Vonis Bersalah Tiga Petani Soppeng, Ironi Negeri Agraris

Aksi para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia pada peringatan Hari Tani. Petani mendesak pemerintah tuntaskan masalah konflik agraria (dok. spi.or.id)

Soppeng, Villagerspost.com – Kasus kriminalisasi terhadap petani kembali terjadi. Kali ini terjadi di Soppeng, Sulawesi Selatan. Ketiga petani tersebut, adalah Natu bin Takka (75), Ario Permadi bin Natu, dan Sabang bin Beddu. Oleh Pengadilan Negeri Watangsoppeng, ketiganya dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pembalakan liar dengan cara menebang pohon, mengangkut dan membawa alat penebang kayu.

Sebelumnya, oleh jaksa, ketiga petani itu didakwa melanggar Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf b atau Pasal 82 ayat (2) atau Pasal 83 ayat (1) huruf a atau Pasal 84 ayat (1) atau Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Putusan perkara Nomor 84/Pid/2020/PN.Watansoppeng yang dijatuhkan pada Selasa (19/1) ini dinilai tidak adil bagi para terpidana. Pasalnya, ketiganya melakukan aktivitas tersebut di tanah sendiri. Ketiga petani itu juga menebang pohon untuk keperluan membangun rumah (bukan untuk komersil).

“Kebun jati Natu sudah dikelola secara turun-temurun. Selama mengelola kebun tersebut, Natu tak pernah ditegur oleh pihak kehutanan. Setiap tahun, Natu aktif membayar PBB sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2020,” kata Muh. Ridho, dari LBH Makassar yang mendampingi ketiga petani selama masa persidangan.

Natu bin Taka juga berpendapat serupa. Baginya, justru pihak kehutanan yang telah merambah kawasan kebun miliknya. “Bukan kebun saya yang masuk kawasan hutan lindung tapi hutan itu yang masuk di kebunku,” jelasnya.

Rizki Anggriana Arimbi, dari Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Sulsel mengatakan, vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini menambah deretan kriminalisasi petani tradisional dalam klaim kawasan hutan. “Konflik agraria yang kronik ini tidak pernah ada penyelesaian dan selalu berakhir dengan pemidanaan kepada petani,” ujarnya.

“Sungguh sangat ironis ketika ladang kehidupan rakyat, sumber sumber agraria para petani kecil yang sudah hidup secara turun temurun jauh sebelum penunjukan kawasan hutan yang secara semena-mena dianggap sebuah tindakan kriminal,” tambahnya.

Rentetan peristiwa kriminalisasi petani tradisional sejak tahun 2017 hingga kasus petani Soppeng dalam catatan KPA Sulsel yang terjerat UUP3H berjumlah tiga belas orang. Secara keseluruhan petani yang dikriminalisasi karena klaim kawasan hutan dalam lima tahun terakhir adalah 23 orang.

“Kriminalisasi petani hutan dalam periode pemerintahan Jokowi membuktikan bahwa agenda reforma agraria Presiden Joko Widodo yang sejak periode pertama digembar-gemborkan tidak berjalan,” tegas Rizki.

Dalam catatan KPA, Program Tanah Objek Reforma Agraria-TORA khususnya angka 4,1 juta Ha redistribusi kawasan hutan tidak terealisasi. Agenda Reforma Agraria yang terlihat tidak lebih dari sekedar program bagi-bagi sertifikat semata, sementara konflik agraria signifikan tak terhenti.

Pun Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria telah dikeluarkan namun tidak membawa dampak positif bagi agenda Reforma Agraria di Indonesia. Sementara petani yang tanahnya sudah diambil negara, mereka dibui pula sungguh terbalik perlakuan negara terhadap korporasi-korporasi

“Kasus petani Soppeng dalam jerat UUP3H sungguh mencederai rasa keadilan kita. Meskipun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk kualifikasi subjek hukum yang diatur dalam UU P3H,” papar Ady Anugrah Pratama, dari LBH Makassar.

Dia menegaskan, perbuatan ketiga petani tersebut, tidak termasuk kategori tindak pidana. Apalagi, karena Natu dan dua terdakwa lainnya, termasuk masyarakat yang dikecualikan sesuai Pasal 1 angka 6 UU P3H yaitu: “tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial”.

Muhammad Badai Anugrah dari KPA Sulsel memaparkan, klaim kawasan hutan yang mengeksklusi petani dari sarana produksi mereka jelas melahirkan kemiskinan begitupun di Sulawesi Selatan. Data penduduk miskin di Sulawesi Selatan Maret 2020 sebesar 776,83 ribu jiwa mengalami peningkatan sebesar 17,25 ribu jiwa dari bulan September 2019.

“Bahkan diperkirakan kemiskinan semakin surplus dalam masa pandemi Covid-19 ini. Perampasan tanah-tanah rakyat dalam klaim kawasan hutan menimbulkan ketimpangan struktur agraria yang akut dan masif,” ujarnya.

Di Sulawesi Selatan dari 3030 desa/kelurahan yang ada, sejumlah 1028 desa yang masuk dalam klaim kawasan hutan. Artinya, ada sekitar 2,63 juta jiwa penduduk yang sumber-sumber agrarianya yang tergantung dalam klaim kawasan hutan termasuk 23 ribu jiwa penduduk Soppeng yang hidup dalam klaim kawasan hutan Laposo Ninicoang.

“Saat negara dan korporasi menguasai tanah begitu besar, tragisnya petani-petani di negara agraris ini justru semakin kehilangan lahan-lahan pertanian mereka,” jelas Badai.

Ini bisa dilihat dari jumlah petani gurem di Sulawesi Selatan menurut sensus pertanian tahun 2018 mencapai 985,088 ribu jiwa meningkat 34,847 ribu jiwa atau 3,67% dari tahun 2013 sebesar 950,241 ribu jiwa. Sementara data bulan februari 2020 penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, paling banyak bekerja pada sektor pertanian yaitu 1.428.532 orang (36,55 persen). Disusul oleh sektor perdagangan sebanyak 730.328 orang (18,69 persen).

“Sungguh ironi, bertani di negeri agraris tanah tinggal segaris malah diganjar kriminalisasi,” tegas Badai.

Karenanya para petani, bersama KPA dan LBH menolak putusan majelis hakim PN Watansoppeng tersebut dan menyatakan banding. “Kami menuntut Kepolisian, KLHK dan seluruh lembaga negara untu menghormati hak-hak petani yang dilindungi konstitusi dan menghentikan segala bentuk praktik intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani-petani tradisional yang telah hidup secara turun temurun dan mengelola sumber penghidupan mereka,” tegas Rizki.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.