Untuk Semua juga mempertanyakan kemampuan PT Bio Farma (Persero) sebagai pengimpor vaksin mandiri saat ini juga dibebani oleh pemerintah untuk bertanggung jawab dalam hal pengadaan vaksin gratis bagi masyarakat Indonesia.

“Target vaksin gratis sebesar 400 juta lebih dosis saja telah sangat membebani pemerintah. Justru dengan adanya tambahan vaksin mandiri, malah bisa memperlambat penyaluran vaksin gratis untuk semua masyarakat,” kata Sulfikar.

Kekhawatiran tersebut ditanggapi singkat oleh dr. Siti Nadia. Menurutnya, Pemerintah tetap memiliki optimisme terhadap kemampuan PT Bio Farma (Persero) dalam memastikan ketersediaan dosis vaksin bagi seluruh masyarakat.

Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc., Ph.D., Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 RI, mengatakan, vaksin hanyalah salah satu dari banyaknya tameng untuk melawan pandemi Covid-19. “Covid-19 bukan satu-satunya yang kita hadapi. Ada 5 penyakit baru yang menular dan menimbulkan korban di dunia. Kelima penyakit baru ini terjadi karena ketidakseimbangan manusia dan alam. Kapan berakhir? Sampai keseimbangan alam terjadi. Kalau kita pahami kondisi, fokus ke depan dan punya strategi ke depan maka kita akan bisa memenangkan covid19,” kata Prof. Wiku.

Ia juga menambahkan, masyarakat jangan hanya terfokus pada vaksin. “Kita berhadapan dengan lawan yang juga bisa berubah, vaksin sekarang adalah strain virus ini. Jika virusnya berubah, maka vaksinnya tidak bekerja. Jangan lupa proteksi diri perlu dilakukan,” tegas Prof. Wiku.

Tujuan utama vaksinasi, ujar dia, adalah proteksi kolektif, bukan individual. Sehingga diperlukan solidaritas antarwarga dan antarnegara. “Proteksi diri dan protokol kesehatan tetap perlu dilakukan walau sudah divaksin,” pungkas Prof. Wiku.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *