Wabah Corona, DPR Desak Pemerintah Pastikan Ketersediaan Pangan

Pedagang berjualan bahan pangan di pasar (dok. sumabprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR Hamid Noor Yasin mendesak pemerintah memastikan ketersediaan pangan di tengah wabah Corona (Covid-19) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. “Perlu ada regulasi sampingan yang pro rakyat. Pasalnya, Kementerian Perdagangan melaporkan akan memperbesar keran impor bawang putih. Bahkan, Menko Perekonomian menyerukan untuk mengeluarkan semua persetujuan impor bahan pokok, seperti gula, beras, dan komoditas lainnya,” kata Hamid dalam siaran persnya, Jumat (20/3).

Hamid menilai fakta membanjirnya persetujuan impor tidak sejalan dengan keyakinan menteri pertanian yang menepis stok pangan saat ini dalam kondisi menipis, sehingga masyarakat tak perlu khawatir terjadinya kekurangan pasokan serta kenaikan harga barang. “Di sisi lain, semua keran impor pangan dibuka,” tegas Hamid.

Hamid menyoroti hasil pengumuman Rapat Terbatas (Ratas) kabinet soal pangan yang menyatakan pasokan cukup aman untuk 11 bahan pokok pangan. “Mestinya tidak ada opsi buka keran impor kembali,” kata politikus PKS ini.

Monitoring yang menemukan kelangkaan beberapa komoditas, patut diduga sebagai permainan pedagang besar yang nakal dengan menahan stok. “Saat ini kan rupiah lagi jatuh, tentu barang yang masuk dari luar akan menggerus devisa. Sebaiknya opsi impor diabaikan dengan mengoptimalkan potensi dari dalam negeri,” kata Hamid.

“Ketersediaan pangan di undang-undang pangan kita, jaminan itu bukan berasal dari impor, tapi disediakan dari negeri sendiri. Ini yang dimaksud kedaulatan pangan,” tambahnya.

Hamid menyarankan Pemerintah agar di tengah penanganan Covid-19 ini tidak mengganggu aktivitas usaha tani, baik musim panen dan persiapan musim tanam berikutnya. Regulasi khusus untuk mendukung dan mempermudah aktivitas usaha tani terutama penyediaan pangan menjadi sangat strategis, karena untuk bertahan hidup, setiap makhluk hidup butuh makan.

“Saya meminta kepada pemerintah, agar ada statement dan regulasi yang ditetapkan untuk memastikan pendapatan petani yang memadai dengan kepastian harga yang baik tidak diganggu aktivitas impor. Yang penting bagi seluruh masyarakat, ada jaminan akses pangan yang mudah didapat dengan harga wajar atau normal,” pungkas Hamid.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *