Warga Pulau Bangka Desak Jokowi Hentikan Aktivitas Tambang PT MMP | Villagerspost.com

Warga Pulau Bangka Desak Jokowi Hentikan Aktivitas Tambang PT MMP

Kerusakan di bibir pantai Pulau Bangka, Sulawesi Utara, akibat aktivitas pertambangan PT MMP (dok. jatam.org)

Kerusakan di bibir pantai Pulau Bangka, Sulawesi Utara, akibat aktivitas pertambangan PT MMP (dok. jatam.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Warga Pulau Bangka di Minahasa Utara mendatangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Selasa (27/9) kemarin. Mereka datang untuk memastikan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan PT Mikgro Metal Perdana (MMP) melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2016 yang menolak permohonan kasasi Kemen ESDM dan PT MMP.

Putusan MA yang keluar pada 11 Agustus 2016 itu sekaligus memerintahkan Kementerian ESDM untuk mencabut SK Menteri ESDM No. 3109 K/30/2014 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT MMP. Seperti diketahui, Pulau Bangka di Minahasa Utara hanya memiliki luas 3.319 hektare. Namun PT MMP telah mengkapling 2.000 Ha dari luas pulau tersebut untuk menambang bijih besi.

Sesuai dengan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil, kawasan pulau-pulau kecil terlarang untuk aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem dan biota laut di sekitarnya. Karena itulah, warga Pulau Bangka mendesak Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Menteri ESDM melaksanakan Putusan MA itu.

Pengaduan warga ke KSP ini dilakukan karena hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa Kementerian ESDM akan mematuhi dan melaksanakan putusan MA tersebut. Dalam konferensi pers yang diadakan Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka, Rabu (28/9) di Jakarta, Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Fika Fauzia menyatakan hingga saat ini KKP belum pernah memberikan izin pemanfaatan Pulau Bangka untuk aktivitas pertambangan.

“Kasus Pulau Bangka sudah menjadi perhatian khusus di Kementerian kami. KKP akan serius menangani permasalahandi Pulau Bangka,” tegasnya.

Sayangnya, pihak pemerintah sendiri seperti tak bisa bersikap tegas kepada PT MMP. Buktinya, hingga kini belum ada tindakan untuk memaksa Kementerian ESDM dan PT MMP mematuhi putusan MA itu. Padahal, warga sudah memenangkan kasis ini di pengadilan.

Pada 24 September 2014, warga Pulau Bangka melalui Putusan MA No. 291 K/TUN/2013 sudah berhasil membatalkan SK IUP Eksplorasi PT MMP yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Utara Sompie Singal. Dengan adanya Putusan MA ini, seharusnya tidak ada lagi peningkatan perizinan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Namun dengan mengabaikan putusan MA No. 291 K/TUN/2013, Kementerian ESDM malah meningkatkan izin PT MMP dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.

Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka meminta Presiden untuk bersikap tegas dalam kasus ini. Presiden Jokowi harus memerintahkan Menteri ESDM untuk menghormati dan menjalankan Putusan MA menghentikan aktivitas pertambangan PT MMP.

“Jika presiden tidak tegas dalam hal ini, maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia dan memberikan angin segar bagi PT MMP yang sudah menghancurkan Pulau Bangka,” kata Ki Bagus HadiKusuma dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Hal serupa sebenarnya juga sudah ditegaskan dalam pertemuan dengan Deputi II KSP Bidang Kajian Isu-isu Sosial dan Budaya Yanuar Nugroho. Dalam pertemuan tersebut, Potros Liaha salah satu warga Pulau Bangka menyampaikan keluhannya atas aktivitas PT MMP yang sudah berlangsung empat tahun terakhir.

“Masyarakat sudah terpecah sejak datangnya MMP di Pulau Bangka. Bukit-bukit sudah diratakan, sumber air habis,” ujarnya.

Keberadaan tambang bijih besi di Pulau Bangka tidak hanya akan merusak ekosistem dan biota laut di sekitaran Pulau Bangka, namun juga akan merampas penghidupan ekonomiwarga yang tinggal di Pulau Bangka. Mayoritas warga Pulau Bangka menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

Angelique Batuna, salah satu pegiat pariwisata Pulau Bangka yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan aktivitas PT MMP selama ini telah menurunkan kunjungan wisata ke Pulau Bangka. “Yang kami tawarkan dalam usaha ini adalah keindahan pesisir Pulau Bangka dan biota lautnya yang tak kalah indah dengan Taman Nasional Bunaken. Sekarang sudah banyak spot diving yang rusak dan ditimbun untuk pembangunan pelabuhan milik PT MMP. Bahkan tamu kami sempat ada yang disandera oleh security PT MMP,” tegasnya.

Kekhawatiran warga Pulau Bangka bahwa Kementerian ESDM akan enggan melaksanakan Putusan MA 255 K/TUN/2016 sangat beralasan. Sebelumnya, dengan mengeluarkan SK Menteri ESDM No. 3109 K/30/2014, Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Jero Wacik telah membangkang dari Putusan MA 291 K/TUN/2013 yang telah membatalkan SK IUP Eksplorasi PT MMP. Warga Pulau Bangka khawatir jika nantinya Kementerian ESDM akan kembali mengabaikan lagi Putusan MA 255 K/TUN/2016 yang telah inkracht (berkekuatan hukum tetap) ini.

Jull Takaliuang dari Yayasan Suara Nurani Manado menyatakan keheranannya mengapa hingga saat ini PT MMP masih bisa beraktivitas. Bahkan melakukan lobi-lobi ke legislatif di daerah. “Saat ini DPRD Sulawesi Utara sedang menggarap Perda Rencana Zonasi (RZWP3K) yang memungkinkan Pulau Bangka untuk aktivitas penambangan. Selama pembahasan itu Mr. Yang (Presdir PT MMP) bebas keluar masuk bahkan bertemu dengan Pimpinan DPRD. Bahkan Anggota DPRD merasa tertolong dengan hadirnya Mr. Yang,” ungkap Jull.

Menanggapi keluhan warga Pulau Bangka tersebut, Yanuar Nugroho menyatakan keterkejutannya. Dia berjanji KSP akan melakukan koordinasi¬† dengan Kementerian dan lembaga terkait untuk merespons kasus ini. “Jika sudah menang di tingkat MA seharusnya sudah berkekuatan hukum dan harus segera dieksekusi. Jika tidak ada eksekusi pasti ada yang tidak beres,” ungkapnya. (*)

Ikuti isu terkait pertambangan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *