Waspada Resistensi Antimikroba Pada Ternak

Usaha peternakan sapi (dok. pemrprov sumatera barat)

Jakarta, Villagerspost.com – Isu Resistensi Antimikroba atau biasa disebut Antimicrobial Resistance (AMR), yang kini tengah mengemuka tak hanya menjadi persoalan terkait kesehatan manusia, tetapi juga di sektor perikanan dan peternakan. Untuk diketahui, AMR terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus dan parasit berubah ketika mereka terpapar oleh obat antimikroba, seperti antibiotik, antijamur, antivirus, antimalaria, dan antihelmintes. Sebagai hasilnya, obat-obatan menjadi tidak efektif dan infeksi tetap bertahan di dalam tubuh, dan meningkatkan risiko penyebarannya kepada orang lain.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan Syamsul Ma’arif mengatakan, Resistensi Antimikroba menimbulkan ancaman kesehatan global yang signifikan terhadap populasi di seluruh dunia. “Dengan perkembangan global, mikro-organisme resisten dapat menyebar dengan sangat cepat, sehingga tidak ada negara yang terhindar dari masalah resistensi antimikroba,” kata Syamsul dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (20/11).

Untuk merespons ancaman AMR tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam upaya pengendalian AMR. Ketujuh langkah strategis tersebut, yaitu: Pertama, dari sisi regulasi, melakukan pelarangan penggunaan antibiotik sebagai growth promoter. Kedua, terlibat dan berperan aktif dalam pembuatan dan menyepakati NAP (Nasional Action Plan atau Rencana Aksi Nasional) penanggulangan AMR bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, BPOM dan beberapa Kementerian serta lembaga pemerintah lainnya dalam kerangka pendekatan “One Health”.

Ketiga, memulai surveilans Resistensi Antimikroba di wilayah kerja Balai Veteriner Subang (Jawa Barat, Banten dan Jabodetabek). Keempat, melakukan pilot survey penggunaan antimikroba (AMU = Antimicrobial Usage) di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada 360 peternakan ayam pedaging (Broiler).

Kelima, melakukan Kuliah Umum (Studium General) untuk meningkatkan kesadaran penggunaan antibiotik yang bijak dan bertanggung jawab di beberapa fakultas kedokteran hewan (IPB, Unair, Unhas, UGM dan Universitas Udayana pada tahun ini. Keenam, merancang pembuatan Komite Pengendali Resistensi Antimikroba (KPRA). Ketujuh, penyusunan Permentan untuk Pengendalian Resistensi Antimikroba.

Syamsul mengatakan, sangat penting bagi pemerintah menyebarkan informasi tentang pentingnya penggunaan antibiotik secara bijak dan bertanggung jawab untuk mengendalikan resistensi antimikroba, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Selain itu juga untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya peran Good Farming Practices (implementasi biosekuriti 3 zona, vaksinasi, higiene dan sanitasi), sehingga dapat mengurangi kejadian penyakit dan penggunaan antibiotic.

“Selanjutnya kami juga ingin mempromosikan tentang produksi unggas yang sehat dan berkualitas yang mempunyai jaminan keamanan pangan untuk konsumsi manusia, sekaligus mensosialisasikan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pelarangan penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan (AGP),” terang Syamsul.

Sementara itu, Kasubdit Pengawasan Obat Hewan Kementan Ni Made Ria meyampaikan kepada para pelaku usaha untuk menghentikan penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan atau Antibiotic for Growth Promoter (AGP). “Regulasi ini sebagaimana yang diamanatkan Permentan No. 14 tahun 2017 tentang Klasifikasi obat hewan, serta mengacu pada amanat UU No. 41 tahun 2014 Jo. UU no 18 tentang peternakan dan kesehatan hewan antibiotik untuk AGP dilarang untuk diedarkan dan digunakan sampai batas waktu 31 Desember 2017,” kata Made Ria.

Made Ria juga mengatakan, pelaku usaha wajib melakukan peresepan oleh dokter hewan dalam penggunaan obat keras untuk pengobatan karena telah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan. “Penggunaan antibiotik tanpa resep atau tanpa pengawasan supervisi medis menyebabkan penggunaan antibiotik tidak tepat merupakan salah satu faktor pencetus resistensi antimikroba,” terang Made Ria.

Sementara itu perwakilan CIVAS, Riana Arif menyampaikan, fakta-fakta di lapangan tentang pola penggunaan antibiotik di peternakan dari hasil kajian yang pernah dilakukan di Jawa Tengah. Penelitian menunjukkan, gambaran ancaman resistensi antimikroba yang kian nyata. “Hasil survei responden peternak, pekerja peternakan, dan masyarakat menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan, serta pengendalian praktik penggunaan antibiotik yang tidak bertanggungjawab dan tidak bijak di peternakan maupun di masyarakat,” ungkap Riana.

“Tingkat pengetahuan dari mayoritas responden peternak mengenai resistensi antibiotik masih rendah, begitu juga dengan masyarakat,” tambahnya.

Robby perwakilan dari peternak menyampaikan testimoninya dalam menerapkan Model Biosecurity 3 Zona. Biosecurity merupakan praktik manajemen dengan mengurangi potensi transmisi perkembangan organisme seperti virus Avian Influenza (AI) dalam menyerang hewan dan manusia. “Penerapan biosecurity 3 zona dan higiene sanitasi, efektif mengurangi penggunaan antibiotik,” jelas Robby.

Drh. M. Azhar Senior Veteriner menyampaikan, saat ini model biosecurity 3 zona telah direplikasikan di 12 Provinsi oleh 153 petugas dinas dari kabupaten/kota yang berkompetensi PVUK (Pelayanan Veteriner Unggas Komersil), dan 8.530 peternakan unggas komersil. “Kita harapkan model biosecurity 3 zona ini dapat diterapkan juga oleh peternak atau pelaku usaha peternakan lainnya untuk mengurangi resiko penggunaan antibiotic,” kata Azhar. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *