Warga Batang Desak DPR Batalkan PLTU Batang

Aksi menolak PLTU Batang (dok. greenpeace)
Aksi menolak PLTU Batang (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Hari ini, Rabu (22/4) bertepatan dengan peringatan Hari Bumi, puluhan orang perwakilan warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Roban) kembali berangkat ke Jakarta untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana pembangunan PLTU berbahan bakar batubara di desa mereka, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kali ini warga Batang menemui anggota DPR dan meminta dukungan untuk menolak rencana pembangunan PLTU Batubara Batang.

Pembangunan PLTU, dinilai warga, bukan hanya akan mengancam pencapaian visi kedaulatan pangan dan membuat penurunan emisi gas rumah kaca dari negeri ini sulit tercapai, namun juga akan menghancurkan mata pencaharian warga sekitar yang hampir 90% berprofesi sebagai petani dan nelayan. Kedatangan warga ke DPR juga untuk mengadukan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, terkait semakin gencarnya upaya perusahaan dan PT PLN yang memaksakan proses pembebasan lahan terhadap warga yang menolak menjual lahan mereka.

Dua pekan terakhir alat-alat berat yang dikendalikan oleh oknum berseragam Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan penimbunan terhadap lahan dimana rencananya akan dibangun PLTU. Pengurugan secara paksa juga dilakukan terhadap lahan pertanian milik para pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka pada perusahaan dan PT PLN. Penimbunan secara paksa ini menyebabkan kerusakan terhadap irigasi sawah milik warga, bahkan sebagian pemilik lahan ditutup akses masuk ke lahannya sendiri oleh oknum polisi dan militer yang melakukan penjagaan.

“Lahan pertanian sumber mata pencaharian saya satu-satunya, diurug secara paksa oleh alat berat yang dikendalikan tentara, pengurugan ini membuat irigasi untuk lahan saya rusak parah, dan sudah dapat dipastikan saya akan rugi besar, karena  benih padi yang telah saya tanam akan mati karena kekeringan. Saya bahkan dilarang masuk ke lahan saya sendiri oleh aparat yang menjaga lahan yang sedang diurug”, kata Pak Cayadi, pemilik lahan dari Desa Karanggeneng lewat siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (22/4).

“Jika dipaksakan dibangun, bukannya akan menyejahterakan warga, proyek ini justru akan memiskinkan warga,” tegas Pak Cayadi.

PLTU Batubara Batang yang diklaim akan menjadi PLTU Terbesar di Asia Tenggara ini membutuhkan lahan seluas 226 hektare. Hampir seluruh lahan yang diincar untuk pembangunan ini merupakan lahan pertanian subur dengan irigasi teknis yang dapat dipanen 3 kali setahun. Setiap kali panen minimal warga mendapatkan hasil 8 ton gabah dari setiap hektare lahan yang mereka garap.

Dalam kunjungan ke DPR warga bertemu dengan Ketua Komisi IV Edhy Prabowo dan anggota Komisi VII Ramson Siagian. “Jika lahan pertanian subur warga dirusak dan dihancurkan secara sengaja, maka ini adalah bentuk penindasan negara terhadap rakyat,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.

“Kami akan terus mengawal perjuangan warga Batang, hal seperti ini tidak dapat diterima,” tegasnya.

PLTU Batubara Batang merupakan bagian dari Proyek MP3EI yang dimulai sejak era pemerintahan Presiden SBY. Megaproyek ini telah tertunda selama hampir 4 tahun, karena penolakan warga untuk melepas lahannya. Alasannya karena jika PLTU Batang beroperasi, maka PLTU ini akan menghancurkan mata pencaharian dan menganggu kesehatan mereka seperti dampak yang sudah terjadi terhadap warga yang tinggal di sekitar PLTU Batubara lain yang sudah beroperasi seperti di Cilacap, Cirebon dan Jepara.

“Presiden Jokowi seharusnya membatalkan rencana pembangunan PLTU Batubara Batang, jika dipaksakan dibangun proyek ini bukan hanya akan mengancam target Jokowi untuk mencapai kedaulatan pangan tetapi juga membuat komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim dari Indonesia mustahil terpenuhi,” kata Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto.

“Presiden Jokowi seharusnya memimpin revolusi energi di Indonesia dengan mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia secara maksimal, dan segera mengambil keputusan untuk menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap batubara, bahan bakar fosil paling kotor di dunia,” tegas Arif.

Komitmen DPR membantu warga Batang ini sendiri sepertinya harus segera diwujudkan mengingat pemerintah saat ini sepertinya sudah berketetapan hati untuk terus membangun proyek itu dan menutup mata atas segala nasib buruk yang bakal menimpa warga jika proyek itu dibangun. Buktinya Presiden Joko Widodo (yang dalam Pilpresn2014 lalu didukung 100 persen warga Batang) tetap merencanakan melakukan ground breaking proyek PLTU berkapasitas 2×1000 megawatt itu akhir bulan ini.

“Sudah beres, sudah enggak ada masalah. Akhir bulan kita akan ke sana untuk groundbreaking,” tegas Jokowi usai memberikan pengarahan secara tertutup kepada manajemen PLN di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Selasa (7/4).

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menjelaskan, saat ini pembebasan lahan proyek PLTU Batang hampir selesai. Hanya menyisakan 1 hektare (ha) lahan yang masih belum terselesaikan. “Kemarin kita akan bebaskan beberapa lokasi saja yang langsung berada dalam lingkungan PLTU. Tinggal 1 ha (pembebasan lahan) yang persis dekat sekali lokasinya,” jelasnya.

Menurut Sofyan, pembebasan lahan 1 ha ini akan masuk ke tingkat pengadilan. Jika lahan tersebut telah terbebaskan seluruhnya, maka proyek PLTU tersebut akan segera dilaksanakan. Pembebasan ini menggunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. “‎Paling mungkin 1-2 ha. Itu yang mau kita buru-buru taruh pengadilan, begitu bebas langsung bangun,” pungkasnya.

Bahkan dalam pertemuan dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz, Presiden Jokowi juga mengemukakan optimismenya proyek ini akan segera beres. “Tadi dijawab Presiden, beliau akan men-push power plan yang di daerah Batang itu dan diperkirakan ini bisa menjadi contoh untuk target 35.000 MW,” kata Harry Azhar usai pertemuan pada hari Selasa (21/4) kemarin.

Harry melanjutkan, pada pemerintahan yang lalu, pembangunan pembangkit listrik berdaya 8.000 MW itu masih belum tercapai. “Beliau merasa yakin bahwa power plant dan transmisi itu bisa tercapai 35.000 MW. Bahkan dengan optimis tadi Presiden menyatakan kalau memang bisa tercapai kemungkinan kami akan mengubah targetnya menjadi 50.000 MW selama pemerintahan ini,” tegasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *