Wajib Tanam Bawang Putih Bagi Importir Dilanjutkan

Bawang putih di pasaran lokal (dok. kementerian pertanian)

Jakarta, Villagerspost.com – Direktur Perbenihan Hortikultura, Kementerian Pertanian Sukarman mengatakan, pihak Kementan akan melanjutkan program wajib tanam bawang putih bagi para impotir. “Sesuai arahan Menteri Pertanian, pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan substitusi bawang putih impor,” kata Sukarman, di Jakarta, Rabu (29/1).

Pemerintah, kata Sukarman, mendorong kepatuhan dari para pelaku usaha untuk taat aturan dan berkomitmen untuk meningkatkan produksi di dalam negeri. Meski demikian, Sukarman menegaskan belum ada kepastian apakah swasembada bisa dicapai atau tidak pada tahun 2021 sesuai target Kementan.

“Sesuai instruksi, jika ada potensi harus dikembangkan. Pada dasarnya, kita akan substitusi impor dan kalau bisa tidak impor lagi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, produksi bawang putih yang dihasilkan di dalam negeri lewat program wajib tanam masih dijadikan benih dan belum dijual secara komersial. Sukarman memaparkan, produksi benih pada 2019 mencapai 15 ribu ton. Adapun, rata-rata kebutuhan benih untuk penanaman hektare sekitar 500 kilogram. Produksi itu setidaknya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan bawang putih di area pertanaman seluas 30 ribu hektare.

Khusus tahun ini, Sukarman mengatakan bahwa Kementan tidak lagi menyediakan anggaran untuk cetak lahan bawang putih baru. Sebagai gantinya, Kementan mendorong petani bersama pelaku usaha importir untuk menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga hanya 6 persen per tahun tanpa agunan.

Menurut Sukarman, para petani akan didorong untuk memanfaatkan KUR. Pelaku usaha pun diharapakan dapat berpartisipasi sebagai penjamin serapan benih dan produksi bawang komersial. “Tidak ada cetak lahan lagi dengan APBN. Hanya tinggal pengembangan saja. Nanti akan didorong dengan KUR. APBN hanya sebagian kecil dan didorong lebih banyak KUR-nya,” ujarnya.

Kewajiban tanam bawang putih tertuang dalam peraturan menteri pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017. Dalam pasal 32, pemerintah mewajibkan importir menanam dan menghasilkan produksi bawang putih sekurang-kurangnya lima persen dari volume pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Sebelumnya, Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menilai, aturan mengenai kewajiban tanam bawang putih bagi importir tidak efektif untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

Kewajiban itu, kata Hizkia, justru berpotensi membawa dampak negatif pada konsumen. Sebab, mau tak mau importir harus mengeluarkan tambahan biaya untuk menanam benih. “Biaya ekstra inilah yang dikhawatirkan akan berdampak pada harga jual bawang putih kepada masyarakat,” kata Hizkia.

Hozkia menjelaskan, puluhan ribu hektare lahan bawang putih kini sudah beralih ditanami tanaman lain. CIPS memperkirakan, lahan bawang putih yang tersisa hanya sekitar 2.000 hektar.

Mencari lahan baru untuk ditanami bawang putih juga sulit karena jenis tumbuhan tersebut harus ditanam di lahan yang berada di ketinggian antara 700 meter hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian tertentu, luas lahan semakin terbatas.

“Alih fungsi lahan bawang putih sudah banyak terjadi. Selain lahan pertanian yang menyempit, kesuburan tanah di Indonesia juga semakin menurun. Kondisi ini adalah salah satu dari banyak penyebab target swasembada menjadi tidak rasional,” kata Hizkia.

Tak hanya itu, mahalnya harga bibit bawang putih juga menjadi kendala lain. Harga bibit bawang putih lokal saat ini berkisar antara Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per kilogram. “Dengan kondisi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk mewujudkan swasembada bawang putih,” ujarnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *