Warga Gulirkan 15 Petisi Melawan Kekerasan Seksual, di Tengah Tarik Ulur Pembahasan RUU PKS

Poster ‘Mulai Bicara’ yang merangkum 15 petisi anti kekerasan terhadap perempuan (dok. change.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Tarik ulur pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di komisi VIII DPR RI terlihat. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Diah Pitaloka membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang yang mengajukan penarikan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Rapat Evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Sementara itu ada sekitar 15 petisi melawan kekerasan seksual yang tercatat di laman Change.org. Kasus PA, perempuan di Garut melaporkan adanya video asusila yang melibatkan dirinya. Tidak lama setelahnya ia malah ditetapkan tersangka (di bawah Undang-undang Pornografi), dan diputus bersalah 3 tahun penjara dan Rp. 1 Miliar.

Lewat petisi yang bisa diakses di www.change.org/JanganPenjarakanPA, Jaringan Solidaritas Untuk Keadilan Perempuan menyayangkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut. Pasalnya, PA disebut sebagai korban eksploitasi karena dijual dan dipaksa suaminya berhubungan seksual dengan pria lain lalu direkam.

Santri Menuntut Keadilan merupakan petisi yang digagas Novita Sari. Ia menuntut kepolisian mengusut tindak pemerkosaan oleh seorang putra Kyai Pondok Pesantren di Jombang. Petisinya bisa diakses di www.change.org/SantriMenuntutkeadilan.

Novita Sari menjelaskan sejak dinyatakan sebagai tersangka pelaku selalu mangkir, tidak memenuhi panggilan. “Bahkan melalui video yang diunggahnya di sosial media menunjukan kesombongannya dengan enggan mengakui tindakan kriminal yang dilakukan dan seolah Kebal Hukum,” tulis Novita, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (3/7).

Sebuah contoh lain saat budaya dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan seksual. Di Pulau Sumba baru-baru ini viral video penangkapan wanita yang dikenal dengan praktik Kawin Tangkap. Organisasi PERUATI (Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia) memulai petisi agar Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan Peraturan Daerah larangan kawin tangkap di Sumba. Petisinya bisa diakses di yang bisa diakses di www.change.org/StopKawinTangkap.

Di lingkungan pendidikan, April lalu, publik sempat dihebohkan oleh dugaan pelecehan seksual kepada puluhan perempuan yang dilakukan mahasiswa berprestasi dan penerima beasiswa. Komunitas Peduli Perempuan pun menggagas petisi untuk mencabut beasiswa yang bersangkutan. Petisinya bisa diakses di www.change.org/CabutBeasiswanya.

Untuk melihat ke 15 petisi secara lengkap bisa diakses melalui laman gerakan kompilasi petisi anti kekerasan seksual di https://mulaibicara.changeindonesia.org/. Kompilasi petisi-petisi anti kekerasan seksual ini sudah mencapai lebih dari sejuta tanda tangan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.