WTO Hapus Subsidi Ekspor Pertanian Negara Maju

Delegasi RI untuk Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-10, bertemu Duta Besar RI untuk Kenya (dok. kemendag.go.id)
Delegasi RI untuk Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-10, bertemu Duta Besar RI untuk Kenya (dok. kemendag.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 World Trade Organization (WTO) berhasil menetapkan Paket Nairobi mencetak sejarah baru sepanjang sejarah pertemuan negara anggota organisasi perdagangan bebas dunia itu. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah dihapuskannya subsidi ekspor pertanian yang diterapkan negara maju.

Dengan adanya keputusan ini, negara-negara maju anggota WTO wajib menghentikan pemberian subsidi ekspor produk pertanian dengan segera. Pencabutan subsidi ekspor dimaksudkan untuk membantu para petani di negara-negara miskin agar bisa bersaing secara adil. Para anggota WTO yang berjumlah 162 negara menyebut kesepakatan ini sebagai hasil yang paling penting dalam bidang pertanian sejak badan ini didirikan tahun 1995.

“Ini merupakan pencapaian terbesar dalam 20 tahun terakhir perundingan pertanian dengan adanya keputusan bersama  untuk mengurangi dan menghapusakan subsidi ekspor pertanian,” kata Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo lewat siaran pers Kementerian Perdagangan yang diterima Villagerspost.com, Senin (21/12).

Azevedo mengatakan, dengan adanya keputusan ini maka tidak ada alasan bagi negara maju untuk tidak menghapus dengan segera berbagai bentuk subsidi ekspor yang diberikan kepada petani mereka. Sementara untuk negara berkembang dan negara miskin (least develop countries–LDCs) masih diberikan waktu hingga 2018 dan 2023.

Anggota WTO khususnya negara berkembang dan LDCs memang gencar menuntut adanya penghapusan subsidi ekspor pertanian yang diterapkan negara maju. Kebijakan subsidi ekspor negara maju ditengarai mendistorsi pasar pertanian global sehingga memberikan dampak negatif bagi produk negara berkembang dan LDCs.

“Apa yang telah dibahas dan disepakati oleh anggota WTO di Nairobi merupakan bukti bahwa semua pihak dapat memberikan fleksibilitas dan komitmen untuk mencapai hasil bersama yang akan dinikmati semua penduduk di muka   bumi baik pengusaha, petani, konsumen dan pemerintah,” kata Azevedo menambahkan.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan kegembiraannya atas keberhasilan perjuangan negara-negara G-33 yang dimotori Indonesia ini. “Para Menteri juga sepakat bahwa negara berkembang dan LDCs dapat menerapkan kebijakan special safeguard mechanism (SSM) yang merupakan inti perjuangan G-33 yang dimotori oleh Indonesia,” kata Thomas Lembong.

Dengan adanya keputusan ini, kata Thomas Lembong, maka negara berkembang dan LDCs diperkenankan menaikkan tarif bea masuk manakala terjadi surge of import alias banjir barang impor produk pangan pokok mereka. “Keputusan tentang SSM masih perlu dibahas lebih lanjut khususnya mengenai mekanisme dan prosedur teknisnya,” kata Thomas menambahkan.

Thomas Lembong menegaskan, keputusan WTO tersebut membuat persaingan komoditas pertanian negara berkembang lebih kompetitif. “Saya kira itu kemajuan cukup besar, karena kurangi destorsi perdagangan pertanian. Di seluruh dunia semua negara maju meletakan senjata dengan kurangi subisidi ekspor, yang itu kemudian rusak pasar, jadinya rusak harga untuk semua negara,” ujarnya.

Hanya saja, kata dia, kesepakatan penghapusan subsidi ekspor produk pertanian tak terlalu berpengaruh pada Indonesia. “Harus dibedakan, ada namanya subsidi ekspor, ada namanya domestik support. Jadi reformasi yang disampaikan di WTO belum menyentuh domestik support kita. Nah itu lebih emosional lagi, kalau nyentuh ke domestik support itu juga akan nyentuh ke kita yang punya subsidi pupuk, kita nggak mau berantem soal itu,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *